CIREBON , SC-
Ratusan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari 160 desa di Kabupaten Cirebon kecewa berat terhadap Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi yang telah ditunggu sejak pagi tahu-tahu ketika siang mengabarkan jika orang nomor satu di Cirebon itu membatalkan kedatangannya,
Semula Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM akan datang dan memberikan sambutan pada acara temu BKM kaitan dengan sosialisasi percepatan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 untuk Kabupaten Cirebon, bertempat di pul kendaraan milik Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Cirebon.
“Kalau bicara kecewa pasti kami disini kecewa berat, mestinya jika berhalangan datang sebaiknya dari sebelumnya dong dikasih tau, jangan sudah siang begini baru diberitahu,” ujar salah seorang peserta temu BKM.
Rasa kecewa peserta temu BKM itu cukup beralasan, pasalnya sekitar 600 anggota BKM ini sudah berada ditempat pukul 09.00 wib, dan pukul 11.00 wib bupati dijadwalkan datang dan memberikan sambutan. Namun ada perubahan jadwal, bupati bersedia hadir pukul 13.00 wib. Disini sebenarnya para peserta
Sebenarnya sudah mulai gelisah, apalagi perut sudah “keroncongan” alias lapar karena mereka tidak dibekali makan siang melainkan hanya makanan kecil (snack).
Masa menunggu kedatangan Bupati itu, , Sekda Kabupaten Cirebon, Nuryaman Noviyanto, nampak beberapa kali melakukan kontak telepon untuk mengetahui kapan bupati akan hadir. Dan baru pada pukul 14.10 wib, Sekda yang akrab disapa Momon ini melalui pengeras suara memberitahukan jika bupati berhalangan hadir. Hanya berselang beberapa menit saja, acara itupun langsung dibubarkan.@bambang
Kamis, 29 Mei 2008
Acara Temu BKM Dengan Bupati Cirebon Berakhir Kecewa.
Khawatir Terjadi Lapindo Di Kab.Cirebon
Kegatan seismik Pertamina didemo Mahasiswa
CIREBON , SC-
Lengkaplah sudah penderitaan masyarakat Kab.Cirebon, Belum hilang penderitaan akibat kenaikan BBM beberapa hari lalu, penderitaan warga 16 kecamatan makin bertambah menyusul aktifitas pencarian sumber minyak (Seismik) oleh Pertamina yang belakangan hanya menyisahkan kerusakan lingkungan dibekas galian.
Khawatir akan terjadi dampak semburan lumpur panas terjadi di Sidoharjo, Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Demokrasi Cirebon (Somasi.C) melakukan aksi unjukrasa di Kantor Bupati Cirebon.
Aksi dilakukan persis ditangga masuk ke kantor bupati dan ditemui Kepala Satpol PP, Moch Sopian, karena Bupati Cirebon yang dicari pengunjukrasa sedang tidak berada di tempat. Namun aksi itu tidak berakhir bentrok karena mendapatkan pengamanan ketat dari polisi dan Satpol PP. Akhirnya mahasiswa hanya bisa melakukan orasi
Pengunjukrasa menuntut agar Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM secepatnya mencabut surat no 500/695 PEREK yang telah dibuatnya, karena surat tersebutlah yang menjadi landasan pihak Pertamina untuk melakukan survey pencarian sumber baru minyak.
“Bupati harus tahu kondisi yang ada di masyarakat terutama di 16 kecamatan yang selama ini dijadikan tempat survey pencarian sumber minyak, dimana lahan pertanian milik masyarakat sudah banyak yang rusak,” kata Sandi salah satu pengunjukrasa.
Mahasiswa menilai, pihak Pertamina tidak merealisasikan beberapa item yang ada dalam surat tersebut, diantaranya tidak dilakukan soasialisasi terlebih dahulu, serta belum adanya ganti rugi atas kerusakan lahan milik masyarakat yang rusak akibat kegiatan seismik itu.“Ini jelas sebuah pelanggaran, karenanya kami meminta bupati untuk segera mencabut surat tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP, Moch Sopian ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya bisa saja bersikap keras berupa pencabutan ijin, jika di lapangan pihak Pertamina tidak melaksanakan sejumlah rekomendasi yang tertera di dalam surat tersebut.
Namun ketika disinggung soal lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkab Cirebon, Sopian hanya menjawab jika kegiatan yang dilakukan Pertamina itu baru berupa survey semata. “Rasanya pengawasan belum perlu toh Pertamina baru survey kok, namun jika bicara pengawasan kewenangannya berada di Dinas Pertambangan,” tegas Sopian, mantan Kabag Perekonomian pada saat pengeluaran surat ijin tersebut.@bambang
Rabu, 28 Mei 2008
PDAM Kota Cirebon Hanya Janji
Warga Kabupaten Kuningan geruduk SPH
KUNINGAN,SC-
Janji tinggalah janji, janji PDAM Kota Kepada Warga Paniis Kab.Kuningan yang menjanjikan akan memberikan air bersih, namun sampi sekarang tidak terbukti, sehingga warga Paniis yang dimotori LSM Fokus melakukan aksi penutupan sumber mata air yang akan dialiri Sumur Pengumpul Horizontal (SPH).
Sumur Pengumpul Horizontal (SPH) milik PDAM Kota Cirebon di Desa Paniis Kecamaran Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digeruduk puluhan pemuda desa setempat. Para pemuda ini menilai PDAM Kota Cirebon hanya bisa mengeruk sumber alam tanpa memperhatikan kondisi masyarakat setempat,
Kedatangan puluhan pemuda yang dimotori LSM Fokus ini sempat mengagetkan para penjaga SPH dan tidak menyangka akan didatangi para pemuda desa. Para pemuda ini masuk dan langsung melakukan menyusun batu-batu besar untuk menutupi sumber mata air yang akan dialirkan ke SPH.
Tak lama kemudian sejumlah anggota polisi polsek setempat datang ke lokasi dan langsung mengusir para pemuda ini untuk keluar dari area SPH. Para pemuda ini sempat bersikeras menolak meski akhirnya keluar area SPH sambil meneriakan kepeberpihakan aparat pada PDAM.
Menurut Aji, Ketua LSM Fokus, masyarakat Desa Paniis yang dihuni sekitar 4227 jiwa ini, hanya menuntut janji PDAM Kota Cirebon yang sebelumnya akan memberikan air bersih kepada warga Desa Paniis, sebagai bentuk timbal balik karena sumber mata air yang digunakan PDAM Kota Cirebon untuk memenuhi pelanggannya berasal dari Desa Paniis.
“Wajar jika kami menuntut janji PDAM, apalagi PDAM sebelumnya sudah menjanjikannya. Untuk diketahui untuk minum kami terpaksa harus mengambil dari Pasawahan yang debitnya sangat kecil karena lokasinya memang jauh dari sini,” tegas Aji.
Selain persoalan air bersih, warga Desa Paniis juga mengeluhkan jika sudah dating musim kemarau, dimana lahan sawah mereka mengalami kekeringan karena air yang ada tidak mencukupi dan lebih banyak tersedot ke PDAM Kota Cirebon.
“Kami hanya meminta perhatian serius dari PDAM Kota Cirebon itu saja. Jika mereasa tidak bias ya jangan menjanjikan dong,” kata seorang yang disambut yelyel di depan pintu masuk SPH.
Pantauan dilapangan, suasana perlawanan warga Desa Paniis terhadap PDAM Kota Cirebon tampak jelas ketika mulai memasuki desa tersebut. Disepanjang jalan terpasang spanduk besar yang berisi kecaman terhadap PDAM Kota Cirebon. Mulai dari tulisan “PDAM=PENJAJAH”, “PDAM INGKAR JANJI” dan lain sebagainya.
Warga desa setempat akan terus melakukan upaya untuk menuntut janji PDAM Kota Cirebon, sehingga keinginan warga Desa Paniis terwujudkan.@bambang
PENJUALAN TANAH TITISARA DESA BAYALANGU LOR DISOAL.
CIREBON,SC-
Lantaran kekurangan dana untuk persiapan perlombaan desa tingkat Kabupaten Cirebon, Kades Bayalangu Lor A.Hanan sepengetahuan Ketua BPD menjual sewa tanah titisara kepada Suaryo dengan harga Rp. 11 juta.
Diakui A.Hanan bahwa penjualan sewa tanah titi sara tersebut untuk keperluan perlombaan desa tingkat Kabupaten Cirebon dan juga penjualan sudah melalui mekanisme yang ada tentunya mengetahui Ketua BPD dan seizing Camat Gegesik. Ungkapnya.
Setelah seputarcirebon klarifikasi kebenaran penjualan kepada pembeli tanah titisara, Suaryo langsung mengatakan akan saya jebloskan kepenjara, namun kejelasan “ akan saya jebloskan kepenjara “ ditujukan sesiapa, setelah mengucap dengan singkat Suaryo enggan menjawab pertanyaan seputarcirebon lagi.
Hasil infestigasi seputarcirebon bahwa Suaryo menjual kembali tanah titisara tersebut kepada Cinong, dari Cinong lah ada kejelasan bahwa Cinong telah membeli sewa tanah titisara tersebut dengan harga Rp.11 Juta kepada Suaryo.
Menurut Wir, H.Talib, H.Ansori senada mengatakan bahwa hasil penjualan tahan titisara Desa Bayalangu Lor untuk keperluan perlombaan desa di duga hanya akal akalan kepala desa saja, toh perlombaan desa tersebut sudah dibiayai oleh 14 desa se-Kecamatan gegesik.
Adapun perdesa menyumbang Rp.250.000,- dari 14 desa, Desa Bayalangu Lor menerima dana sebesar Rp.3.500.000,- ditambah dengan banyuan dari Bupati kurang lebihnya sebesar Rp.2.500.000,-, jadi apa yang diperlombakan oleh Desa Bayalangu Lor kalau maish menjual tanah titisata sebesar Rp.11 Juta. Tegasnya. @bambang
Kamis, 22 Mei 2008
Terkait Rencana Kenaikan BBM
Nelayan Cirebon segel SPBU di jalur Pantura
CIREBON SC-
Rencana kenaikan BBM pada Juni mendatang, sekelompok nelayan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon melakukan aksi penolakan dengan menyegel sebuah SPBU di jalur Pantura, Kamis (22/5). Mereka menilai SBY-JK sudah tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Pantauan yang dilakukan dilapagan, aksi dengan cara memutari jalur Pantura menggunakan kendaraan roda empat dan sepeda motor itu, sempat juga menghambat jalur lalu lintas kendaraan menuju Jakarta atau sebaliknya. Hanya saja akibat aksi ini tidak sampai menimbulkan kemacetan.
Sepanjang jalan para nelayan ini meneriakan soal penolakan mereka dan menilai SBY-JK tidak memikirkan kehidupan para nelayan yang kini makin terjepit.
Begitu tiba di sebuah SPBU, para nelayan ini dan langsung memasang segel dengan menggunakan kertas yang bertuliskan “SPBU DISEGEL RAKYAT”. Beberapa kendaraan yang semula mau mengisi bensin terpaksa mengurungkan niatnya dan lebih memilih melanjutkan perjalanan.
Dede salah seorang nelayan yang melakukan aksi menuturkan, dia bersama ribuan nelayan lain tidak akan memilih SY atau JK pada pemilu 2009 mendatang, jika keduanya nekat mengeluarkan kebijakan menaikan BBM pada Juni menatang,
“Kami sudah susah saat ini, apa kami akan dibuat lebih susah lagi? Jika demikian maka kami tidak akan memilih SBY dan JK pada pemilu 2009 nanti,” teriak Dede yang disambut yel yel nelayan lainnya.
Hamid, 45, salah seorang nelayan dari Desa Gebang Kecamatan Gebang mengungkapkan, hamper sebulan terakhir dirinya tidak melaut. Selain karena sulit slit mendapatkan minyak tanah karena terjadi penurunan pasokan ke pangkalan-pangkalan, harganya pun sudah sangat tinggi.
“Untuk menyediakan kebutuhan makan untuk tujuh anak saya, saya terpaksa ngutang ke tetangga atau ke warung dan dibayar kalau nanti melaut,” kata Hamid.
Aksi para nelayan ini mendapat pengawalan ketat aparat Polres Cirebon yang mengikuti setiap jalur yang dilewati para pngunjukrasa. Tidak keribuatan dalam aksi tersebut, bahkan setelah menyampaikan orasi dan penyegelan SPBU, para nelayan inipun pulang ke desa masing-masing.@Bambang
LSM PP & KES KAB.CIREBON RAYAKAN HUT KE -4
CIREBON,SC-
Memperingati hari jadi ke 4 LSM Pendidikan Dan Kesehatan Kab.Cirebon, gelar acara bakti social berupa pemberian sembako kepada warga Palimanan disertai pemberian santunan berupa uang kepada 25 pelajar, diantaranya 10 siswa SD, 10 Siswa SMP, 5 Siswa SMA.
Menurut Suherman Ketua LSM PP & Kes Kab.Cirebon dengan Moto “kita tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kab.Cirebon” untuk itu dengan kehadiran LSM yang berkecimpung di dunia pendidikan dan kesehatan hadir ditengah tengah masyarakat Kabupaten Cirebon ini mungkin bisa dijadikan untuk penyambung kesingkronan antara Pemkab khususnya Dinkes dan Disdik dengan Masyarakat.
Didalam dunia pendidikan saya hanya bisa menghimbaw kepada masyarakat khususnya masyarakat tergolong mampu atau pengusaha bisa menjadi Bapak asuh bagi siswa siswi yang kurang mampu.
Didalam dunia Kesehatan saya juga menghimbaw kepada seluruh masyarakat agar melakukan peran aktif terhadap kesehatan toh dengan peran aktifnya masyarakat maka dalam hal ini Pemkab.Cirebon melalui Dinkes bisa memantau kesehatan dengan cepat.
Masih menurut Herman pihaknya juga akan mengadakan kerjasama dan melibatkan banyak intansi untuk melakukan sosialisasi Narkoba ke SD, SMP, SMA, SMK, STM yang berada di Kabupaten Cirebon, Minimal dengan kehadiran LSM ini bisa di jadikan fasilitas aspirasi masyarakat dengan Pemkab.ungkapnya.
Menuru Gufron yang menghadiri acara HUT LSM mengatakan kepada seputarcirebon bahwa dirinya mengacungkan jempol kepada LSM PP & Kes, karena sudah membuktikan kinerjanya dengan kata lain kepedulian terhadap Pendidikan Dan Kesehatan di Kabupaten Cirebon sudah turut andil dalam program Pemkab serta memperhatikan pelajar yang kurang mampu. Tukasnya. @bambang.
Selasa, 13 Mei 2008
Prtamina Lakukan Pengeboran Warga Desa Bayalangu Lor Menolak
Disaat masyarakat sedang menolak harga kenaikan BBM, dan diseluruh masyarakat Indonesia, mahasiswa sedang gembar gembor menuntut presiden agar tidak menaikan harga BBM yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok akan naik drastic yang mengakibatkan menyengsarakan rakyat.
Kini puluhan warga desa Bayalangu Lor Kecmatan Gegesik, melakukan demo penolakan lahanya yang akan dibebaskan untuk pengeboran minyak yang dilakukan pihak Pertamina yang sudah mematok lahan milik masyarakat Bayalangu.
Lantaran lahan akan digunakan untuk tempat pengeboran minyak, mengundang reaksi penolakan yang dilakukan oleh puluhan warga desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik. Khususnya puluhan pemilik lahan Di Blok Kaliwates dan Blok Siglang.
Ironisnya pihak pertamina yang akan membebaskan lahan tersebut belum meminta izin kepada warga yang memiliki lahan dalam hal ini pihak pertamina main patok tanpa izin dan tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Tanpa izin pematokan akhirnya puluhan warga dua blok pemilik lahan tersebut melakukan aksi demo penolakan ke kantor Desa Bayalangu Lor, mereka meminta agar tidak melakukan pengeboran minyak diareal tanah yang seluruhnya lahan persawahan.
Dalam pematokan pihak pemilik lahan merasa sudah dirugikan lantaran pelaksanaan pengukuran dan pematokan menginjak ginjak tanaman padi yang baru saja ditanami, puluhan warga juga menduga pihak pertamina dengan pihak kecamatan maupun dengan pihak desa Bayalangu Lor sudah sekongkol untuk tidak sosialisasi.
Puluhan pendemo diterima oleh kepala desa Bayalangu Lor A.Hanan, Kepala desa hanya bisa meminta maaf kepada warga khususnya pemilik lahan atas kejadian ini namun Hanan membela diri, bahwa dirinya baru tau adanya pengeboran didesa Bayalang Lor setelah adanya rapat kordinasi di Kantor kecamatan Gegesik.
Selanjutnya Hanan juga membenarkan adanya pengeboran minyak dengan dengan mesin hingga dengan melakukan peledakan, menurut pihak pertamina yang berkantor komplek pertamina Bongas Majalengka melalui saya pihaknya akan melakukan kordinasi dengan pemilik lahan, hingga membicarakan ganti untung bagi warga yang memiliki lahan tersebut,
Saya juga mengelak bahwa saya sudah menerima sesuatu dari pihak pertamina, apayang dituduhkan oleh warga itu tidak benar, pertemuan dengan pihak pertamina di Kantor Kecamatan Gegesik hanya sebatas koordinasi, ujarnya elak Hanan kepada pendemo.
Menurut H.Alkondi salah satu tokoh masyarakat Desa Bayalangu Lor kepada seputarcirebon menyayangkan kenapa masyarakat khususnya pemilik lahan baru mengetahui bahwa lahanya akan di lakukan pengeboran minyak oleh pertamina setelah pegawai pertamina melakukan pematokan.
Umumnya pihak pertamina meminta izin langsung kepada warga yang memiliki lahan tersebut dengan cara melakukan sasialisasi, mungkin bisa difasilitasi oleh pihak ketiga baik itu kepela desa setempat maupun dari pihak jkecamatan maupun dari pihak pemkab Cirebon. Disitu baru dibicarakan ganti lahan atau ganti untung. Tuturnya.
Ditempat terpisah menurut H.Talib salah satu sesepuh Masyarakat Kecamatan Gegesik kepada seputarcirebon mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin atas tindakan pihak pertamina yang sudah gegabah melakukan pematokan tanpa seizing warga pemilik lahan.
Minimal pihak pertamina melakukan izin kepada pemilik lahan, warga sekitar, dengan rencana pengeboran minyak yang dilakukan di lahan Kecamatan Gegesik khususnya didesa Bayalangu Lor Dan Bayalangu Kidul saya menolak, pasalnya di kecamatan Klangenan pihak pertamina dengan warga belub jelas Mou nya.
Apalagi informasinya pengeboran tersebut mencakup beberapa lahan desa di dua Kecamatan, yaitu kecamatan Panguragan dan Kecamatan Gegesik
Dan saya trauma dengan kejadian dilapindo, minyak tidak keluar malah Lumpur panas yang keluar, intinya saya menolak alasanya apapun saya tetap menolak, masyarakat kami mungkin masih ingin menyawah. Tegasnya.@Bambang
Bupati Cirebon : Pembangunan Relokasi BRSUD Arjawinangun Harus Mengacu Kepres 80 Dan Tidak Melakukan KKN
Kepada bupati dan para undangan dr.Hj.Endang memaparkan laporan, yang melaporkan bahwa kenapa dilakukan pembangunan relokasi dilokasi yang baru dikarenakan tempat yang lama sudah tidak bisa direlokasi dengan alas an lahan yang terbatas hingga tidak efisien untuk pasien dan pelayanan yang sempurna kepada masyarakat.
Masih menurt Endang dengan pemikiran dan gagasan kami pada tahun 2005 pikah BRSUD AWN mengajukan permohonan kepada Pemkab.Cirebon, hingga terkabul meski dengan cara bertahap dari mulai pembebasan lahan seluas 5 Ha, pengurugan serta pembikinan pondasi hingga tahun 2008 ini dilakukan pembangunan.
Sebelum dilakukan peletakan batu pertama Bupati Cirebon Der.H.Dedi Supardi berpesan dan menghimbaw kepada Pemegang Anggaran dan Kontraktor agar tidak melakukan KKN atau main main yang mengakibatkan kerugian yang mana harus mengacu pada kepres 80 Th.2003, dan bila terjadi mark up tanggung akibatnya sendiri.
Bila mana pihak BRSUD Arjawinangun dengan dibangunya sarana ini, tidak melakukan pelayanan yang baik terhadap pasien khususnya masyarakat kecil, apalagi masyarakat miskin dan tidak ada alasan serta saya tidak mau ada keluhan pasien terhadap pelayanan yang buruk terhadap rumah sakit ini. @bambang.
Senin, 12 Mei 2008
Band Refeel Siap Ramaikan Dunia Musik
Dapet nama Refeel
Dengan personil yang solid dan keragaman pengaruh musik dari masing-masing personil, Refeel siap untuk menampilkan yang terbaik.@bambang
Jumat, 09 Mei 2008
Petani Se-Kecamatan Panguragan Tingkatkan Produksi Pertanian
Pasalnya dalam acara tersebut Bupati Cirebon memberikan bantuan kepada para petani, adapun bantuan berupa benih padi, kambing, kerbaw, tanaman jambu, tanaman mangga dan peralatan pertanian lainya.
Selain ribuan para petani dari 9 Desa Sekecamatan panguragan, nampak juga para Muspika, Para Camat, Para Kepala Dinas diantaranya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Cipta Karya, Direktur PDAM, Koprasi, Bapeda, Dinas Kesehatan, Kabag Perekonomian, Kabag Umum, Kabag Humas serta Jajaran Pemkab kabag dan kasi,
Dalam acara tersebut untuk menyambut bupati cirebon yang hadir di tengah masyarakat kecamatan Panguragan para Kuwu beserta Istri memberikan hadiah berupa lagu ciptaan Kuwu Kalianyar yang dinyanyikan 9 Kuwu beserta Istri para Kuwu.
Selanjutnya Ir. H. Ali Efendi, MM kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan memberikan Laporan Singat Terhadap Para Petani Dan Bupati, bahwa disektor pertanian di Kab. Cirebon pada tahun 2008 sangat meningkat dikarenakan dari sektor pertanian bisa dikatakan hingga tingkat Nasional, yang mana hasil Pertanian swasembada beras dari Kab. Cirebon bisa diterima oleh Masyarakat kalayak Indonesia dan dalam tiap tahun hasil produksi meningkat hingga 10% dari tahun 2006 hingga 2008,
Sedangkan sektor Perkebunan maupun Perternakan juga meningkat sangat tajam dikarenakan hasil perkebunan seperti Tebu, Mangga Gedong Ginju dari Kab. Cirebon hasilnya bisa diterima hingga Negara Luar, yangmana dalam sirklus pertahun bisa exspor ke berbagai Negara baik di Asia mapun Eropa seperti Negara tetangga Malyaisia, Brunai, Jepang, Singapore, Cina, Emirat Arab Saudi, dan lainnya sedangkan di Eropa sepoerti Amerika, Jerman, Belanda dan Inggris
Ali menambahkan untuk hasil ternak di Kab. Cirebon bisa dikategorikan penghasil Ternak yang sangat memuaskan dikarenakan ternak di Kab. Cirebon bebas dari berbagai Penyakit dan dapat dikonsumsi Masyarakat Indonesia dan umumnya berbagai Negara asing, laporan singkat Ali.
Dalam sambutannya Drs.H.Dedi Supardi M,M. program pencanangan Gerakan Peningkatan produksi Pertanian bahwa kami merasa berterimah kasih kepada para Petani yang ada di Kab. Cirebon, tak kenal letih dengan bekerja keras dari para petani maka hasilnya juga bisa dirasakan oleh berbagai daerah, Sehingga Presiden Susilo Bambang Yudoyono pun mengatakan bahwa hasil produksi Beras dari Kab. Cirebon itu sangat memuaskan, oleh karenanya Beras yang diproduksi asal Cirebon sangat diterima oleh Masyarakat Jakarta dan umumnya Masyarakat IndonesiaDedi berharap, dalam pencanangan hasil produksi suasembada Beras harus di tingkatkan lagi demi menjunjung tingga nama baik Kab. Cirebon mendatang, Ungkapnya.
Selain Liding sector pertanian dan pembangunan saya selaku Bupati juga memprogramkan bagi Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) , Madrasah Aliah, baik Swasta maupun Negeri gratis, oleh karena itu kami meminta kepada masyarakat kalau dalam penerimaan Murid Baru masih ada Sekolah yang memingun biaya DSP mohon segera melaporkan kepada kami, dan bilamana ada kepala sekolah yang meminta DSP maka akan kami berikan tindakan pemecatanDan kami akan memperioritaskan program perekonomian masyarakat,
Kamis, 08 Mei 2008
Proyek (LMPDP) Ajudifikasi 2008 untuk 3 Kecamatan.
Hitung-hitungannya, pembuatan sertifikat per bidang tanah didanai sebesar Rp1 juta dari Rp1 juta tersebut, yang disetorkan ke kas negara hanya PPh 21 saja sebesar 17 % atau sebesar Rp170 ribu saja. Sedangkan sisanya dibagi-bagikan buat biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana petugas, serta honor panitia Ajudifikasi BPN dan petugas di tingkat pemerintah desa. dan Setiap kecamatan mendapatkan 5.000 sertifikat.
Masih menurut Suwardi dalam hal ini pihak Desa mendapatkan Rp.1000/satu persil dirinya juga menegaskan bila terjadi pungutan ditingkat desa pihak BPN tidak memerintahkan dan bisa jadi pungutan tersebut adalah prakarsa desa yang mempunyai prosedur/kebijakan lain. Ungkap Suwardi Kaur Umum BPN kepada seputarcirebon diruang kerjanya.
Ditempat terpisah ketua LSM Bela Bangsa Wawan Kartawan kepada seputarcirebon pihaknya masih kecewa terhadap pungutan proyek ajudifikasi tahun 2007 lalu, dalam hal ini pihak aparat penegak hukum dan Bawasda Kab.Cirebon tutup mata tentang pungutan liar yang dilakukan pihak Desa.
Bila tidak ada tindakan dan tanggapan dari aparat penegak hukum serta dari Bawasda tentang pungutan liar, maka dihawatirkan pungutan ini akan dilakukan kembali oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Tegasnya.@bambang
DCK Lakukan Pengetatan Terhadap Proyek PPIP 2008.
Mungkin sudah tidak asing jika pasca proyek PPIP akan muncul pihak ketiga yang memanfaatkan proyek tersebut dengan modus, para pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab ini mengaku orang utusan satker hingga berani menjual nama pejabat DCK.
Hingga mereka mendatangi kepala desa dan menjanjikan bahwa proyek PPIP tersebut akan didapatkan oleh desa tersebut dengan sarat harus ada uang muka sebesar 10 % dari nominal yang akan dikerjakan.
Menurut Nenggolan Satker PPIP 2008 melalui Via Telfon gengamnya mengatakan kepada seputarcirebon “menyikapi adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum/ pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab selama ini tidak mengetahui”.
Namun dalam hal ini pihaknya mengaku sudah mendapat laporan/konfirmasi dari beberapa Kepala Desa (Kuwu) tentang pihak ketiga yang mencoba untuk menawarkan proyek PPIP tersebut.
Akan tetapi saya selaku satker yang ditunjuk untuk sementara ini belum mengetahui persis jumblah desa yang akan mendapatkan PPIP, namun pihak DCK Kab.cirebon mengusulkan 60 desa, jadi kami tinggal nunggu surat perintah kerja. Ungkapnya.
Menurut Drs.H.Aksanudin Adi M,M. kepada seputarcirebon mengatakan bahwa untuk tahun ini Satker PPIP masih Ir Nenggolan namun untuk tahun ini mekanisme PPIP diperketat kami juga melibatkan Pihak Kejaksaan Sumber yaitu Kasi Intel dan dari pihak kepolisian yaitu Kasat Intelkam.tegasnya.//Bambang
Minggu, 04 Mei 2008
Terkait Kebenaran Perdes No.04 Tahun 2007
Aneh tapi nyata, lain yang berbuat lain yang harus tanggung jawab hali ini dilakukan oleh A.Hanan Kepala Desa (Kuwu) Bayalangu Lor Kec.Gegesik Kab.Cirebon terkait pembuatan Perdes No.04 tahun 2007.
Ketika masyarakat menduga bahwa perdes no.04 tahun 2007 penuh rekayasa dan dinilai janggal, Kepada SEPUTARCIREBON Kepala Desa (Kuwu) A Hanan enggan untuk berkomentar, Hanan hanya mengarahkan agar menghubungi Sekdes saja. Ujarnya.
Namun Ketua BPD Bayalangu Lor enggan menjawab pertanyaan SEPUTARCIREBON, dirinya malah berbalik Tanya kepada SEPUTARCIREBON siapa yang melaporkan hal ini ?, dengan muka yang sanggar tetap Ketua BPD enggan menjawab kebenaran seputar perdes No.04 tersebut.
Ditempat terpisah menurut H.Amsori kepada SEPUTARCIREBON merasa prihati melihat desanya tidak berkembang dan merasa kecewa kepada kepala Desa Hanan pasalnya selama menjabat dianggap kurang transparan.
Selain itu H.Amsori juga mengeluh tentang pembangunan didesa Bayalangu Lor yang dianggap minim dengan contoh kecil saluran solokan desa tidak pernah dikuras, petani merasa kecewa terhadap Kuwu yang kurang memperhatikan nasib petani khususnya dalam mengusahakan giliran air disaat musim kemarau.
Masih menurut H.Amsori sebenarnya permasalahan banyak namun kepala desa maunya dilaporkan dulu ke pihak aparat penegak hokum, nanti baru direalisasikan seperti dijualnya pompa air (disel air) meskipun diganti lagi namun mereknya beda, dana simpan pinjam sebesar Rp.10 Juta baru direalisasikan ketika masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hokum. Ungkapnya.
Menurut Wir Sihabudin menyikapi perlombaan desa sekabupaten yang mana Desa Bayalang Lor ikut mewakili Kecamatan Gegesik saya anggap sebagai lahan mencari keuntungan kepala desa, anehnya kades mendapat bantuan untuk perlombaan dari 15 Desa se Kecamatan Gegesik per satu desa Rp.250.000,-, ditambah bantuan dari Pemda Kab.Cirebon namun masih menjual tanah titisara dengan dalih untuk kebutuhan perlombaan.tegasnya.Bambang.
Pemkab Cirebon Anggarkan Rp4 Miliar Untuk Sekolah Rusak
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Cirebon anggarkan Rp4 Miliar dari APBD tahun 2008 khususnya untuk biaya perbaikan sekolah-sekolah yang masuk kategori rusak berat di wilayah Kabupaten Cirebon ini.
Indag Pembak Cirebon Segera Gelar O P Minyak Goreng
Harga minyak goreng yang makin tinggi, kenaikan minyak goreng sangat dirasakan kalangan masyarakat khususnya menengah kebawah, dengan adanya kenaikan harga minyak goreng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon akan melaksanakan operasi pasar minyak goreng bersubsidi kepada keluarga miskin dan pemilik usaha skala kecil.
menurut Drs.H.Dadang Tresnayadi M,M, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada SEPUTARCIREBON mengatakan bahwa Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi minyak goreng sebanyak 363.000 liter untuk dibagikan selama tahun 2008.
"Minyak goreng bersubsidi tersebut akan dibagikan kepada 250 ribu Kepala Keluarga (KK) miskin di Kabupaten Cirebon yang datanya diperoleh dari BPS," Masing-masing keluarga nantinya akan hanya akan mendapatkan 1 liter minyak goreng dan sisanya akan dibagikan kepada sejumlah pedagang kecil yang saat ini mengalami kesulitan modal karena kenaikan sejumlah harga bahan pokok.
Dadang juga belum bisa memastikan akan digelarnya OP namun dirinya akan melaksanakan OP segera mungkin karena belum mengetahui secara pasti jumlah pedagang kecil yang akan mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi ini karena masih dalam pendataan, "Tetapi rencananya minyak goreng bersubsidi untuk pedagang kecil akan dibagikan melalui pihak kecamatan," Ungkapnya .Bambang
Saluran PSDA Jamblang Tersumbat Endapan Limbah Batu Alam.
Disaat produksi batu alam di Desa Kepuh kecamatan Dukuh Puntang Kab.Cirebon makin meningkat dan banyak pengusaha yang membuka rumah produksi di areal tanah PSDA tepatnya di tanggul saluran air kini muncul semerbak seperti jamur yang mana pabrik Babut alam mencapai kurang lebihnya 300 pabrik.
Seringkalinya Pihak PSDA UPTD Jamblang melakukan himbawan dan sering kordinasi dengan pengusaha atau pengerajin agar tidak langsung membuang limbah ke saluran pengairan, namun kebanyakan para pengerajin langsung membuang limbah ke saluran air yang mengakibatkan banyak saluran air yang tersumbat hingga banyak petani yang lahanya mengalami kekurangan air.
Menurut Sirmana salah satu staf UPTD PSDA Jambalang kepada SEPUTARCIREBON mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan adanya kondisi saluran di Jamblang yang mengalami endapan limbah batu alam, selain itu juga pihaknya sudah mensosialisasi dengan cara memasang palang disertai perda dan himbawan, meminta agar masyarakat atau pengerajin batu alam agar tidak membuang limbah ke saluran secara langsung.
Namun sampai sekarang pengerajin batu alam tidak mengindahkan perda yang tercntum, yang mana Bendung Jamblang, mengairi sawah dengan luas 2164 Hektar areal persawahan dengan adanya limbah yang mengendap mengakibatkan debit ari yang ditampung bendung jamblang tidak normal.
Masih menurut Sirman, kami hanya bisa menghimbaw dan mengusulkan agar pihak PSDA baik PSDA Kabupaten Mmaupun pihak Balai PSDA segera melakukan pengerukan terhadap saluran yang berada disekitar Jamblang, dan meng himbau kepada aparat penegak Perda agar segera bertindak. Tegasnya.
Pantauan SEPUTARCIREBON pabrik produksi batu alam disepanjang jalan desa Kepuh hingga Keramat kebanyakan mengunakan lahan pengairan dan pembuangan limbah batu alam tanpa melakukan proses filter, kebanyakan langsung membuang limbah ke saluran pengairan. Bambang.
Jumat, 02 Mei 2008
Warga Desa Purwawinangun Demo.
Gedung Guru Kab.Cirebon Dibangun.
Pembangunan Gedung Sebagian Besar Didanai Dari Infak Seluruh Guru
Kamis, 01 Mei 2008
DPRD Hapus Pengajuan Mobil Untuk Penyiraman
