CIREBON ,SP-
PT Pertamina Pusat kini tengah gencar melakukan pencarian sumber-sumber cadangan minyak, bahkan di wilayah Cirebon tim Pertamina akan melakukan seismik sebanyak 11.417 titik yang tersebar di areal seluas 374 KM2 (kilometerpersegi).
Menurut Humas EP Jakarta, Slamet Riyadi, seismik tersebut merupakan bagian tindaklanjut atas keinginan pemerintah yang berencana menaikan cadangan sumber minyak sebanyak 20 persen. “Kita tahu pemrrintah ada keinginan menambah summer minyak barus ebanyak 20 persen, dan yang kita lakukan ini merupakan bagian dari itu,” katanya.
Dijelaskan, secara nasional seismic dilakukan di daerah Propinsi Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar) dan Propinsi Riau. Dan khusus di Jawa Barat, seismic berada di wilayah Cirebon yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan kabupaten Indramayu.
Namun ketika ditanya mengenai kapasitas cadangan minyak yang berada di wilayah Cirebon tersebut, Slamet enggan menjelaskan lebih jauh. Menurutnya Pertamina hingga kini masih melakukan survey dan penelitian. “Dan ketika ada pertanyaan kenapa di wilayah Cirebon , jawabnya karena di sana memang ada kandungan minyak, tapi kita belum tahu besasnya,” tegasya.
Dalam kaitan dengan seismic tersebut, pihaknya menjamin akan melakukan hak dan kewajiban terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang terkena langsung jalur seismic.@Bambang
Minggu, 01 Juni 2008
Pertamina gencar teliti kandungan minyak di wilayah Cirebon
Suhu Pilkada Cirebon Mulai Panas Pangeran Arif nyatakan maju
CIREBON, SC-
Suhu politik di Kabupaten Cirebon mulai panas, Putra Mahkota Keraton Kasepuhan, PRA Arif Natadinngrat. di depan ribuan massa yang memadati halaman dan Bangsal Pagelaran Keraton Kasepuhan, dia secara tegas menyatakan siap bertarung pada Pilkada Kabupaten Cirebon periode 2008-2013 yang dilaksanakan Oktober mendatag.
Pernyataan anggota DPD RI ini memang sudah lama ditunggu masyarakat, dan kemarin setelah mendapatkan restu dari Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan, penantian masyarakat itu berakhir juga. “Dengan restu Sultan Sepuh serta seluruh rakyat Cirebon La haula walakuata illa billah, saya menyatakan siap menerima amanah untuk memimpin Kabupaten Cirebon,” kata Arief yang disambut Allah Akbar oleh hadirin yang datang.
Sebelum akhirnya menyatakan menrima amanah sebagai Calon Bupati, dalam pidato politiknya Arif menyoroti kondisi kekinian masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon . Diantaranya angka kemiskinan yang mencapai 203 ribu keluarga atau setara 812 ribu jiwa.
Belum lagi persoalan rusaknya gedung-gedung sekolah yang mencapai 60 persen. Bahkan saat ini terdapat 21.000 warga Kabupaten Cirebon kini belum melek huruf alias buta huruf. “Ini merupakan tegas berat, dan saya berupaya memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon, utamanya mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Dalam kesempatan itu Arif meminta agar posisi TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral pada Pilkada nanti, serta terlibat langsung dalam tim sukses manapun.
Usai membacakan pidato politiknya, keada sejumlah wartawan, Arief menjelaskan, dirinya maju bias melalui dua jalur, jalur parpol atau jalur perseorangan (independent). “Kita lihat saja kemungkinan-kemungkinan ke depan,” tegasnya.
Saat ini memang ada 14 partai politik yang mendukungnya (13,5) persen. Jika dalam aturan main harus memiliki 15 persen, maka kemungkinan akan dilakukan koalisi dengan partai lain. “Saat ini saya masih melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan partai-partai besar yang ada di Kabupaten Cirebon ,” ujarnya.
Selain itu, Arif juga mengungkapkan tim relawannya juga sudah bergerak untuk mendapatkan dukungan 75 ribu KTP dan tandatangan sebagai persyaratan melalui jalur Independen. Bambang.
Kepsek SMAN I Lindungi Oknum Guru Pengguna Ijazah Palsu
Cirebon, SC-
Kepala Sekolah SMA Negeri I kota Cirebon, Drs H Eman Sutarman MPd diduga kuat melindungi oknum guru pengajarnya terkait ijazah palsu. Oknum guru tersebut berinisial DM yang hingga kini masih mengajar di SMAN I. Eman Sutarman sendiri mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kasusnya merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kota dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD-red).
Saat dikonfirmasi, Eman Sutarman Kepsek SMAN I, membenarkan jika salah seorang pengajarnya diketahui menggunakan ijazah palsu saat mengikuti sertifikasi guru di bandung. Sementara pihak sekolah sudah melakukan teguran bahkan membuat surat kepada Disdik kota. Namun hingga kini belum ada kejalasan dari kasus ini.
Diceritakan, DM oknum guru tersebut masuk menjadi guru di SMAN I sejak tahun 2002 yang sebelumnya mengajar di SMAN 6 sejak tahun 1998. Sedangkan Eman Sutarman menjadi kepala sekolah SMAN I sejak tahun 2001 yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah SMAN 4 dan SMAN 2 kota Cirebon. “saya sudah melakukan teguran bahkan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota, dan selanjutnya terserah Diknas maupun BKD karena sekolah tidak memiliki kewenangan lebih atas kasus ini,” ujar Eman Sutarman kepada Koran ini.
Sementara itu, Pemerhati Pendidikan Kota Cirebon, Drs Jenuri, MPd kepada seputarcirenon menyatakan bahwa kasus penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oknum DM guru SMAN I adalah kasus memalukan korp guru sekaligus telah mencoreng dunia pendidikan di Kota Cirebon. Seharusnya Dinas Pendidikan Kota segera pro aktif agar tidak menimbulkan preseden buruk dikemudian hari.
Namun sayang Diknas hingga kini belum melakukan reaksi padahal kasusnya sudah terkuak jelas saat oknum guru tersebut mengikuti sertifikasi di Bandung. “ada apa dengan Dinas Pendidikan Kota maupun pihak sekolah SMAN I, sebab kasus penggunaan ijazah palsu ini sudah jelas namun belum juga ada tindakan. Apakah harus menunggu reaksi elemen luar untuk mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya penuh tanya.
Sementara menurut salah seorang aktivis Lembaga Studi Pembangunan Daerah, Liandra, SE, kasus ini adalah peristiwa pertama yang telah memalukan korp guru dan dunia pendidikan di tahun 2008. Ia berharap kasusnya jangan ditunda-tunda lagi, pihak Dinas Pendidikan Kota harus segera mengambil sikap dan langkah-langkah pasti agar tidak menimbulkan kecurigaan publik mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian publik.
“jika kasus ini masih dibiarkan, kami patut mempertanyakan ada apa dengan pejabat Diknas maupun sekolah yang bersangkutan. Sebab kasusnya sudah menjadi perhatian bersama, dan kami akan melaporkan kasus ini kepihak provinsi maupun Jakarta bila sekolah, Diknas maupun BKD tidak segera mengambil tindakan atas kasus ini,” tegasnya. @bambang.
