Kejaksaan Negeri Sumber Slidiki Kasus Pungutan Calon Haji

CIREBON, SC- Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber Kabupaten Cirebon mencium ada indikasi tindak pidana dibalik proses penerimaan calon jamaha haji (Calhaj), terutama terkait dengan adanya sejumlah pungutan baik di Depag, KBIH maupun Dinas Kesehatan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumber Happy hadiastuti melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Piet Sahanaya, pihaknya akan melakukan penyelidikan. Bahkan persoalan yang menyelimuti Calhaj tersebut sudah dipelajari. “Kami sudah pelajari dan akan melakukan penyelidikan secepatnya,” kata Piet.


Kaitan dengan upaya penyelidikan itu, kejaksaan pun akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, diantaranya Depag Sumber, Dinkes Kabupaten Cirebon dan Kelompok Bimbingan Jamaha Haji (KBIH). “Sedang dipersiapkan surat pemanggilannya,” pungkas Piet.

Terkait dengan upaya penyelidikan ppihak kejaksaan tersebut, Kepala Kantor Departemen Agama (Kakan Depag) Kabupaten Cirebon, H Abdul Ghofar, mengaku akan melakukan konfirmasi dulu dengan KBIH dan forum. “Karena yang melakukan pungutan itu bukan Depag tapi Forum,” ujar Ghofar yang dihubungi melalui telepon selularnya.

Disinggung mengenai kesiapanya jika dipanggil pihak kejaksaan untuk diperiksa., Ghofar tidak secara tegas mengiyakan menyanggupinya. “Jangan begitu dulu dong, tapi kalau dipanggil boleh-boleh saja,” pungkasnya

Kongkalikong dokter dan KBIH

Sementara itu, di sisi lain Banyaknya Calhaj yang melakukan pemeriksaan kesehatan di balai dan klinik kesehatan swasta, membuktikan jika Dinkes Cirebon kecolongan, kondisi itu diduga tercipta karena kongkalikong antara oknum dokter dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Sejauh ini memang tidak arahan secara resmi kepada Calhaj untuk memeriksakan ke balai atau klinik kesehatan swasta. Namun, karena lagi-lagi karena kaitan bisnis maka kemungkinan besar ada dokter yang kemudian ‘bermain’ dengan KBIH, sehingga akhirnya para calhaj pun diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke balai atau klinik tertentu.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan Penyakit pada Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Linda, ketika dikonfirmasi mengakui jika pelaksanaan kesehatan calhaj tahun ini dirasakan kacau dibanding tahun sebelumnya. “Saya juga heran, kenapa bisa demmikian,” kata Linda yang ditemui di kantor Dinkes.

Menurut Linda, Dinkes sebenarnya sudah mensosialisasikan agar pemeriksaan kesehatan calon jamaha haji dilakukan di Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah), “Labkesda itukan milik Pemda dan biayanya jauh lebih murah, sehingga jika diperiksa disana efek lainnya tentu saja akan memberikan dampak positif dari sisi pendapatan tehadap Labkesda,” ujarnya. @ K-BB

Baca selengkapnya......

Bidang KP DCK Kab.Cirebon Telantarkan Taman dan Tugu Perbatasan

Cirebon, SC- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCK) Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan (KP) nampaknya engan untuk merawat pertamanan di lingkungan Kab.Cirebon, padahal pertamanan merupakan paru – paru bagi masyarakat Kab.Cirebon.

Bidang KP khususnya untuk pertamanan di tahun 2009 ini memiliki dana sekitar Rp. 900 juta yang mana dana tersebut untuk gaji para tenaga Honorer (Kontrak) sebesar Rp.600 juta dan yang Rp.300 juta untuk pemeliharaan Tugu Perbatasan, Taman, lampu hias taman ( rainbow).

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan (KP) Ir. H. Fellyanto, MM, ketika dikonfirmasi tidak ada diruangan dan ketika dihubungi Via Telfon gengamnya selalu tidak aktif (offline), disinyalir Kabid KP enggan berkomentar.

Pemantauan SP di lapangan seperti Taman dilingkungan Pemda Cirebon dan di beberapa titik strategis seperti taman dilingkungan Perkantoran Sumber, Taman di Gor, Taman Kedawung, Taman Plered, dan beberapa taman lainya tidak terawat.

Bukan hanya pertamanan melainkan juga pemeliharaan Tuguh Perbatasan yang sudah terbangun seperti tugu perbatasan Kabupaten Cirebon - Kota Cirebon, tugu perbatasan Ciwaringi-Majalengka, Tuguh Perbatasan Losari-Brebes nampak tidak dipelihara.

Sedangkan jumblah tenaga kerja pertanaman kurang lebih mencapai 52 yang setiap bulanya mendapatkan gaji dari DCK sedangkan kegiatan perawatan taman, perawatan tugu dan perawatan lainya jarang dilakukan pihak KP DCK semenjak tahun 2009.

Menurut DR. (HC) Bambang Arief Wijaksana Pemerhati Pembangunan Kab. Cirebon kepada SP mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin terhadap Dinas Cipta Karya Kab.cirebon dalam hal ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang tidak melakukan perawatan terhadap taman.

Untuk itu saya hanya menghimbau kepada Pemkab.Cirebon agar memperhatikan anggaran untuk kebersihan dan pertamanan, bukan hanya itu, Bupati Cirebon Drs.Dedi supardi MM, agar tidak salah menempatkan Kabid Kebersihan dan Pertanaman karena sangat berpengaruh jika salah orang. Ungkapnya.@bambang

Baca selengkapnya......

Akibat Limbah Batu Alam

Produksi BBI Turun Hingga 50 Persen.

Cirebon, SC – Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Cirebon yang berlokasi di Dukuh Puntang dalam produksi benih ikan, kini merosot drastic hingga 50 Persen penurunan produksi ini di akibatkan dari dampak pencemaran limbah batu alam.

Pasalnya limbah batu alam yang menyemari air untuk kebutuhan produksi di BBI tersebut sangat mempengaruhi proses pembenihan ikan tawar, yang mana limbah tersebut tidaklah lunak melainkan limbah pasir halus batu alam tersebut kasar dan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan.

Sedangkan pihak Diskanla untuk sementara waktu yang baru bias mengatasi limbah tersebut dengan cara melakukan atau membuat saluran system sepiral dan nantinya akan dibikin bak penampung untuk limbah batu alam supaya tidak langsung masuk ke kolam ikan.

Bukan hanya itu kami juga sudah melakukan kordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk menagulangi pencemaran limbah batu alam yang kami anggap menghambat kelangsungan produksi ikan. Ungkap Asli S Ratinga kasubag Umum Diskanla.

Sementara itu meski pihak Kecamatan Dukuh Puntang dalam hal ini Camat sudah gembar gembor akan menertibkan hingga menutup pabrik produksi batu alam yang melanggar ketentuan dalam hal ini membuang limbah langsung ke saluran air tidak membikin bak untuk menampung limbah akan ditutup.

Camat Dukuh Puntang juga akan merencanakan merelokasi disuatu tempat untuk pabrik batu alam, namun rencana merelokasi pabrik tersebut terkendala dengan dana, masalanya biaya untuk merelokasi tidak lah sedikit tentunya milyaran rupiah.

Sedangkan pengusaha batu alam yang mempunyai pabrik tercatat hingga 170 pengusaha sedangkan yang baru mengantongi izin baru lima pengusah, disamping itu juga pengusaha batu alam yang illegal ini tanpa memikirkan bayar pajak dan membayar retribusi kepada Pemkab.Cirebon sedangkan dari hasil penjualan batu alam yang diproduksi keuntunganya jutaan hingga milyaran. @bambang

Baca selengkapnya......