Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon menjamin hasil buangan lumpur dari pengerukan tidak akan berdampak pada kelangsungan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Cirebon melalui pengawas lapangan, Sugono , mengatakan dampak dari pengerukan sebenarnya tidak mempengaruhi masyarakat disekitar pantai khususnya petani garam, nelayan, dan petani kerang hijau, karena jarak antara tempat budi daya kerang hijau dengan lokasi pembuangan jaraknya sangat jauh yaitu sekitar tujuh mil dari garis pantai.
"Tempat pembuangan lumpur ini sudah mendapat rekomendasi dari Nafigasi, Amdal, Sarbanda jadi tidak akan berdampak pada para petani dan nelayan sekitar," ujarnya.
Disinggung masalah Penyewaan kapal keruk, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Lilik Indarsih, mengaku kapal tersebut disewa oleh pihak PLTU sebesar Rp360 Juta hingga 10 April nanti dengan lima kali pembayaran. Saat ini pihak PLTU sudah membayar sebesar Rp120 Juta dan sisanya masih Rp240 Juta akan dibayar tiga kali cicilan lagi.
"Pihak PLTU sudah membayar Rp120 Juta dan sekarang uang tersebut sudah disetorkan ke kas daerah, yang nantinya akan digunakan untuk biaya oprasional kapal tersebut dan juga alokasi kebutuhan yang lain," katanya.
Sementara untuk tindak lanjut sikap protes masyarakat kemarin, imbuhnya, Diskanla akan menugaskan pihak yang berada dilapangan agar mengajak perwakilan masyarakat sekitar untuk menyaksikan pembuangan tersebut dengan tujuan mayarakat mengetahui yang sebenarnya.
"Langkah dekatnya yaitu mengajak perwakilan masyarakat untuk ikut dalam proses pembuangan, setidaknya setelah itu mereka akan menceritakan yang sebenarnya kepada masyarakat yang lain," imbuhnya.
Kamis, 12 Maret 2009
Diskanla Jamin Tidak Akan Berdampak Pada Mata Pencaharian
Lima Permasalahan Kabupaten Cirebon Di Bahas BKPP
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah Cirebon, Ano Sutrisno, Selasa (3/2) siang tadi berkunjung ke kantor Bupati Cirebon untuk membahas sejumlah isu sosial yang berkembang di Kabupaten Cirebon .
Menurut Ano, pihaknya menemukan beberapa isu yang terjadi di Kabupaten Cirebon seperti melemahnya expor industri rotan, percepatan pembangunan di wilayah Cirebon Timur, pembebasan lahan proyek nasional (jalan tol dan PLTU) yang masih belum tuntas, degeradasi lingkungan pantai dan Sumber daya kelautan serta masalah banjir dan kekeringan.
Dari beberapa temuan isu yang pernah dibahas di Gedung Sate beberapa waktu yang lalu tersebut, Ano menyarankan beberapa solusi untuk segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga semua permasalahannya bisa segera teratasi.
"Untuk masalah expor rotan, kami menyarankan Pemkab Cirebon menjadikan Cirebon sebagai pusat pelatihan dan design furniture dengan program gerbang rotan, sehingga para investor mengetahui pusat rotan hanya ada di Cirebon," kata Ano saat bersilaturahmi dengan Bupati Cirebon yang dihadiri seluruh unsur Muspida di gedung Nyi Mas Gandasari.
Sementara untuk masalah pertumbuhan ekonomi Wilayah Cirebon Timur, Ano meminta agara Pemkab Cirebon lebih cepat dan berkonsentrasi mencari potensi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Mengenai pembebasan lahan proyek nasional seperti PLTU Dan jalan tol, Bakorwil meminta Pemkab untuk transparan sedangkan masalah degradasi lingkungan pantai dan sumber daya kelautan serta masalah banjir dan kekeringan, Ano meminta Pemkab melakukan perbaikan ekosistem pantai dan laut serta melakukan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
GEBYAR IMUNISASI DI KABUPATEN CIREBON
Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM membuka Gebyar Imunisasi di Kabupaten Cirebon pada Kamis, 29 Januari 2009, bertempat di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Sekretariat Daerah. Acara ini merupakan kerjasama antara TP PKK, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan LSM MCCI/IP.
Keberhasilan pembangunan manusia diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Komponen IPM meliputi indeks kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup, indeks pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan indeks ekonomi yang diukur dengan daya beli masyarakat. Pada tahun 2006, IPM masyarakat Kabupaten Cirebon 66,34 dan meningkat menjadi 66,56 pada tahun 2007.
Indeks Kesehatan berupa umur harapan hidup dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan balita. Imunisasi merupakan intervensi yang terbukti efektif untuk mencegah penyakit tertentu. Imunisasi lengkap terhadap bayi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita.
Salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah Desa Siaga. Desa Siaga berfungsi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, media komunikasi kesehatan dan bentuk pembinaan tenaga kesehatan di desa. Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan adanya posyandu yang aktif dan kehadiran ibu, bayi, balita dan ibu hamil di posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk imuniasasi dasar bagi bayi dan ibu hamil.
Indikator keberhasilan program imunisasi adalah pencapaian Universal Child Immunization (UCI) desa yang memberikan gambaran pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi. UCI desa tercapai apabila pencapaian program imunisasi paling sedikit 80% pada semua jenis imunisasi dan merata di seluruh wilayah. Pada tahun 2007, desa yanng mencapai UCI sebanyak 255 desa (60,14%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2008, menjadi 289 desa (68,16%). Pada tahun yang sama, puskesmas UCI sebanyak 40 puskesmas (97, 47%) serta kecamatan UCI sebanyak 32 kecamatan (80%).
