Cirebon, Menyambut hari jadi Kab.Cirebon Ke- 527 yang jatu pada tanggal 2 April 2009, rupanya sudsah dipersiapkan secara matang oleh panitia dengan bukti bahwa panitia sudah merancang dan menjadualkan berbagai kegiatan atau perlombaan untuk memeriahkan hari jadi Kab.Cirebon.
Momentum keluarnya Cirebon dari kekuasaan Pajajaran yang tercatat dalam sejarah tanggal Dwa Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala, menjadi tonggak awal berdirinya Kabupaten Cirebon, atau bertepatan pada 12 Shafar 887 atau 2 April 1482 Masehi.
Menurut Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi ke-527 Kabupaten Cirebon, Drs. H. I. Cholisin, MA, tema dalam peringatan tahun ini adalah “Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Cirebon Ke-527, Kita Wujudkan Masyarakat Adil dan Makmur melalui Pemilihan Umum”. Adapun sub temanya sebagai berikut:
Dengan semangat hari jadi Kabupaten Cirebon ke-527, kita sukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang damai dan bermartabat.
Melalui hari jadi Kabupaten Cirebon ke-527, kita lanjutkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih dan transparan menuju keberhasilan di segala bidang.
Dengan semangat gotong royong membangun Kabupaten Cirebon, jadikan momentum hari jadi ke-527, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
Sejumlah kegiatan turut memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-527 ini, diantaranya:
- Lomba Sepeda Santai, pada Minggu, 15 Maret 2009, start dan finish di Lapangan
Ranggajati Sumber.
- Lomba K3 antar SKPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,
untuk periode 10-25 Maret 2009.
- Lomba memancing, pada Sabtu, 21 Maret 2009 di Pemancingan Bu Nut Kecamatan Gebang.
- Lomba nyanyi karaoke, 23-25 Maret 2009, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
- Turnamen tenis lapangan, pada Selasa, 24 Maret 2009.
- Sepakbola persahabatan antara eksekutif dan legislatif, pada Jumat, 26 Maret 2009.
- Lomba karikatur, pada Jumat, 27 Maret 2009.
- Turnamen bola voli, pada Sabtu, 28 Maret 2009.
- Lomba melukis, pada Senin, 30 Maret 2009.
- Pasar Murah/Bazaar di GOR Ranggajati, mulai 30 Maret – 1 April 2009.
- Donor darah, pada Selasa, 24 Maret 2009.
- Kunjungan dan Pemberian Sembako, pada Rabu, 25 Maret 2009.
- Ziarah ke makam Sunan Gunungjati, pada Rabu, 1 April 2009.
- Khitanan massal, pada Kamis, 2 April 2009, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten
Cirebon.
- Dzikir dan Tabligh Akbar, pada Kamis, 2 April 2009, bertempat di Masjid Agung
Sumber.
- Prosesi Penjemputan, pada Kamis, 2 April 2009.
- Rapat Paripurna Istimewa DPRD, pada Kamis, 2 April 2009.
- Malam Resepsi, pada Kamis, 2 April 2009, bertempat di Hotel Apita Cirebon.
Kamis, 19 Maret 2009
Hari Jadi Kab.Cirebon Ke-527 Sudah Dipersiapkan
Kamis, 12 Maret 2009
Ribuan Surat Suara Rusak Ditemukan KPU
Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Cirebon menemukan ribuan surat suara yang rusak. Kerusakan kebanyakan untuk DPR Pusat dan Propinsi, diantaranya robek, cetakan meluber, tulisan buram serta kerusakan lainnya. Kemungkinan kerusakan akan terus bertambah mengingat sejauh ini pihak KPUD masih melakukan pemeriksaan.
Untuk KPUD Kabupaten Cirebon, kerusakan surat suara baru terdapat untuk kecamaan Weru dan Plered. Di dua daerah ini sedikitnya ada 5 boks yang rusak, atau sekitar 2.500 surat suara, mengingat dalam satu boks berisi 500 surat suara.
“Saya kira jumlahnya akan terus bertambah, saat ini baru kita temukan sekitar boks atau 2500 surat ,” kata Tata Sumirta, Sekretaris KPUD Kabupaten Cirebon, Kamis (12/3).
Pemeriksaan pisik surat suara tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemngutan Suara (PPS). Kerusakan yang sama juga terjadi di KPUD Kota Cirebon , jumlahnya hamper sama dengan KPUD Kabupaten Cirebon..
Pantauan yang dilakukan di lapangan, anggota PPK dan PPS di kedua daerah tersebut masih melakukan pemeriksaan dan meneliti lembar demi lembar surat suara yang sudah diterima dari pusat.
Atas kerusakan tersebut kedua KPUD ini akan segera menindaklanjuti temuan itu dengan melaporkannya ke pusat, intinya agar dilakukan penggantian sebelum pelaksanaan Pemilu itu dilakukan. “Temuan itu secepatnya akan kami laporkan ke KPU Pusat dan propinsi agar segera dilakukan penggantian,” kata Tata.
SMAN 1 Dukuh Puntang Cirebon Pelopori Sijan
SMAN 1 Dukuh Puntang Kabupaten Cirebon yang juga merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) yang ada di Kabupaten Cirebon saat ini terus memberdayakan para siswanya melalui kegiatan-kegiatan yang dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa.
Demikian dikatakan Kepala Sekolah SMAN 1 Dukuh Puntang Kabupaten Cirebon Oso Rohyana yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Dudung Mulyana.
Menurut Oso, salah satu program yang sedang dikembangkan oleh SMAN 1 Dukuh Puntang antara lain pengembangan kantin kejujuran dan Sisihkan Uang Jajan (Sijan). Program Sijan yang digalakan oleh siswa melalui pengurus OSIS ternyata cukup lumayan baik dan seiring waktu perkembangannya selalu meningkat, ujar Oso.
Sijan dikatakan Oso, merupakan program untuk menyisihkan uang jajan para siswa yang setiap harinya menyisihkan uang jajan para siswa sebesar Rp100 perhari bagi setiap siswa. Alhmadulillah program tersebut sangat didukung oleh seluruh siswa yang ada disekolah kami, bahkan dengan Sijan yang hanya Rp100 perhari mampu mengumpulkan dana Rp600.000 perbulannya, kata dia.
Ditambahkannya dari program Sijan tersebut pula yang langsung pengelolaannya langsung di kelola siswa mampu dinikmati oleh semua siswa yang ada dan itu juga sangat mendidik siswa dalam mengurus keuangan. Dari program Sijan kini pengurus OSIS mampu membeli lemari pendingin dan itu semua dinikmati oleh semua siswa, karena memang program ini dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa, papar dia.
Sementara di bagian lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Dudung Mulyana yang dimintai komentarnya sangat mendukung sekali langkah SMAN 1 Dukuh Puntang tersebut.
Saya pernah berkunjung ke SMAN 1 Dukuh Puntang, memang iklim sekolahnya sangat berbeda. Saya melihat program sekolah selalu direspon dan dilakukan dengan baik. Hal itu juga tentunya karena figur kepala sekolahnya yang selalu bertekad memajukan sekolahnya serta para gurunya tanpa mempunyai rasa takut tersaingi atau apa pun, kata Dudung.
Gapensi Kab. Cirebon Muskercab
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM membuka Musyawarah Kerja Cabang III Gabungan Pelaksana Konstruksi nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Cirebon Tahun 2009, bertempat di Hotel Patra Cirebon, Selasa, 27 Januari 2009.
Hingga saat ini di Kabupaten Cirebon sudah terdapat 22 buah kelembagaan yang mewadahi para pengusaha pelaksana jasa konstruksi yang akan turut ambil bagian dalam persaingan yang sehat dalam mengisi pembangunan yang demokratis demi meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah hanya dapat menyediakan bantuan fasilitas secara selektif dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat serta ketersediaan aksesibilitas terhadap informasi tentang peluang bisnis, teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, khususnya di bidang jasa konstruksi, agar lebih kreatif dalam menciptakan peluang berusaha dan memiliki daya saing yang kuat baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.
Pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara berkesinambungan akan menunjukkan betapa sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasioanl sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat, guna menumbuhkembangkan pemahaman maupun kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing, untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.
Konsepsi tersebut adalah merupakan implementasi dari kebijakan umum anggaran (KUA) dalam rangka mengisi amanat otonomi yang makin luas, nyata dan bertanggungjawab.
Muscab ini diharapkan dapat memenangkan persaingan pasar dan mewujudkan peningkatan profesionalisme para pengusaha jasa konstruksi.
Pejabat Eselon IV Pemkab Cirebon dilantik
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM melantik 890 orang Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa, 20 Januari 2009 bertempat di GOR Ranggajati, Sumber. Hadir dalam kesempatan ini unsur Muspida, para pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan serta undangan lainnya.
Dalam pelantikan kali ini selain melantik pejabat baru juga dilakukan pengukuhan bagi pejabat yang tetap menduduki jabatan lama. Hal ini berkenaan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai bukti telah terjadi dinamika yang sangat mendasar dalam tatanan sistem pemerintah daerah.
Pelantikan ini merupakan bagian integral dari konsep reformasi di bidang aparatur, sebagai wujud kesungguhan pemerintah daerah dalam menata struktur kepegawaian yang kuat dan kompeten, guna menjalankan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat.
Adapun tujuan dari pelantikan ini adalah untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, terutama kinerja personal, kinerja kelembagaan maupun kinerja pembangunan. Program mutasi yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah ini tetap mengacu kepada aspek administratif, aspek yuridis serta aspek penilaian yang didasarkan secara obyektif dan rasional.
Semua ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja-kinerja yang produktif. Bupati mengucapkan selamat bekerja kepada semua pejabat yang dilantik beserta istri. Bupati berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik ini dapat mengukir prestasi pada bidang pekerjaan yang baru dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat demi terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera didukung oleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Kegiatan WSLIC II Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun.
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM meresmikan Sarana Air Bersih Kegiatan WSLIC II Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, Rabu 4 Februari 2009. Tahun ini pemerintah menetapkan sasaran umum pembangunan kesehatan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan.
Sasaran tersebut secara khusus terkait dengan kesehatan lingkungan dan ditujukan antara lain untuk: Meningkatkan jumlah keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, Meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi atau jamban dan air bersih dan Menurunnya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan penyakit berbasis lingkungan.
Adapun Tujuan WSLIC yaitu meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di pedesaan melalui: Perubahan perilaku, Pelayanan kesehatan berbasis lingkungan serta Penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman, cukup dan mudah dijangkau, Kesinambungan dan efektifitas program melalui partisipasi masyarakat.
Sehingga indikator keberhasilan kegiatan WSLIC-2 tidak hanya dilihat dari penyelesaian pembangunan fisik, administrasi dan berfungsinya sarana semata tetapi lebih kepada bagaimana hasil kegaitan WSLIC-2 dapat berkesinambungan dan masyarakat dapat mengembangkannya secara mandiri.
Sejak awal pelaksanaan kegiatan masyarakat diajak berpartisipasi aktif baik dalam penetapan masalah, penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah, penetapan pemecahan masalah, pembuatan rencana kerja masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan sampai pada tingkat bagaimana masyarakat dapat mengoperasionalkan dan mengembangkan sarana yang telah dibangun melalui kegaitan WSLIC tersebut.
Kepada seluruh masyarakat Bupati menghimbau untuk membudayakan 4 pesan pokok PHBS, yaitu, Buang air besar selalu di jamban/WC, selalu membuang kotoran bayi/balita ke jamban/WC, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah kontak dengan tinja dan sebelum makan serta selalu menggunakan air bersih.
Diskanla Jamin Tidak Akan Berdampak Pada Mata Pencaharian
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon menjamin hasil buangan lumpur dari pengerukan tidak akan berdampak pada kelangsungan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Cirebon melalui pengawas lapangan, Sugono , mengatakan dampak dari pengerukan sebenarnya tidak mempengaruhi masyarakat disekitar pantai khususnya petani garam, nelayan, dan petani kerang hijau, karena jarak antara tempat budi daya kerang hijau dengan lokasi pembuangan jaraknya sangat jauh yaitu sekitar tujuh mil dari garis pantai.
"Tempat pembuangan lumpur ini sudah mendapat rekomendasi dari Nafigasi, Amdal, Sarbanda jadi tidak akan berdampak pada para petani dan nelayan sekitar," ujarnya.
Disinggung masalah Penyewaan kapal keruk, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Lilik Indarsih, mengaku kapal tersebut disewa oleh pihak PLTU sebesar Rp360 Juta hingga 10 April nanti dengan lima kali pembayaran. Saat ini pihak PLTU sudah membayar sebesar Rp120 Juta dan sisanya masih Rp240 Juta akan dibayar tiga kali cicilan lagi.
"Pihak PLTU sudah membayar Rp120 Juta dan sekarang uang tersebut sudah disetorkan ke kas daerah, yang nantinya akan digunakan untuk biaya oprasional kapal tersebut dan juga alokasi kebutuhan yang lain," katanya.
Sementara untuk tindak lanjut sikap protes masyarakat kemarin, imbuhnya, Diskanla akan menugaskan pihak yang berada dilapangan agar mengajak perwakilan masyarakat sekitar untuk menyaksikan pembuangan tersebut dengan tujuan mayarakat mengetahui yang sebenarnya.
"Langkah dekatnya yaitu mengajak perwakilan masyarakat untuk ikut dalam proses pembuangan, setidaknya setelah itu mereka akan menceritakan yang sebenarnya kepada masyarakat yang lain," imbuhnya.
Lima Permasalahan Kabupaten Cirebon Di Bahas BKPP
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah Cirebon, Ano Sutrisno, Selasa (3/2) siang tadi berkunjung ke kantor Bupati Cirebon untuk membahas sejumlah isu sosial yang berkembang di Kabupaten Cirebon .
Menurut Ano, pihaknya menemukan beberapa isu yang terjadi di Kabupaten Cirebon seperti melemahnya expor industri rotan, percepatan pembangunan di wilayah Cirebon Timur, pembebasan lahan proyek nasional (jalan tol dan PLTU) yang masih belum tuntas, degeradasi lingkungan pantai dan Sumber daya kelautan serta masalah banjir dan kekeringan.
Dari beberapa temuan isu yang pernah dibahas di Gedung Sate beberapa waktu yang lalu tersebut, Ano menyarankan beberapa solusi untuk segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga semua permasalahannya bisa segera teratasi.
"Untuk masalah expor rotan, kami menyarankan Pemkab Cirebon menjadikan Cirebon sebagai pusat pelatihan dan design furniture dengan program gerbang rotan, sehingga para investor mengetahui pusat rotan hanya ada di Cirebon," kata Ano saat bersilaturahmi dengan Bupati Cirebon yang dihadiri seluruh unsur Muspida di gedung Nyi Mas Gandasari.
Sementara untuk masalah pertumbuhan ekonomi Wilayah Cirebon Timur, Ano meminta agara Pemkab Cirebon lebih cepat dan berkonsentrasi mencari potensi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Mengenai pembebasan lahan proyek nasional seperti PLTU Dan jalan tol, Bakorwil meminta Pemkab untuk transparan sedangkan masalah degradasi lingkungan pantai dan sumber daya kelautan serta masalah banjir dan kekeringan, Ano meminta Pemkab melakukan perbaikan ekosistem pantai dan laut serta melakukan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
GEBYAR IMUNISASI DI KABUPATEN CIREBON
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM membuka Gebyar Imunisasi di Kabupaten Cirebon pada Kamis, 29 Januari 2009, bertempat di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Sekretariat Daerah. Acara ini merupakan kerjasama antara TP PKK, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan LSM MCCI/IP.
Keberhasilan pembangunan manusia diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Komponen IPM meliputi indeks kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup, indeks pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan indeks ekonomi yang diukur dengan daya beli masyarakat. Pada tahun 2006, IPM masyarakat Kabupaten Cirebon 66,34 dan meningkat menjadi 66,56 pada tahun 2007.
Indeks Kesehatan berupa umur harapan hidup dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan balita. Imunisasi merupakan intervensi yang terbukti efektif untuk mencegah penyakit tertentu. Imunisasi lengkap terhadap bayi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita.
Salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah Desa Siaga. Desa Siaga berfungsi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, media komunikasi kesehatan dan bentuk pembinaan tenaga kesehatan di desa. Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan adanya posyandu yang aktif dan kehadiran ibu, bayi, balita dan ibu hamil di posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk imuniasasi dasar bagi bayi dan ibu hamil.
Indikator keberhasilan program imunisasi adalah pencapaian Universal Child Immunization (UCI) desa yang memberikan gambaran pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi. UCI desa tercapai apabila pencapaian program imunisasi paling sedikit 80% pada semua jenis imunisasi dan merata di seluruh wilayah. Pada tahun 2007, desa yanng mencapai UCI sebanyak 255 desa (60,14%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2008, menjadi 289 desa (68,16%). Pada tahun yang sama, puskesmas UCI sebanyak 40 puskesmas (97, 47%) serta kecamatan UCI sebanyak 32 kecamatan (80%).
Alokasi Anggaran Perbaikan Jalan Minim
Banyaknya ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang rusak, dianggap tidak sebanding dengan anggaran pembangunan jalan yang tersedia dalam APBD.
Menurut informasi, APBD Kabupaten Cirebon yang ada pada Dinas Bina Marga untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan berkisar Rp2,4 miliar. Dana tersebut rencananya dialokasikan antara lain untuk rehabilitasi jalan Karangsembung, Dukuhwidara, Damarguna, jalan masuk ke SMPN 1 Pabuaran, dan jalan masuk ke SMPN 2 Lemabahabang.
Jalan rusak di depan Pasar Ciledug, Pasar Pabuaran, dan Pasar Babakan, nama kegiatannya tidak muncul.
Ketika ingin dikonfirmasikan ke Dinas Bina Marga, Kepala Bidang Bina Teknik, Chepy Wirahmana tidak ada di tempat. Dihubungi melalui telepon selulernya, Chepy tidak begitu hafal sebab datanya ada di kantor. Saat hendak dikonfirmasi, Sugeng Raharjo yang juga salahsatu staf Dinas Marga tidak ada di tempat.
Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Cirebon, Ade Firmansyah menilai, dengan alokasi anggaran yang terbatas, memang tidak bisa diharapkan secara maksimal untuk membangun sarana jalan yang rusak.
Pemkab Habiskan Dana Rp700 Juta
Universitas Cakrabuana Terganjal Perizinan
Sejak tahun 2007, Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM mempunyai keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi (PT) di Kabupaten Cirebon . Sebab, hingga saat ini di wilayahIII tinggal Kabupaten Cirebon yang belum memiliki PT. Sepertinya keinginan tersebut untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan belum bisa direalisasikan. Pasalnya, pendirian universitas terganjal izin pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon .
"Sebab, saat ini kuota untuk mendirikan perguraan tinggi dari Departemen Pendidikan Nasional telah habis. Sehingga, perguruan tinggi yang akan dibangun oleh Pemkab Cirebon belum bisa direalisasikan dalam waktu beberapa tahun ke depan," kata Kasubag Program Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Cirebon, Drs Moch Hafni
Menurut Hafni, meskipun izin untuk mendirikan universitas telah habis kuotanya, Pemkab Cirebon masih memiliki cara dan jalan agar Pemkab Cirebon bisa mendirikan universitas.
Lanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh Pemkab Cirebon untuk mendirikan universitas adalah dengan cara melakukan penggabungan dengan beberapa sekolah tinggi yang sudah ada saat ini. Selanjutnya, Pemkab Cirebon tinggal menambahkan fakultas-fakultas yang belum ada.
"Selain itu, Pemkab Cirebon bisa juga menempuh cara berafiliasi dengan perguraun tinggi negeri seperti Unpad atau semacam kelas jauh. Selanjutnya setelah sekian lama nantinya kelas jauh tersebut akan berhenti dan bisa menjadi universitas tersendiri," tegasnya.
Padahal, untuk mewujudkan pendirian PT yang akan dinamai Universitas Cakrabuana tersebut, Pemkab Cirebon telah melakukan studi kelayakan dengan menggandeng konsultan CV Sasana Karya. Bahkan saat ini, di lobi kantor Bapeda Kabupaten Cirebon telah ada sebuah maket yang menggambarkan bangunan Universitas Cakrabuana secara lengkap.
"Untuk membuat studi kelayakan dan perencanaan secara detil pembangunan fisik universitas telah menghabiskan dana sekitar Rp700 juta sejak tahun 2007," sebut Hafni.
Bangunan Universitas Cakrabuana tersebut nantinya akan memanfaatkan lahan milik Pemkab Cirebon di depan asrama Haji Watubelah. Dan untuk membangunan universitas yang lengkap dan sesuai dengan maket yang telah ada diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp80 miliar.
"Namun saat ini yang terpenting adalah bagaimana Pemkab Cirebon mengusahakan izin pendirian unversitas dengan membentuk tim koordinasi yang bisa melobi dengan perguran tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon mau tidak untuk bergabung. Sebab, bila mengandalkan izin sendiri akan sulit karena kuotanya telah habis," pungkasnya.
BOS SMP Jadi Rp540 Ribu/Tahun
Sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri maupun swasta pada tahun 2009 bakal mendapatkan bantuan BOS (biaya operasional sekolah) reguler yang berlipat dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2008 BOS dari pemerintah pusat sekitar Rp29.500/siswa/bulan, tahun ini menjadi Rp45 ribu/siswa/bulan atau Rp540 ribu/tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga direncanakan memberikan BOS untuk SMP sebesar Rp10.625/siswa/bulan atau Rp127.500/tahun.
Selain itu, pemerintah pusat juga kembali akan memberikan bantuan BOS buku senilai Rp30 ribu/siswa. Pemprov Jawa Barat juga tidak mau kalah untuk meningkatkan pendidikan, tahun anggaran 2009 merencanakan pemberian BOS buku bagi siswa SMP sebesar Rp10 ribu/siswa. Namun, yang sebelumnya ada bantuan dari Pemkab Cirebon melalui program bebas DSP, tahun 2009 tidak ada lagi.
"Dengan adanya BOS dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi totalnya sebesar Rp55.625/siswa, oleh Pemkab Cirebon dianggap cukup. Sehingga tidak perlu lagi ada bantuan dari APBD Kabupaten Cirebon. Tahun 2008 hanya sebesar Rp54.500/siswa dengan rincian BOS pusat mendapat Rp29.500, bantuan pemkab melalui program bebas DSP sebesar Rp15 ribu dan bantuan rutin biaya alokasi umum (BAU) Rp10.000," ungkap Kasi SMP Drs H Iman Sukiman MM mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Dudung Mulyana MM.
Dikatakan, sebetulnya berdasarkan perhitungan RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah), membutuhkan Rp6.5000/siswa, dengan parameter perhitungan jumlah rombongan 24 kelas atau sekitar 960 siswa. Dengan keterbatasan dana di SMP, sekarang tidak dapat program DSP dan dana rutin BAU, maka harus mengefisienkan anggaran yang ada. Padahal, dana rutin BAU itu untuk untuk pengadaan listrik, telepon, air, ATK (alat tulis kantor), dan perbaikan ringan seperti mengecat dan pergantian genteng atau kaca.
Sehingga, kemungkinan perbaikan dan perawatan ringan tidak tersentuh,
Bagaimana solusinya selain melakukan efisiensi? Menurut Iman, bupati menekankan tidak boleh memungut dari siswa, maka kepala sekolah harus memanfaatkan dana yang ada. "Kepala sekolah tidak boleh minta iuran dana dari siswa meskipun kekurangan dana untuk bayar listrik, kecuali masyarakatnya peduli," tandasnya.
Dua Desa Siap Terima Dana PEMP
Terkait dikeluarkannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) oleh Departemen Kelautan, dua desa di Kabupaten Cirebon yakni Grogol dan Mertasinga siap menerima dana bantuan. Hanya saja, perangkat Kecamatan Gunungjati melalui Sekmat Entus Susanto mengaku belum terlalu paham perihal sosialisasi dan pendataan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) guna menjaring mereka yang berhak mendapatkan bantuan lewat program PEMP.
"Sosialisasi dan teknis penyalurannya akan seperti apa, kami belum tahu. Dari Diskanla mungkin berhubungan langsung dengan kelompok-kelompok usaha nelayan, tidak melalui kami," katanya.
Sementara itu, Kuwu Mertasinga, Djayadi S mengungkapkan, pendataan di desanya sudah berjalan dan sekitar 986 nelayan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan. "Sekitar 70 persen penduduk desa kami adalah nelayan. Dari Diskanla mengusahakan agar perolehan bantuan merata dalam artian nominal dan bentuk barang yang diserahkan pada tiap nelayan besarannya sama," ujarnya.
Djayadi menuturkan, nelayan di desanya sangat membutuhkan bantuan jaring milenium untuk menangkap ikan. Satu kelompok usaha nelayan, terdiri dari sepuluh orang dan mereka menginginkan memiliki jaring milenium yang harganya Rp10 juta–Rp15 juta/unit. "Satu unitnya sendiri terdiri dari 20 tinting yang bisa dipakai perorangan," jelasnya.
Hal senada diutarakan Kaur Pemerintahan Desa Grogol, Heri Supriadi. Dia mengatakan, 800 nelayan di desanya mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan PEMP. "Padahal target Diskanla hanya 150 nelayan saja yang berhak," terangnya.
Heri menyebutkan, nelayan Grogol membutuhkan bantuan seperti jaring rampus untuk menangkap ikan dan jaring kejer untuk menangkap rajungan. "Dari informasi yang saya peroleh, tiap nelayan akan mendapat bantuan maksimal Rp2 juta. Dengan total 197 perahu yang dimiliki di Grogol ini, kami ingin Diskanla tak semata memerhatikan para nelayan tapi juga kelompok usaha wanita pengolah dan penjual ikan asin, misalnya. Mereka sepertinya juga membutuhkan bantuan," paparnya.
Perhitungan Anggaran Kesehatan dan Pendidikan APBD 2009 Kab Cirebon Naik
Perhitungan anggaran pendidikan dan Kesehatan dalam rencana APBD tahun 2009 Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008 bakal terjadi kenaikan. Demikian dikatakan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cirebon Denny A melalui Kasubag Anggaran Tambak MT
Tercatat, pada APBD tahun 2008 Ratio anggaran pendidikan menurut Tambak hanya mencapai 41,63 persen dengan rincian belanja langsung pada Dinas Pendidikan (Disdik) seperti Belanja Kegiatan sebesar Rp91.327.761.575, dan belanja tidak langsung seperti gaji PNS pada Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp378.385.592.874 dengan untuk belanja tidak langsung pada SKPD seperti bantuan keuangan Kab/kota untuk fungsi pendidikan sebesar Rp22.972.780.000 dan hibah untuk fungsi pendidikan Rp801.000.000 serta bantuan sosial sebesar Rp15.000.000.
Sedangkan ratio anggaran pendidikan sementara pada APBD tahun 2009 dikatakan dia, mencapai 46,34 persen dengan rincian belanja langsung pada Dinas Pendidikan seperti belanja kegiatan sebesar Rp53.707.449.590, dan belanja tidak langsung seperti gaji PNS pada Disdik dan tenaga kependidikan dengan untuk belanja tidak langsung pada SKPD seperti bantuan keuangan Kab/Kota untuk fungsi pendidikan sebesar Rp10.267.500.000 dan hibah untuk fungsi pendidikan Rp8.653.000.000 serta bantuan sosial sebesar Rp1.614.500.000.
Kesehatan
Pada APBD Tahun 2008 Ratio Anggaran Kesehatan ditambahkan dia, hanya mencapai 15,23 persen. Komponen hitungannya adalah Belanja Langsung Pada Kesehatan seperti Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan Rp32.851.927.830, Belanja Kegiatan Badan RSUD Waled Rp39.637.620.815 serta Belanja Kegiatan Badan RSUD Arjawinangun Rp49.789.960.850.
Belanja Tidak Langsung pada Bidang Kesehatan adalah untuk gaji PNS pada Bidang Kesehatan dan tenaga Kesehatan sebesar Rp53.056.340.159, dengan peruntukan sebagai berikut: Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp37.614.568.159, dan Badan RSUD Waled sebesar Rp6.844.242.000, serta Badan RSUD Arjawinangun sebesar Rp8.597.530.000.
Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk Belanja Tidak Langsung Pada SKPKD sebesar Rp5.201.260.974. seperti Bantuan Keuangan Kab/Kota untuk Fungsi Kesehatan Rp542.721.445 dan Hibah Untuk Fungsi Kesehatan Rp300.000.000 serta Bantuan Sosial Rp4.358.539.529.
Dibagian lain, pada APBD Tahun 2009 Ratio Anggaran Kesehatan sementara menurut dia, mencapai 15,52 persen. Komponen hitungannya adalah sebagai berikut dengan Belanja Langsung Pada Kesehatan seperti Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp31.849.684.600, Belanja Kegiatan Badan RSUD Waled Rp46.2020.041.800. serta Belanja Kegiatan badan RSUD Arjawinangun Rp37.204.893.000.
Belanja Tidak Langsung pada Bidang Kesehatan adalah untuk Gaji PNS pada Bidang Kesehatan dan tenaga Kesehatan sebesar Rp66.128.7814.714., dengan peruntukan sebagai berikut: Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp48.646.587.721., dan Badan RSUD Waled sebesar Rp7.808.382.997. serta Badan RSUD Arjawinangun sebesar Rp9.673.810.996.
PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM melantik 890 orang Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa, 20 Januari 2009 bertempat di GOR Ranggajati, Sumber. Hadir dalam kesempatan ini unsur Muspida, para pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan serta undangan lainnya.
Dalam pelantikan kali ini selain melantik pejabat baru juga dilakukan pengukuhan bagi pejabat yang tetap menduduki jabatan lama. Hal ini berkenaan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai bukti telah terjadi dinamika yang sangat mendasar dalam tatanan sistem pemerintah daerah.
Adapun tujuan dari pelantikan ini adalah untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, terutama kinerja personal, kinerja kelembagaan maupun kinerja pembangunan. Program mutasi yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah ini tetap mengacu kepada aspek administratif, aspek yuridis serta aspek penilaian yang didasarkan secara obyektif dan rasional.
Semua ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja-kinerja yang produktif.
Bupati mengucapkan selamat bekerja kepada semua pejabat yang dilantik beserta istri. Bupati berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik ini dapat mengukir prestasi pada bidang pekerjaan yang baru dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat demi terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera didukung oleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
PELANTIKAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN CIREBON
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM kembali melantik Ir. Nasija sebagai Direktur Utama PDAM Kabupaten Cirebon pada Kamis, 15 Januari 2009 bertempat di Ruang Paseban Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Sumber. Hadir dalam kesempatan ini unsur Muspida, para pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan serta undangan lainnya.
Pelantikan kali ini merupakan pengangkatan kembali Ir. Nasija sebagai Dirut PDAM berdasarkan atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.
Dalam empat tahun terakhir ini PDAM telah banyak melakukan peningkatan, diantaranya:
Peningkatan jumlah pelanggan dari jumlah 22.008 pada 2004 menjadi 25.176 pada Desember 2008, Berkurangnya tingkat kekeruhan air dari 3,2 ntu menjadi 0,6 ntu. serta Terpenuhinya suplai air yang memadai ke banyak wilayah di Kabupaten Cirebon, baik itu di wilayah barat, utara, tengah dan timur.
Bupati Lantik Kandepag Kab. Cirebon
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM melantik Drs. H. Abdul Ghofar MA sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon menggantikan Drs. H. Ilih Permana, MM pada Kamis, 29 Januari 2009 bertempat di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon di Sumber.
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, otonomi daerah yang makin nyata dan bertanggung jawab masih belum memperoleh penyerahan beberapa tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Tugas tersebut berupa urusan politik luar negeri, moneter, pertahanan dan keamanan, peradilan dan agama. Urusan tersebut baik secara organisasi maupun tata kerja masih diatur dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Keberadaan aparatur yang ditugasi di daerah merupakan mitra koordinasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun masyarakat agar bisa terwujud menjadi masyarakat yang kuat dan sejahtera.
Bupati mengucapkan terima kasih kepada Drs. H. Ilih Permana, MM atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama bertugas sebagai Kakandepag Kabupaten Cirebon. Sedangkan kepada Kakandepag yang baru, Drs. H. Abdul Ghofar MA, Bupati mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas serta berharap akan dapat menjalin kerjasama yang baik demi membina kehidupan agama dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Cirebon
Bupati Cirebon Lantik 3 Kuwu
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM melantik tiga orang kuwu, bertempat di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon di Sumber, Rabu, 4 Februari 2009. Kuwu-kuwu tersebut yaitu, Agus Kholiq (Kuwu Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu). Agung Suprihatin (Kuwu Astana, Kecamatan Gunungjati) dan Maman Rohiman (Kuwu Astanamukti, Kecamatan Pangenan)
Pelantikan ini merupakan buah kesuksesan para Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kuwu dan seluruh masyarakat di desa yang bersangkutan. Hal ini juga merupakan prestasi dalam menegakkan hukum perundangan khususnya yang menyangkut kelangsungan putaran roda pemerintahan desa.
Bupati berharap agar para Ketua dan seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menangkap dan mencerna suara aspirasi rakyat dengan arif dan cermat. Suara rakyat harus diolah dan diproses dalam forum yang tepat sehingga hasil akhir dari perumusan yang ditetapkan akan membuahkan solusi yang akurat dan merupakan upaya pemenuhan keinginan rakyat banyak.
Kepada para kuwu, Bupati berpesan agar mampu menjalankan pembinaan yang persuasif dan edukatif agar rakyat rela dan ikhlas memberikan partisipasi aktif bagi kemajuan desanya
PUNCAK PERINGATAN HARI KESATUAN GERAK PKK KE-36
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM membuka puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-36 Tahun 2008 Tingkat Kabupaten Cirebon, bertempat di Ruang Paseban, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada kamis, 29 Januari 2009. Peringatan tahun ini bertemakan “Melalui Hari Kesatuan Gerak PKK, kita melangkah bersama untuk mewujudkan keluarga sejahtera”. Hadir pada kesempatan ini Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Heviyana Supardi serta para pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Cirebon.
Hari Kesatuan Gerak PKK adalah puncak dari seluruh aktivitas dan pengabdian PKK sebagai gerakan yang telah dan senantiasa mendarmabaktikan pengabdian dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Peringatan ini menjadi penegas terhadap eksistensi dan keterlibatan organisasi PKK dalam mekanisme pembangunan daerah yang secara terencana dan terprogram telah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera sebagaimana visi Kabupaten Cirebon, yang secara intensif masih harus diperjuangkan.
Konsep dan esensi pembangunan adalah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi sleuruh masyarakat. Peran keluarga dalam tatanan masyarakat masih memegang posisi kunci dna sangat strategis. Dari keluarga inilah sumber daya manusia berada dan membuahkan proses pembentukan watak dan karakter sumber daya manusia dibentuk.
Kepsek Diknas Kabuaten Cirebon dilantik
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H. Nur Riyaman Novianto atas nama Bupati, melantik 286 orang Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu, 11 Februari 2009 bertempat di Gedung Budi Dharma, di Palimanan. Hadir dalam kesempatan ini, para pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon, para camat serta undangan lainnya.
Pelantikan kali ini merupakan rangkaian dari pelantikan pejabat baru juga pengukuhan bagi pejabat lama yang tetap menduduki jabatan sebelumnya, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara bertahap mengingat banyaknya jumlah pejabat.
Hal ini berkenaan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai bukti telah terjadi dinamika yang sangat mendasar dalam tatanan sistem pemerintah daerah.
Pelantikan ini merupakan bagian integral dari konsep reformasi di bidang aparatur, sebagai wujud kesungguhan pemerintah daerah dalam menata struktur kepegawaian yang kuat dan kompeten, guna menjalankan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat.
Adapun tujuan dari pelantikan ini adalah untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, terutama kinerja personal, kinerja kelembagaan maupun kinerja pembangunan. Program mutasi yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah ini tetap mengacu kepada aspek administratif, aspek yuridis serta aspek penilaian yang didasarkan secara obyektif dan rasional.
Semua ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja-kinerja yang produktif.Bupati mengucapkan selamat bekerja kepada semua pejabat yang dilantik beserta istri. Bupati berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik ini dapat mengukir prestasi pada bidang pekerjaan yang baru dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat demi terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera didukung oleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Kadisdik Puji Kreasi Seni Siswa SMKN I Kedawung
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Cirebon, Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si, memuji kreasi seni yang ditampilkan siswa siswi SMKN I Kedawung, Kabupaten Cirebon. Mereka unjuk kebolehan dalam bidang kesenian. Mereka memainkan angklung, tari rudat, kuda lumping, barongsai serta kesenian lainnya.
Aksi mereka ditampilkan pada acara Gelar Musik dan Tari kelas XI di sekolah setempat, Selasa (3/3). Ratusan siswa lainnya antusias mengikuti acara hingga selesai. Ketrampilan mereka dalam menampilkan aneka seni tersebut cukup mengagumkan, tak ubahnya seperti penari profesional.
Dalam sambutannya, Dudung mengatakan sangat apresiatif dengan kegiatan seni tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu implementasi dalam mengukur kompetensi setiap siswa. “Apa yang disuguhkan sekarang merupakan kebanggaan kita bersama. Mereka mencintai kesenian tradisional. Kegiatan seperti ini harus terus dikembangkan,” pintanya.
Penyerahan beasiswa
Pada acara tersebut, secara simbolis diserahkan Beasiswa Rereongan Sarupi kepada 17 siswa kurang mampu. Beasiswa itu merupakan hasil inisiatif para guru dan sejumlah murid SMKN I Kedawung untuk membantu teman-temannya.
Kepala SMKN I Kedawung, Wawan Siswandi mengatakan, acara tersebut khusus dilakukan siswa-siswi kelas XI. Baik kepanitiaannya maupun pelaku seninya berasal dari mereka sendiri. “Gelaran ini sudah menjadi agenda rutin kami setiap tahun. Untuk kompetensi tertentu mereka harus menguasainya, minimal untuk satu jenis bidang seni,” Kata Wawan.
Wawan menambahkan, acara tersebut juga masuk program sekolah dengan mengacu pada klausul sebagai salah satu sekolah bersertifikat ISO. Sehingga, semuanya berjalan sesuai format dan sudah di-setting dalam kerangka meningkatkan kompetensi anak.
Bupati Cirebon adakan Sepeda Santai
Untk lebih mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, M.M., mengadakan kegiatan sepeda santai. Kali ini mengambil tempat di Kecamaan Arjawinangun. Kegiatan kali ini menempuh jarak 15 km, Dimulai dari Arjawinangun- Gegesik dan Pabuaran - Ciledug, Jumat (20/2).
Kegiatan sepeda santai ini diikuti Kapolres Cirebon, AKBP. M. Arief Ramdhani S.I.K., Dandim Letkol Arh. Toto Nugroho, Wakil Bupati, Ason Sukasa Sm.Hk., Ketua DPD KNPI Kab. Cirebon , Diding A. Karyadi S.H., serta sejumlah kepala dinas, camat, kuwu dan ratusan warga.
Kegiatan sepeda santai ini diikuti Kapolres Cirebon, AKBP. M. Arief Ramdhani S.I.K., Dandim Letkol Arh. Toto Nugroho, Wakil Bupati, Ason Sukasa Sm.Hk., Ketua DPD KNPI Kab. Cirebon , Diding A. Karyadi S.H., serta sejumlah kepala dinas, camat, kuwu dan ratusan warga.
Peserta sepeda santai kali ini bertambah dari kegiatan serupa Jumat (13/2) lalu. Banyaknya jumlah peserta merupakan indikasi bersepeda masih memiliki banyak penggemar. Puluhan warga juga tampak ikut dalam kegiatan tersebut. Mereka merespon ajakan bupati untuk mengemari olah raga sepeda.
Bahkan ratusan warga menyambut bupati dan rombongan sepeda santai lainnya di sepanjang jalan yang dilalui rombongan. Mereka mengelukan Bupati Dedi dan sejumlah pejabat yang mau menggelorakan sepeda santai.
Bupati Cirebon Lantik Eselon II dan III
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM melantik Pejabat Eselon II dan III. Pelantikan tersebut masing-masing 34 orang eselon II dan 221 orang eselon III. Pelantikannya sendiri betempat di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Hadir dalam kesempatan ini unsur Muspida, para pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan serta undangan lainnya.
Pelantikan ini merupakan bagian integral dari konsep reformasi di bidang aparatur, sebagai wujud kesungguhan pemerintah daerah dalam menata struktur kepegawaian yang kuat dan kompeten, guna menjalankan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat.
Adapun tujuan dari pelantikan ini adalah untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, terutama kinerja personal, kinerja kelembagaan maupun kinerja pembangunan. Program mutasi yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah ini tetap mengacu kepada aspek administratif, aspek yuridis serta aspek penilaian yang didasarkan secara obyektif dan rasional. Semua ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja-kinerja yang produktif.
Korban Banjir Karangwuni Sedong dikunjungi Bupati
Korban banjir di Blok Lojikaum Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, Senin, 2 Maret 2009 dikunjungi Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM. Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 25 hektar sawah milik petani ikut terendam. Alhasil, hingga saat ini petani hanya bias memanen sekitar 40%. Bupati menghimbau para korban banjir agar tetap tabah karena bencana ini merupakan cobaan yang harus dijalani.
Pada kesempatan ini Bupati memberikan bantuan 35 juta rupiah untuk para korban serta dan enam juta rupiah untuk perbaikan tiga rumah tidak layak huni.
Selain meninjau korban banjir, Bupati juga mengunjungi tiga jembatan yg rusak di Blok Bayawak akibat longsor hingga menimbulkan kerugian sebesar kerugian 150 juta. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut Bupati memberikan bantuan dana sebanyak 130 juta rupiah.
Bupati Cirebon Serahkan 706 SK CPNS 2008
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM menyerahkan SK CPNS kepada 705 orang calon pegawai negeri sipil, Senin, 2 Maret 2009 bertempat di halaman Kantor Sekretariat Daerah. Formasi ini terdiri dari 242 orang cpns yang berasal dari tenaga honorer yang sebelumnya sudah tercantum dalam database tenaga honorer pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Disamping itu, ada juga 463 orang calon pegawai negeri sipil yang berasal dari umum dan mengikuti seleksi CPNSD pada akhir tahun 2008 yang lalu.
Tujuan kegiatan penerimaan calon pegawai adalah, dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi PNS Daerah yang saat ini dirasakan masih kurang. Masalahnya, karena adanya pengurangan pegawai akibat masa pensiun, meninggal dunia, pengembangan organisasi serta pegawai yang mendapatkan hukuman berat.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dibuatlah susunan kerangka kebutuhan pegawai yang ideal, yang dipadukan dengan struktur dan kompetensi kelembagaan yang ada sehingga bisa diambil keputusan yang jelas terhadap langkah rekrutmen pegawai pada saat tertentu. Pemberian SK ini merupakan sebuah kepastian hukum bagi peserta yang diterima sehingga dapat segera menjalankan tugasnya di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
