Banyaknya ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang rusak, dianggap tidak sebanding dengan anggaran pembangunan jalan yang tersedia dalam APBD.
Menurut informasi, APBD Kabupaten Cirebon yang ada pada Dinas Bina Marga untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan berkisar Rp2,4 miliar. Dana tersebut rencananya dialokasikan antara lain untuk rehabilitasi jalan Karangsembung, Dukuhwidara, Damarguna, jalan masuk ke SMPN 1 Pabuaran, dan jalan masuk ke SMPN 2 Lemabahabang.
Jalan rusak di depan Pasar Ciledug, Pasar Pabuaran, dan Pasar Babakan, nama kegiatannya tidak muncul.
Ketika ingin dikonfirmasikan ke Dinas Bina Marga, Kepala Bidang Bina Teknik, Chepy Wirahmana tidak ada di tempat. Dihubungi melalui telepon selulernya, Chepy tidak begitu hafal sebab datanya ada di kantor. Saat hendak dikonfirmasi, Sugeng Raharjo yang juga salahsatu staf Dinas Marga tidak ada di tempat.
Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Cirebon, Ade Firmansyah menilai, dengan alokasi anggaran yang terbatas, memang tidak bisa diharapkan secara maksimal untuk membangun sarana jalan yang rusak.
Kamis, 12 Maret 2009
Alokasi Anggaran Perbaikan Jalan Minim
Pemkab Habiskan Dana Rp700 Juta
Universitas Cakrabuana Terganjal Perizinan
Sejak tahun 2007, Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM mempunyai keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi (PT) di Kabupaten Cirebon . Sebab, hingga saat ini di wilayahIII tinggal Kabupaten Cirebon yang belum memiliki PT. Sepertinya keinginan tersebut untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan belum bisa direalisasikan. Pasalnya, pendirian universitas terganjal izin pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon .
"Sebab, saat ini kuota untuk mendirikan perguraan tinggi dari Departemen Pendidikan Nasional telah habis. Sehingga, perguruan tinggi yang akan dibangun oleh Pemkab Cirebon belum bisa direalisasikan dalam waktu beberapa tahun ke depan," kata Kasubag Program Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Cirebon, Drs Moch Hafni
Menurut Hafni, meskipun izin untuk mendirikan universitas telah habis kuotanya, Pemkab Cirebon masih memiliki cara dan jalan agar Pemkab Cirebon bisa mendirikan universitas.
Lanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh Pemkab Cirebon untuk mendirikan universitas adalah dengan cara melakukan penggabungan dengan beberapa sekolah tinggi yang sudah ada saat ini. Selanjutnya, Pemkab Cirebon tinggal menambahkan fakultas-fakultas yang belum ada.
"Selain itu, Pemkab Cirebon bisa juga menempuh cara berafiliasi dengan perguraun tinggi negeri seperti Unpad atau semacam kelas jauh. Selanjutnya setelah sekian lama nantinya kelas jauh tersebut akan berhenti dan bisa menjadi universitas tersendiri," tegasnya.
Padahal, untuk mewujudkan pendirian PT yang akan dinamai Universitas Cakrabuana tersebut, Pemkab Cirebon telah melakukan studi kelayakan dengan menggandeng konsultan CV Sasana Karya. Bahkan saat ini, di lobi kantor Bapeda Kabupaten Cirebon telah ada sebuah maket yang menggambarkan bangunan Universitas Cakrabuana secara lengkap.
"Untuk membuat studi kelayakan dan perencanaan secara detil pembangunan fisik universitas telah menghabiskan dana sekitar Rp700 juta sejak tahun 2007," sebut Hafni.
Bangunan Universitas Cakrabuana tersebut nantinya akan memanfaatkan lahan milik Pemkab Cirebon di depan asrama Haji Watubelah. Dan untuk membangunan universitas yang lengkap dan sesuai dengan maket yang telah ada diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp80 miliar.
"Namun saat ini yang terpenting adalah bagaimana Pemkab Cirebon mengusahakan izin pendirian unversitas dengan membentuk tim koordinasi yang bisa melobi dengan perguran tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon mau tidak untuk bergabung. Sebab, bila mengandalkan izin sendiri akan sulit karena kuotanya telah habis," pungkasnya.
BOS SMP Jadi Rp540 Ribu/Tahun
Sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri maupun swasta pada tahun 2009 bakal mendapatkan bantuan BOS (biaya operasional sekolah) reguler yang berlipat dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2008 BOS dari pemerintah pusat sekitar Rp29.500/siswa/bulan, tahun ini menjadi Rp45 ribu/siswa/bulan atau Rp540 ribu/tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga direncanakan memberikan BOS untuk SMP sebesar Rp10.625/siswa/bulan atau Rp127.500/tahun.
Selain itu, pemerintah pusat juga kembali akan memberikan bantuan BOS buku senilai Rp30 ribu/siswa. Pemprov Jawa Barat juga tidak mau kalah untuk meningkatkan pendidikan, tahun anggaran 2009 merencanakan pemberian BOS buku bagi siswa SMP sebesar Rp10 ribu/siswa. Namun, yang sebelumnya ada bantuan dari Pemkab Cirebon melalui program bebas DSP, tahun 2009 tidak ada lagi.
"Dengan adanya BOS dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi totalnya sebesar Rp55.625/siswa, oleh Pemkab Cirebon dianggap cukup. Sehingga tidak perlu lagi ada bantuan dari APBD Kabupaten Cirebon. Tahun 2008 hanya sebesar Rp54.500/siswa dengan rincian BOS pusat mendapat Rp29.500, bantuan pemkab melalui program bebas DSP sebesar Rp15 ribu dan bantuan rutin biaya alokasi umum (BAU) Rp10.000," ungkap Kasi SMP Drs H Iman Sukiman MM mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Dudung Mulyana MM.
Dikatakan, sebetulnya berdasarkan perhitungan RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah), membutuhkan Rp6.5000/siswa, dengan parameter perhitungan jumlah rombongan 24 kelas atau sekitar 960 siswa. Dengan keterbatasan dana di SMP, sekarang tidak dapat program DSP dan dana rutin BAU, maka harus mengefisienkan anggaran yang ada. Padahal, dana rutin BAU itu untuk untuk pengadaan listrik, telepon, air, ATK (alat tulis kantor), dan perbaikan ringan seperti mengecat dan pergantian genteng atau kaca.
Sehingga, kemungkinan perbaikan dan perawatan ringan tidak tersentuh,
Bagaimana solusinya selain melakukan efisiensi? Menurut Iman, bupati menekankan tidak boleh memungut dari siswa, maka kepala sekolah harus memanfaatkan dana yang ada. "Kepala sekolah tidak boleh minta iuran dana dari siswa meskipun kekurangan dana untuk bayar listrik, kecuali masyarakatnya peduli," tandasnya.
