Kejaksaan Negeri Sumber Slidiki Kasus Pungutan Calon Haji

CIREBON, SC- Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber Kabupaten Cirebon mencium ada indikasi tindak pidana dibalik proses penerimaan calon jamaha haji (Calhaj), terutama terkait dengan adanya sejumlah pungutan baik di Depag, KBIH maupun Dinas Kesehatan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumber Happy hadiastuti melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Piet Sahanaya, pihaknya akan melakukan penyelidikan. Bahkan persoalan yang menyelimuti Calhaj tersebut sudah dipelajari. “Kami sudah pelajari dan akan melakukan penyelidikan secepatnya,” kata Piet.


Kaitan dengan upaya penyelidikan itu, kejaksaan pun akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, diantaranya Depag Sumber, Dinkes Kabupaten Cirebon dan Kelompok Bimbingan Jamaha Haji (KBIH). “Sedang dipersiapkan surat pemanggilannya,” pungkas Piet.

Terkait dengan upaya penyelidikan ppihak kejaksaan tersebut, Kepala Kantor Departemen Agama (Kakan Depag) Kabupaten Cirebon, H Abdul Ghofar, mengaku akan melakukan konfirmasi dulu dengan KBIH dan forum. “Karena yang melakukan pungutan itu bukan Depag tapi Forum,” ujar Ghofar yang dihubungi melalui telepon selularnya.

Disinggung mengenai kesiapanya jika dipanggil pihak kejaksaan untuk diperiksa., Ghofar tidak secara tegas mengiyakan menyanggupinya. “Jangan begitu dulu dong, tapi kalau dipanggil boleh-boleh saja,” pungkasnya

Kongkalikong dokter dan KBIH

Sementara itu, di sisi lain Banyaknya Calhaj yang melakukan pemeriksaan kesehatan di balai dan klinik kesehatan swasta, membuktikan jika Dinkes Cirebon kecolongan, kondisi itu diduga tercipta karena kongkalikong antara oknum dokter dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Sejauh ini memang tidak arahan secara resmi kepada Calhaj untuk memeriksakan ke balai atau klinik kesehatan swasta. Namun, karena lagi-lagi karena kaitan bisnis maka kemungkinan besar ada dokter yang kemudian ‘bermain’ dengan KBIH, sehingga akhirnya para calhaj pun diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke balai atau klinik tertentu.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan Penyakit pada Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Linda, ketika dikonfirmasi mengakui jika pelaksanaan kesehatan calhaj tahun ini dirasakan kacau dibanding tahun sebelumnya. “Saya juga heran, kenapa bisa demmikian,” kata Linda yang ditemui di kantor Dinkes.

Menurut Linda, Dinkes sebenarnya sudah mensosialisasikan agar pemeriksaan kesehatan calon jamaha haji dilakukan di Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah), “Labkesda itukan milik Pemda dan biayanya jauh lebih murah, sehingga jika diperiksa disana efek lainnya tentu saja akan memberikan dampak positif dari sisi pendapatan tehadap Labkesda,” ujarnya. @ K-BB

Baca selengkapnya......

Bidang KP DCK Kab.Cirebon Telantarkan Taman dan Tugu Perbatasan

Cirebon, SC- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCK) Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan (KP) nampaknya engan untuk merawat pertamanan di lingkungan Kab.Cirebon, padahal pertamanan merupakan paru – paru bagi masyarakat Kab.Cirebon.

Bidang KP khususnya untuk pertamanan di tahun 2009 ini memiliki dana sekitar Rp. 900 juta yang mana dana tersebut untuk gaji para tenaga Honorer (Kontrak) sebesar Rp.600 juta dan yang Rp.300 juta untuk pemeliharaan Tugu Perbatasan, Taman, lampu hias taman ( rainbow).

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan (KP) Ir. H. Fellyanto, MM, ketika dikonfirmasi tidak ada diruangan dan ketika dihubungi Via Telfon gengamnya selalu tidak aktif (offline), disinyalir Kabid KP enggan berkomentar.

Pemantauan SP di lapangan seperti Taman dilingkungan Pemda Cirebon dan di beberapa titik strategis seperti taman dilingkungan Perkantoran Sumber, Taman di Gor, Taman Kedawung, Taman Plered, dan beberapa taman lainya tidak terawat.

Bukan hanya pertamanan melainkan juga pemeliharaan Tuguh Perbatasan yang sudah terbangun seperti tugu perbatasan Kabupaten Cirebon - Kota Cirebon, tugu perbatasan Ciwaringi-Majalengka, Tuguh Perbatasan Losari-Brebes nampak tidak dipelihara.

Sedangkan jumblah tenaga kerja pertanaman kurang lebih mencapai 52 yang setiap bulanya mendapatkan gaji dari DCK sedangkan kegiatan perawatan taman, perawatan tugu dan perawatan lainya jarang dilakukan pihak KP DCK semenjak tahun 2009.

Menurut DR. (HC) Bambang Arief Wijaksana Pemerhati Pembangunan Kab. Cirebon kepada SP mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin terhadap Dinas Cipta Karya Kab.cirebon dalam hal ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang tidak melakukan perawatan terhadap taman.

Untuk itu saya hanya menghimbau kepada Pemkab.Cirebon agar memperhatikan anggaran untuk kebersihan dan pertamanan, bukan hanya itu, Bupati Cirebon Drs.Dedi supardi MM, agar tidak salah menempatkan Kabid Kebersihan dan Pertanaman karena sangat berpengaruh jika salah orang. Ungkapnya.@bambang

Baca selengkapnya......

Akibat Limbah Batu Alam

Produksi BBI Turun Hingga 50 Persen.

Cirebon, SC – Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Cirebon yang berlokasi di Dukuh Puntang dalam produksi benih ikan, kini merosot drastic hingga 50 Persen penurunan produksi ini di akibatkan dari dampak pencemaran limbah batu alam.

Pasalnya limbah batu alam yang menyemari air untuk kebutuhan produksi di BBI tersebut sangat mempengaruhi proses pembenihan ikan tawar, yang mana limbah tersebut tidaklah lunak melainkan limbah pasir halus batu alam tersebut kasar dan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan.

Sedangkan pihak Diskanla untuk sementara waktu yang baru bias mengatasi limbah tersebut dengan cara melakukan atau membuat saluran system sepiral dan nantinya akan dibikin bak penampung untuk limbah batu alam supaya tidak langsung masuk ke kolam ikan.

Bukan hanya itu kami juga sudah melakukan kordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk menagulangi pencemaran limbah batu alam yang kami anggap menghambat kelangsungan produksi ikan. Ungkap Asli S Ratinga kasubag Umum Diskanla.

Sementara itu meski pihak Kecamatan Dukuh Puntang dalam hal ini Camat sudah gembar gembor akan menertibkan hingga menutup pabrik produksi batu alam yang melanggar ketentuan dalam hal ini membuang limbah langsung ke saluran air tidak membikin bak untuk menampung limbah akan ditutup.

Camat Dukuh Puntang juga akan merencanakan merelokasi disuatu tempat untuk pabrik batu alam, namun rencana merelokasi pabrik tersebut terkendala dengan dana, masalanya biaya untuk merelokasi tidak lah sedikit tentunya milyaran rupiah.

Sedangkan pengusaha batu alam yang mempunyai pabrik tercatat hingga 170 pengusaha sedangkan yang baru mengantongi izin baru lima pengusah, disamping itu juga pengusaha batu alam yang illegal ini tanpa memikirkan bayar pajak dan membayar retribusi kepada Pemkab.Cirebon sedangkan dari hasil penjualan batu alam yang diproduksi keuntunganya jutaan hingga milyaran. @bambang

Baca selengkapnya......

Lilis Terpidana Hukuman Mati Tewas Terjangkit HIV/AIDS

CIREBON,SC- saat acara Pemberdayaan Pemuda Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan berlangsung di Lapas Cirebon, Lilis alias BS terpidana mati kasus mutilasi tahun 2002 lalu di Depok, Jawa Barat, ditemukan tewas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cirebon, Selasa (26/5). Kuat dugaan, Lilis ini tewas akibat terkena menderita HIV/AIDS.

Sedangkan acara yang diadakan dilapas Cirebon dihadiri pejabat lingkungan Kementrian dan Olah Raga Departemen Hukum dan HAM, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, dan instansi lainnya.

Kepala Lapas Cirebon, Nur Ahmad Santosa, ketika dikonfirmasi membenarkan mengenai kematian Lilis tersebut. ”Namun untuk menjelaskan tentang penyebab kematiannya, nukan kewenangan kami. Yang pasti yang bersangkutan memang menderita penyakit parah. Bahkan dia juga menjalani perawatan di rumah sakit. Dan hari ini kami akan melaporkan soal kematian Lilis ini,” kata Nur saat dihubungi pada Selasa (26/5) malam.

Dijelaskan, penyakit HIV/AIDS yang menggerogoti Lilis sudah dialaminya sebelum menghuni Lapas Cirebon, yaitu ketika menjalani hukuman di Lapas Cibinong tujuh tahun silam.

Untuk diketahui, Lilis, mendapat vonis hukuman mati Pengadilan Negeri (PN) Cibinong akibat memutilasi Abdul Khodir (5), 20 Juni 2002 di rumah kontrakan terpidana, yang ternyata seorang waria, kawasan Cisalak Pasar, Perumahan Pondik Cibubur, Kampung Tipar, Cimanggis Kota Depok.

Setelah menjalani hukuman dan menjalani tahanan di Lapas Cibinong, pada tahun 2003 penahanan terpidana dipindahkan ke Lapas Cirebon. @bambang

Baca selengkapnya......

Dua Pendaki Berhasil Ditemukan

Tim SAR Masih Sisir Kaki Gunung Ciremai

KUNINGAN, SP- Pencarian kini masih terus dilakukan oleh tim SAR dari Balai Taman nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Kuningan, Polres Kuningan dan aktifis lingkungan serta aparat desa, tujuh pendaki Gunung Ciremai yang diduga hilang karena tersesat jalan,

Dari ketujuh pendaki itu diantaranya Fredy, 27, warga Gempol Kabupaten Cirebon, dan Widi, 36, warga warga Tambun Bekasi, Iwan, 37, warga Duren Jaya, Didi Rusmana ,27, warga Rawa Aren, Darso 35 warga Tambun, Abdul Hatni ,30, warga Aren Jaya, dan Gembong ,27, warga Bekasi.

Pencarian para pendaki yang hilang tersebut dilakukan tim gabungan yang juga melibatkan anggota Brimob Detasemen C Polda Jabar, 8 anggota Tagana Jakara serta 4 anggota Tramp itu, yakni dengan menyapu (menyisir) empat titik pendakian diantaranya Linggarjati Kuningan, Palutungan Kuningan, Apuy Majalengka dan Sadarehe Majalengka.

Informasi yang diperoleh dari Yudi Kusnandar, salah seorang anggota tim pencari, mengungkapkan, dia mendapatkan kabar jika dua dari tujuh pendaki yakni Fredy dan Widi berhasil ditemukan di kawasan Pasanggarahan, Palutungan pada posisi ketinggian 2.200-2400 meter diatas permukaan laut (dpl). Dan saat ditemukan, lanjut Yudi, kedua pendaki ini sedang istirahat, dan kemungkinan mereka kelelahan akibat kehabisan perbekalan.

“Keterangan dari dua pendaki yang ditemukan itu, kelima temannya masing-masing Iwan, Didi Rusmana, Darso, Abdul Hatni dan Gembong, berada di kawasan Sanggabuana pada posisi ketinggian 2.700 dpl,” ujarnya saat ditemui di Pos Pendakian Gunung Ciremai (PPGC) Linggarjati, Senin (25/5).

Dikatakan Yudi, kabar tentang tersesatnya para pendaki itu baru diterima LSM Alami pada Sabtu malam, selanjutnya pihaknya langsung melakukan koordinasi. dan tersesatnya pendaki itu dimungkinkan karena mereka kehabisan bekal, Widi dan Fredi kemudian berinisiatif kembali ke Palutungan untuk meminta pertolongan. Dia meminta agar kelima temannya untuk tetap menunggu di daerah Sanggabuana.

Berbicara mengenai rute atau medan untuk melakukan evakuasi jika informasi mengenai keberadaan kelima pendaki memang berada di kawasan Sanggabuana, dan bias membutuhkan waktu hingga 8 jam untuk mencapai lokasi yang dimaksudkan tersebut.

“Medannya cukupsulit dan butuh waktu 8 jam,” kata Unang Suwarman, Kepala Bagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), hingga berita ini diturunkan proses pencarian masih dilakukan. @ bambang

Baca selengkapnya......

Joko Kirmanto Optimis Jalan Tol Kanci – Pejagan Rampung Tahun Ini.

Cirebon, SC- Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, saat meninjau langsung ke lokasi proyek tol pada hari minggu (24/5) optimis bahwa jalan tol Kanci –Pejagan sudah berfungsi saat arus mudik lebaran tahun ini.

Jalan tol yang menghubungkan Cirebon Jawa Barat – Pejagan Jawa Tengah ini menghabiskan biaya Rp.2,2 Trilyun yang mana ruas jalanya sepanjang 35 Km dan sampai sekarang pekerjaan tersebut sudah mencapai 60 %.

Untuk tariff tol tersebut secara otomatis akan ditetapkan menjelang jalan tol tersebut sudah beroprasi, kata Joko.

Pantauan SP dilapangan bahwa proyek jalan tol untuk saat ini masih tahap pemadatan atau pengerasan jalan, itu pun belum di beton, sedangkan jalan layang atau jembatan untuk menghubungkan jalan desa yang terputus masih belum jadi.

Apahkah mungkin optimisnya Mentri PU Joko Kirmanto bahwa jalan tol Kanci – Pejagan ini bias digunakan pada arus mudik lebaran tahun ini. ?, sedangkan proyek jalan tol tersebut masih berantakan alias belum rampung. @ Bambang.

Baca selengkapnya......

Hakim PN Sumber Legalkan Trafficking.

Cirebon,SC- Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumber Kab.Cirebon Jawa Barat, memutuskan bebas terhadap empat terdakwa yang menelan waktu hamper 2 bulan dari duplik tanggal 18 maret 2009 hingga diputuskan pada tanggal 14 mei 2009 sehingga rentan waktu tersebut “perlu dipertannyakan” dalam persidangan kasus Trafficking putusan bebas tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran sehingga perlu dipertannyakan oleh beberapa pihak.

Putusan bebas tersebut jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung melakukan kasasi,

Kasus ini berawal dari penetapan 4 tersangka oleh Mabes Polri dalam kasus Trafficking, dengan korban bernama Fuji Rahayu (13), yang berdomosili di Blok Posong Kulon Rt.01/08 Desa Arjawinangun Kec.Arjawinangun Kab.Cirebon, Pasalnya berawal dari terungkapnya kasus tersebut Fuji Rahayu yang sudah bekerja di Singapura melalui PT Mega Buana Citra Masindo Kantor Cabang Bekasi, ini lari (kabur-red) dari rumah majikannya di singapura.

Sehingga kasusnya mencuat, dan ditangani oleh Mabes Polri, para oknum trafficking yang bernama Otong Bahrudin,SH, Sukarmo alias Momo Alias Omo. Subianto dan Indriani, keempat tersangka ini menjalani persidangan di PN Sumber, yang dipimpin Hakim Ketua Rustiyono, SH, Hakim anggota Sahat Pardamean, SH dan Achmad Satibi, SH.

Keempat Terdakwa dalam dakwaan yang dibacakan Majelis Hakim melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP, Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang Jo 56 ayat 2 KUHP, dan Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 2 KUHP Serta Pasal 103 Ayat 1 huruf C UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan di Luar Negeri Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

Maha Nikmah, SH Wakil Ketua didampingi Majelis Hakim Rustiyono, SH kepada SC menjelaskan bahwa, subtansi menyangkut Bebesnya 4 trafficking (para tersangka-red) itu hasil dari musyawarah pertimbangan Hakim dikarenakan perbuatan dari para terdakwa adalah bukan merekrut Tenaga Kerja melainkan hanya membantu, disamping itu juga Pertimbangannya atas Dakwaan terhadap Korban Fuji Rahayu mengakui kesalahannya, dan kesalahan tersebut bukan dari para terdakwa, itu kesalahan pada diri sendiri, serta Surat Pernyataan dri Orang tua Fuji bahwa mengakui umur Fuji itu 23 tahun.

Menyangut tanggapan Kasus pemalsuan Surat-surat seperti KTP, Rustiyono beralasan, Kenapa Sukarmo tidak terbukti karena sebelumnya dia bekerja sebagai tukang jam saja, dia tidak mengerti seluk beluk dengan TKI, pada waktu diminta tolong oleh Bapak Fuji, adapun mengenai dakwaan satunya memasukkan keterangan palsu ada dakwaan pasal 263 mengenai menyuruh memasukan keterangan Palsu, pelaku kan tidak pernah menyuruh itu menerima dari bapaknya, bahwa Fuji sudah dinyatakan umur 23 tahun.

Ditambahkannya Rustiyono, tentang perekrutan itu kan aktif itu memang Sukarmo dimintai tolong oleh bapaknya, terkecuali itu inisiatifnya sendiri, dan terdakwa Otong tidak pernah ketemu dengan saksi korban, dia ketemu hanya dipersidangan, Subianato dan otong ini hanya menunjukan PT yang resmi, kemudian terdakwa Andriani kenapa bebas, pertama dia melakukan perekrutan terbukti, cumin disini ada unsure setiap orang melakukan perekrutan yang tidak memenuhi syarat (persyaratan-red) sekurang-kurangnya berumur 17 hingga 18 tahun.

“Pada waktu Fuji Rahayu, diwawancarai oleh Andriani dan bu Yulianti dia menerangkan, bahwa umur saya adalah 23 tahun ungkap Fuji, sedangkan KTP, KK, Akte Kelahiran yang dibuat di Cirebon ini tidak digunakan, penggunaan palsu tidak ada bukti sehingga tidak ada kerugian, andriyani terbukti melakukan perekrutan, Cuma perbuatan yang tidak memenuhi syarat itu tidak terpenuhi, misalnya karena pengakuan Fuji yang mengaku berumur 23 tahun terhadap Andiani, tandas Rustiyono.

Mengenai penggunaan Surat Keterangan Palsu (SKP) pada waktu ditanya 23 tahun, Syrat-syarat TKI ini dikirim dari Cirebon ke Andriyani, kan kurang, menurut pengakuan Fuji menyangkut Akte Kelahiran, andriyani berfikir karena anak ini sudah ditampung bahwa Akte Kelahiran saja tidak ada sehingga Andriyani berinisiatif, saya coba menguruskan KTP dan KK, Andriyani minta tolong ke Anton kebetulan sponsornya dia juga, rumahnya di daerah Kramat Jati Jakaarta Timur, dimintai tolong 3 hari atau berapa hari, KTP, KK itu jadi.

KTP dan KK serta Akte atas nama Fuji Rahayu Nomor KTP 327112005037372 dengan tanggal lahir Cirebon 5 Maret 1983 dan Akte Kelahiran Nomor: 67/Disp/2004 tahun 2004 tersebut yang beralamat di kampung Cihingkik Rt 08/02 Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kab. Sukabumi Jawa Barat, memang andriyani ini dalam dakwaan perekrutan itu terbukti Cuma tidak memenuhi syarat, sehingga andriyani diputis oleh majelis hakim 1 satun 6 bulan masa percobaan, pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak terlerpas dari perbuatan saksi korban, ungkap Rustiyono.

Atas dasar putusan bebas tersebut, secara tidak sadar bahwa Majelis Hakim PN Sumber turut melegalkan kasus Trafficing, pasalnya dari runtutan awal jelas dan terbukti bahwa Fuji Rahayu belum cukup umur dan tidak tutup kemungkinan bahwa dari 4 tersangka yang dibebaskan itu mengetahui bahwa Fuji Rahayu belum cukup umur.@ Bambang.

Baca selengkapnya......

”Selingkuh”

Oknum Kepsek SMP N 4 Jatiwangi Digrebeg Warga

CIREBON ,- Apa yang dikiaskan bahwa”selingkuh itu indah” memang benar namun tak sepatutnya dilakukan bila kedua insa tuhan sudah bersetatus nikah atau berkeluarga.

Namun apa yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negri 4 Jatiwangi, Majalengka Een Suherlan (47) telah mencoreng nama baik Dinas Pendidikan Kab.Majalengka lelaki yang juga mantan tim sukses calon Wakil Bupati (Wabub) Majalengka terpilih, mempunyai hubungan gelap dengan seorang perempuan cantik yaitu Melani (35).

Perselingkuhan mereka tidak berjalan mulus, kedua pasangan ini digrebeg warga ketika berbuat mesum di sebuah rumah kontrakan yang berada di Biangan Jalan Letjen Darsono Kab.Cirebon Jawa Barat. pada hari Jumat (22/5) sekitar pukul 03.00 wib.

Kedua pasangan ini terpksa harus berurusan dengan pihak Kepolisian Mapolsek Kedawung Polres Cirebon, warga menyerahkan kedua pasangan tersebut setelah digrebeg dan tertangkap basah.

Informasi yang berhasil dihimpun, pertemuan kedua insan yang tengah kasmaran ini terjadi ketika keduanya berada di Pendopo Kabupaten Majalengka sesaat setelah menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka terpilih beberapa bulan silam.

Pasca perjumpaan itu, keduanya sering melakukan kontak telepon hingga akhirnya keduanya mencoba kopi darat. Pertemuan demi pertemuan rupanya menumbuhkan rasa suka diantara keduanya. Selanjutnya, pertemuan demi pertemuan pun mereka bina.

Padahal kedua insan ini sudah berstatus berkeluarga, Melani sudah punya seorang suami dan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Begitupun dengan Een yang tercacat sebagai kepala sekolah ini sudah beristri dan memiliki anak remaja. Namun karena dirasuki kasmaran, keduanya pun tak menghiraukan akan status yang mereka sandang.

Melani yang tinggal di Cirebon sedangkan Een yang tinggal di daerah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, tak menyurutkan keinginan mereka untuk selalu bertemu. Een selalu bisa membagi waktu hanya untuk sekedar bertemu dengan pasangan asmaranya tersebut.

Dan untuk memuluskan jalinan asmara itu, Melani sengaja mengontrak sebuah rumah di bilangan Jalan Letjen Darsono tanpa sepengetahuan suaminya. Er. Een diketahui memang sering mengunjungi Melani di rumah tersebut usai yang bersangkutan menunaikan tugasnya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Jatiwangi, Majalengka.

Rupanya karena seringnya Een mengunjungi dan menginap di rumah itu, warga pun menaruh curiga. Klimaksnya terjadi pada Jumat dinihari menjelang subuh, sejumlah warga lantas mendatangi rumah kontrakan tersebut, dan ternyata benar begitu pintu dibuka, warga menemukan kedua insan berlainan jenis yang belum ada ikatan resmi ini berada dalam rumah tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, warga kemudian melaporkan dan menggiring kedua insan ini ke Mapolsek Kedawung.

Kapolres Cirebon AKBP Arif Ramdhani melalui Kapolsek Kedawung AKP Setiabudi didampangi Kanitreskrim Aipda Heru mengatakan, pihaknya masih menahan pasangan selingkuh tersebut untuk dimintai keterangan. ”Keduanya masih kami periksa,” katanya. @ Bambang

Baca selengkapnya......

Bupati Cirebon dan Badan Kepegawaian Nasional Dianggap Pilih Kasih

Cirebon, SC- Pada tanggal 2 Maret 2009 Bupati Cirebon Drs.H.Dedi supardi MM, telah menyerahkan SK CPNS kepada 705 orang calon pegawai negeri sipil, Formasi ini terdiri dari 242 orang cpns yang berasal dari tenaga honorer yang sebelumnya sudah tercantum dalam database tenaga honorer pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Disamping itu, ada juga 463 orang calon pegawai negeri sipil yang berasal dari umum dan mengikuti seleksi CPNSD pada akhir tahun 2008 yang lalu.

Tujuan kegiatan penerimaan calon pegawai adalah, dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi PNS Daerah yang saat ini dirasakan masih kurang. Masalahnya, karena adanya pengurangan pegawai akibat masa pensiun, meninggal dunia, pengembangan organisasi serta pegawai yang mendapatkan hukuman berat.

Namun dalam pengangkatan PNS dianggap tidak adil, seperti yang diungkapkan Mohamad Hamzah Warga Gebang Kabupaten Cirebon kepada SC mengatakan bahwa pengangkatan PNS ini dianggap tidak adil, pasalnya kenapa hanya Guru aja sedangkan untuk pegawai kontrak atau honorer yang lulusan SMA sedrajat seperti saya yang sudah bertahun tahun lama mengabdi tidak juga diangkat menjadi PNS.

Saya hanya berharap kepada Bupati Cirebon dan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar tidak berbuat pilih kasih, kenapa hanya Guru aja terutama mengutamakan pengangkatan kepada pegawai honorer atau kontrak yang lulusan SMA sedrajat yang sudah lama bertahun tahun mengabdi kepada Pemerintah terutama kepada Pemkab Cirebon. Tegasnya @ bambang

Baca selengkapnya......

Pembagunan Terminal Arjawinagun Belum Pasti.

Cirebon, SC- Wilayah Arjawinagun boleh dikatakan sudah termasuk kota kecil yang mana kota kecil ini terletak di daerah barat Kabupaten Cirebon, semua armada angkutan umum seperti Angkutan Pedesaan (Angdes) bermuara ke Arjawinangu, seperti Angdes jurusan Panguragan –Arjawinagun, Jagapura –Arjawinangun, Susukan – Arjawinagun, Selendra – Arjawinangu.

Dari beberapa Angdes yang transit di Arjawinangun masih semrwut, pasalnya selama ini belum memiliki terminal yang tetap. sehingga Angdes dari beberapa jurusan membikin terminal bayangan dibeberapa titik wilayah Arjawinangu.

Akibat banyaknya terminal bayangan di Arjawinagun, mengakibatkan sedikit kemacetan dan terlihat semrawut maka tak heran jika berkunjung atau melihat langsung ke Arjawinagun banyak terminal bayangan.

Memang benar dan pasti adanya rencana pembuatan atau pembangunan terminal di wilayah Arjawinangu, namun rencana pembuatan terminal tersebut masih dalam tahap proses awal, untuk tahap awal kami akan membentuk tim kecil yang melibatkan unsure Muspika Arjawinangun sampai tingkat Desa untuk menentukan lahan strategis yang akan dijadikan terminal. Kata Kadishub Drs.H.Ono Subawono SH, MH.

Masih menurut Ono, pihak Dishub dalam hal ini masi terus kordinasi dengan pihak Muspika dan pihak Desa untuk menentukan lahan yang kami anggap strategi dalam arti terminal tidak jauh dengan pusat keramayan seperti pasar Arjawinangun.

Setelah ditentukanya lahan terminal, kami akan mengusulkan dan membicarakan lebih lanjut tentang kapan rencana akan dibanyunya terminal kepada pimpinan saya dalam hal ini Bupati Cirebon, sebab dalam hal ini kami tidak mau disalahkan jika dikemudian hari sudah ada terminal namun tidak berfungsi.

Sebenarnya kami prihatin dengan melihat kondisi Angdes di Arjawinangun semrawut dan belum memiliki terminal, untuk itu kami akan secepatnya membangun terminal di Arjawinangun meskipun Terminal untuk transit saya. Ujarnya. @ Bambang

Baca selengkapnya......

Dishub Tak Bernyali

Gaji Satpam RSUD Arjawinagun Dari Pendapatan Parkir

Cirebon, SC- Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dipastikan tahun ini kehilangan pendapatan PAD dari pengelolaan retribusi parkir di dua rumah sakit milik Pemerintah Daerah (RSUD) yakni RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled. Ini lantaran sejak Desember 2008, manajemen kedua rumah sakit milik Pemda itu mengambilalih pengelolaan retribusi parkir.

Pihak Dishub sendiri mengaku sudah melakukan studi banding ke Majalengka mengenai pengelolaan pajak parkir di rumah sakit milik pemerintah, yang ternyata dikelola oleh Dishub. “Kami sudah melakukan studi banding ke rumah sakit di Majalengka, dan ternyata pengelolaan retribusi parkir di rumah sakit itu dikelola oleh Dishub,”

bahwa saat ini tengah dibahas revisi mengenai Perda No 13 Tahun 1996 tentang Retribusi Parkir. Didalam perda revisi nanti, pihak Dishub akan meminta penegasan secara jelas mengenai kewenangan pengelolaan retribusi parkir. Perda revisi nanti juga akan menaikan besaran tarif retribusi. ujar Kasi Terminal dan Parkir Dishub Kabupaten Cirebon, Lala Suryana, kepada SC.

Sedangana menurut Johan selaku Humas RSUD Arjawinagun mengatakan bahwa Hasil pendapatan pungutan parker di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun ternyata digunakan untuk gajih Satuan Pengamanan (Satpam), karena selama ini pihak RS Arjawinagun belum menganggarkan gajih untuk Satpam dari anggaran APBD,

Menurut Johan, terhitung dari bulan Januari 2009 pihak RS telah melakukan kerjasama berbentuk MoU dengan pihak PT.DIV dalam penyediaan 16 orang tenaga Securyti (Satpam) yang bertugas mengamankan dan sekaligus mengelola lahan parker di areal RS.

Sedangkan permasalahan pengelolaan yang sedang dipermasalahkan pihak Dishub, sesuai dengan aturan bahwa pihak RS berhak mengelola parker sebagai pendapatan yang mana pendapatan sebagian disetorkan ke kas daerah.

Johan sendiri tidak menyebutkan berapa besaran prosentase hasil dari pendapatan parkir yang diatur dalam MoU dengan PT. DIV. Namun ia hanya menjelaskan bahwa target pendapatan dari pungutan karcis parkir di rumah sakit adalah sebesar Rp108 juta pertahun. Sebelumnya, tambah Johan, pihak rumah sakit tidak mendapat apa-apa dari pengelolaan parkir tahun sebelumnya. “Waktu masih ditangani oleh Dishub, kami tidak mendapat apa-apa, karena pengelolaannya antara Dishub dan tukang parkir saja,” jelasnya.@ bambang

Baca selengkapnya......

Kepala Bandara Cakrabuana Penggung Alergi Wartawan

Cirebon, SC – Kepala Bandar Udara (Bandara) Cakrabuana Penggung Kota Cirebon, Sutarto sulit ditemui. Hal tersebut terjadi manakala wartawan hendak menanyakan aliran dana bantuan dari pusat tahun 2008,yang nilainya hampir Rp. 5 Milliar. Anggaran tersebut adalah Rp.1 millyar 605 juta 848 ribu untuk belanja pegawai. Rp. 910 juta 608 ribu untuk belanja barang, Rp. 3 Milyar 458 juta 400 untuk belanja modal.

Disamping itu, pembangunan ruang tunggu bandara yang nilainya Rp. 776 juta 70 ribu plus fasilitasnya, diduga ada penyimpangan. Pasalnya, papan proyek tidak dipasang dilokasi pembangunan. Tidak itu saja, material kayu yang digunakan diduga menggunakan kayu bekas. Terbukti ada beberapa kayu yang bagian pinggirnya kropos. Tidak itu saja, rangka besi masih menggunakan besi lama dan tidak diturunan sama sekali. Ironisnya, penanggung jawab proyek, Setyo Wibowo menyatakan, tidak ada penyimpangan sedikitpun.

Menurutnya, tidak dipasangnya papan proyek, baru hari itu saja. Kemarin-kemarin kata Setyo, papan tersebut dipasangan. Masih menurutnya, semua material yang digunakan adalah baru dan tidak menyalahi ketentuan. Sedangkan untuk rangka besi, memang masih menggunakan besi lama, karena masih layak untuk dipakai. “Ini rebah berat, jadi kita hitung sesuai dengan RAB mas. Tidak ada penyimpangan sedikitpun. Kami hanya mengacu kepada ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Setyo menyebutkan, pemenang tender adalah PT. Jangkar Pertiwi yang berlokasi di Kota Cirebon. Pihaknya hanya mengawasi proyek tersebut yang harus sesuai dengan RAB. Namun Setyo keberatan, ketika wartawan meminta rincian RAB proyek tersebut. Setyo beralasan, RAB adalah rahasia negara yang tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Namun Setyo tidak berani berkomentar manakala ditanya tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan. “Kalau begitu, nanti saya konsultasikan dulu dengan kuasa hukun kami. Bol;eh tidaknya RAB ini diberikan,” jelas Setyo.

Terkait masalah anggaran tahun 2008, Setyo mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya, yang mengetahui pasti aliran anggaran tersebut adalah Kepala Bandara. Namun Setyo sepertinya ragu-ragu menyampaikan masalah tersebut kepada Kepala Bandara. Terbukti, dengan tidak adanya kepastian, bisa tidaknya wartawan bertemu dengan Kepala Bandara. Padahal nota bene, Kepala Bandara saat itu ada didalam ruangannya. “Saya tidak berani mas. Didalam ada tamu,” tukasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kota Cirebon yang juga Praktisi Hukum Senior, Agus Prayoga, SH menilai, sangat aneh kalau RAB adalah rahasia negara. Menurutnya, RAB adalah bentuk transfaransi proyek yang harus diperlihatkan kepada masyarakat. Justru dengan dirahasiakannya RAB, diduga ada kejanggalan dalam proyek tersebut. “Sekarang jaman keterbukaan. Jadi sangat aneh kalau ada wartawan atau masyarakat yang ingin mengetahui RAB suatu proyek, tidak diberitahu dengan alasan rahasia negara. Justru ini akan mengundang tanda tanya besar,” jelas Agus. @ bambang

Baca selengkapnya......

Merasa Dihianati dan Dizolimi.

Djodjo Sudirdja : Siap Membongkar Kebobrokan Pemkab Cirebon

Cirebon, SC- Setelah pihak Kejaksaan Negeri Sumber (Kejari) melayangkan surat pemenggilan pertama pada hari kamis (7/5) terhadap tersangka Drs. H. Djodjo Sudirdja, mantan Kepala Dinas Perhubungan yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati terkait dugaan korupsi atau gratifikasi masalah penerimaan Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) pada tahun 2007-2008 sebanyak 96 orang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber, Happy Hadiastuti SH ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan mengenai pemeriksaan terhadap tersangka Djojo. Dojo dianggap melanggar UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 2-15 tahun dan denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar “Hari ini memang kami sudah menjadwalkan memeriksa yang bersangkutan (Djojo, red),” kata Happy.

Rupanya Staf Ahli Bupati Cirebon ini memenuhi panggilan pertama pihak Kejari Sumber pada hari senin (11/5), Pihak Kejari Sumber melakukan pemeriksaan tersangka dari pukul 10.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib pemeriksaan dilakukan diruangan Kasubag Min dan diperiksa langsung oleh ketua tim Sukanda SH.

Seusai dipriksa mantan Kadishub kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mangkir dalam panggilan pihak Kejari Sumber, dirinya dalam hal ini merasa dizolimi dan dihianati, terkesan dalam masalah ini ada unsure paksaan toh kenapa hanya Dishub saja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain juga banyak yang melakukan hal serupa.

Kalau dalam hal ini saya dihianati kenapa saya ga bias menghianati, nanti pasti saya akan buka bukaan alias saya bongkar kasus kebobrokan di Pemkab Cirebon, toh segebung data data sudah ada ditangan saya tinggal tunggu waktu saja.

Ketika ditanya mengenai kabar adanya permintaan tertulis dari Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi yang meminta dirinya untuk melakukan pension dini, Djojo enggan menjawawabnya, namun menurutnya diminta ataupun tidak diminta, dia memang akan pension. “Soal pensiun memang benar,” tegasnya. Tegasnya.

Panatauan SP, Mantan Kadishub dalam memenuhi panggilan Kejari Sumber dating sendirian tanpa didampingi kuasa hukum, seusai dilakukanya pemeriksaan pihak Kejari memperbolehkan tersangka pulang, Namun dalam hal ini pihak kejari Sumber belum melakukan penahanan terhadap tersangka.@Bambang.

Baca selengkapnya......

Pemkab Cirebon Harus Segera Merelokasi Pabrik Batu Alam.

Sumber,- pengusaha batu alam yang memiliki pabrik sudah menjamur dibeberapa Desa khususnya Kecamatan Dukuh Puntang Kabupaten Cirebon yang mana para pengusaha batu alam dengan mudahnya membikin pabrik tanpa memikirkan dampak lingkungan.

Menurut H.Udus salah satu warga Dukuh Puntang kepada SC dirinya mengaku salut terhadap kepada para pengusaha batu alam yang telah berhasil menyerap tenaga kerja yang cukup banyak selain itu juga dirinya merasa bangga karena batu alam dari Dukuhpuntang ini dalam penjualanya sudah diluar kota bahkan sampai ke luar negri.

Disamping itu dirinya merasa prihatin terhadap dampak kerusakan lingkungan seperti limbah yang langsung dibuang ke saluran irigasi pengairan, tanpa dibuatnya penampungan limbah yang mana mengakibatkan saluran kali pengairan cepat dangkal tentunya berdampak kepada pertanian dan pencemaran air.

Untuk itu kami tidak menyalahkan siapapun yang jelas saya hanya meminta kepada Pemkab Cirebon agar secepatnya mengatasi permasalahan ini tentunya dengan cara merelokasi pabrik produksi batu alam, tentunya tempat relokasi sudah disiapkan beberapa kolam penampungan limbah batu alam.

Saya merasa yakin kalau Pemkab Cirebon sudah merelokasi pabrik batu alam maka Daerah Dukuh Puntang akan aman dan yanman lingkungan, minimalnya limbah bias dimanfaatkan selain itu juga saluran pengairan untuk pertanian dan ternak kikan akan bersih sehingga saluran tidak cepat dangkal karena limbah batu alam tersebut. Ungkapnya

Menurut Camat Dukuh Puntang Hasan kepada SC mengatakan bahwa data per 13 April 2009 baru berhasil mendata ada 165 Pengusah batu alam yang memiliki pabrik dan yang baru mengantongi izin baru ada 5 pengusah dan yang lainya tanpa izin.

Untuk itu kami mempunyai metode jangka pendek dan jangka panjang, yangmana jangka pendek tersebut kami akan mengambil sikap dengan melakukan pembinaan seperti menjaga dampak lingkungan terhadap limbah dan jika perlu menertibkan pengusaha yang enggan mengurus izi.

Karena kami menganggap bahwa pabrik pengolahan batu ala ini sangat bagus dan banyak menyerap tenaga kerja apa lagi hasil produksi pabrik batu alam di Dukuh Puntang ini sudah terkenal apiknya hingga penjualanya sudah merambah ke luar negri.

Untuk jangka panjanya kami akan mengajukan permohonan kepada Pemkab cirebon untuk merelokasi pabrik batu alam disalah satu tempat di daerah Dukuh Puntang, meski sudah diprediksi biaya untuk relokasi sebuah tempat bias menelan biaya yang cukup besar diperkirakan sebesar Rp.7 Milyard.

Namun harapan untuk terkabulnya permohonan relokasi pabrik batu alam tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, pasalnya pemkab juga akan mempertimbangkan dengan menyesuaikan dana yang ada. Tegasnya.@bambang.

Baca selengkapnya......

Mengaku KPK Minta Uang Dan Proyek

Sejumlah pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon resah

CIREBON, - KPK mengeluarkan himbawan Press Releases : PENIPUAN BERKEDOK KPK “ masyarakat luas dihimbaw untuk tidak ragu meminta identitas pegawai tersebut dan segera melaporkan ke KPK jika ada pegawai atau seseorang yang mengaku dari KPK meminta imbalan / sesuatu.

Disaat Ketua KPK Antasari Ashar tengah diproses hukum atas dugaan terkait pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali banjaran (PT PRB) Nasrudin Zulkarnaen, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon kini diresahkan oleh ulah oknum yang mengaku anggota KPK dengan meminta proyek serta sejumlah uang.


Menurut informasi para pejabat yang kebetulan sudah menjadi korban itu, kebanyakan memang agak malu-malu mengungkapkan, namun orang dekat para pejabat ini secara tegas mengatakan jika ulah oknum itu sudah berhasil mengelabui dan mengeruk uang milik sang pejabat.

“Pimpinan saya diminta uang Rp 3 juta, katanya sih itu untuk uang kamar hotel, karena orang yang ngaku KPK itu lagi di Cirebon menginap di sebuah hotel,” kata seorang pegawai.

Para pejabat yang terpaksa menggelontorkan uang tersebut kebanyakan memang merasa takut terhadap lembaga yang memang berhasil memenjarakan sejumlah pejabat tinggi ini, apalagi oknum KPK bernama Kompol Roy. M itu membawa setumpuk data mengenai dugaan penyelewengan anggaran beberapa dinas.

Pejabat yang apes yang pernah didatangi oknum KPK ini diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Ciptakarya, Dinas Binamarga bahkan Sekda Kabupaten Cirebon Nuryaman Novianto juga sempat didatangi oknum berpangkat Kompol ini.

Dalam melakukan aksinya, oknum ini tidak berjalan sendiri, melainkan bersama ZN, seorang PNS di sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon yang belakangan diakui sebagai saudara oknum tersebut.


Selain meminta sejumlah uang, oknum ini tak segan meminta paket proyek kepada para pejabat tersebut melalui pesan singkat (SMS, red), dan proyek itu agar diberikan kepada Anton dan Eko yang menurut oknum tersebut jika keduanya merupakan orangnya dia.

Belakangan, ulah oknum ini menimbulkan kecurigaan karena ada diantara para pejabat itu yang langsung menghubungi kantor KPK untuk menanyakan kebenaran anggota KPK yang kini berada di Cirebon. Seiring dengan upaya mencari tahu kebenarannya, oknum KPK ini sudah menghilang dan meninggalkan cirebon.@Bambang

Baca selengkapnya......

Press Releases : PENIPUAN BERKEDOK KPK

Posted by : humas on 2007/5/24 18:00:00 (31738 reads)
Sehubungan dengan banyaknya laporan kepada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) tentang adanya permintaan sejumlah dana baik untuk membeli perangkat sosialisasi berupa buku, poster dan brosur yang diterbitkan oleh KPK, maupun permintaan dana berkaitan dengan tugas pegawai/anggota KPK di berbagai instansi pemerintah dan swasta, maka perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :
•
Perangkat sosialisasi baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan/dikeluarkan KPK diberikan secara cuma-cuma atau gratis. KPK TIDAK PERNAH meminta baik melalui surat maupun lisan pembayaran atau imbalan berupa uang atas pemberian perangkat sosialisasi tersebut.
•
Pegawai/anggota KPK dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK segera melaporkan ke KPK atau ke Kepolisian terdekat.
•
Bagi masyarakat yang mengalami atau menemukan kejadian diatas dapat langsung melaporkan ke KPK, melalui :

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120

Telepon: (021) 2557 8389

Faksimile: (021) 5289 2454

SMS: 0855 8 575 575

e-mail: pengaduan@kpk.go.id
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi :
Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan,
Jakarta Selatan. Telp. (021) 25578300

Baca selengkapnya......

Kejari Sumber Serius Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dishub

Cirebon,- Nampaknya keseriusan pihak Kejari Sumber dalam melakukan penaganan dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan Kab.Cirebon tidak main main, buktinya sekarang dari tahap pemeriksaan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan , pihak Kejari juga sudah menetapkan mantan Kepala Dishub Djodjo Soedirdja sebagai tersangka.

Menurut Kajari Sumber Happy Hadiastuti SH CN melalui Sukanda SH selaku Ketua Tim Pemeriksaan mengatakan kepada SC bahwa pihaknya memprediksi pemeriksaan akan selesai sekitar 2 minggu lagi, kami masih mengumpulkan alat bukti yang kuat serta ada beberapa saksi dari pihak Bawasda yang belum dimintai keteranganya.

Selain itu juga kami belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, mengenai ditahan atau tidaknya itu tergantung pimpinan, yang jelas kami memperkirakan sekitar 2 minggu lagi proses pemeriksaan sudah selesai dalam penaganan penyelidikan oleh tim yang ditunjuk Kajari.

Dalam hal ini pihak Kejari Sumber masih focus dalam satu kasus dulu dan tidak tutup kemungkinan kami juga akan mengembangkan permasalahan ini. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 98 TKS ( Tenaga Kerja Sukarelawan ) yang berhasil dihimpun dan diaggap cukup bukti ada sekitar 34 TKS yang baru mengaku.

Diduga kuat, uang suap dari seluruh TKS Dishub yang diterima tersangka diperkirakan Rp. 100 juta, namun itu baru dugaan. Ungkapnya.@ Bambang

Baca selengkapnya......

Dinas PPPK Kab.Cirebon Antisipasi Wabah Flu Babi

Cirebon, - Antisipasi terhadap wabah flu babi (virus H1N1) yang sedang mengancam keselamatan manusia, maka Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan (PPPK) bersama Puskeswan Palimanan, Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan langsung ke tiga lokasi ternak yang berada di Desa Jamblang pada Rabu (29/4)

Kepada SC, Ali Efendi Kepala Dinas PPPK Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa pemeriksaan yang kami lakukan terhadap tempat peternakan babi hanya untuk mengantisipasi penyebaran flu babi.



Kebetulan peternakan babi di Kabupaten Cirebon hanya berada di Desa Jamblang, dari tiga tempat peternakan didesa Jamblang jumblah keseluruhan babi hanya 11 ekor dan ketika di priksa oleh tim kami, semua babi ternak tersebut kondisinya baik.

Bukan hanya memeriksa kondisi babi tim kami juga melakukan penyemprotan larutan disinfektan ke sekeliling kandang sekaligus pada babinya. Selain itu para pemilik ternak pun mendapat pengarahan tentang perawatan ternak babi sekaligus memberikan vaksin pencegah penyakit untuk babi yang harus disuntikan secara berkala.

Jadi kami berharap kepada masyarakat Cirebon jangan terlalu khawatir terhadap flu babi, apa lagi antisipasi pemerintah terhadap penyebaran Flu Babi cukup gesit dengan contoh kecilnya disetiap bandara dipasang alat diteksi anti virus H1N1. ungkapnya @ bambang

Baca selengkapnya......

Proyek IT Disdukcapil Gagal

Kejaksaan Sumber Diminta Usut Dugaan Korupsi.

CIREBON - Program Information Teknology (IT) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang di anggarkan APBD Kab.Cirebon sebesar Rp. 1.3 Milyar pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukapil) gagal total Pasalnya, program yang dianjurkan Menteri dalam Negeri tahun 2006 lalu ini seharusnya sudah sudah online. Namun hingga kini, proyek yang dikerjakan CV. Zapa Trill Utama Semarang ini, belum optimal sama sekali.

pantauan SC dalam pengurusan pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) masih mengunakan sistem manual, orang orang pegawai kecamatan masih sering wara wiri untuk mengantarakan data data pemohon KTP.

Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon Drs. Rahmat Sutrisno,MSi kepada SC berhubung saya baru menjabat sebagai Kadis maka permasalahan IT tersebut masih kurang paham, bahkan ketika SC menanyakan online IT kapan bisa maksimal ? Kadis justru balik tanya kepada SC bahwa Online tuh apa sih mas........ Biar nanti dijelaskan oleh bagianya. ungkapnya.

Sementara itu Roji Warga Kabupaten Cirebon kepada SC mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin terhadap proyek ( IT ) yang mana proyek tersebut sudah menghabiskan uang APBD yang cukup banyak, toh hasilnya malah gagal.

Menaggapi komentar Kadis Disdukcapil yang tidak mengerti Program Information Teknology ( IT ) merasa prihatin lagi, saya hanya bias berharap kepada Bupati Cirebon Drs.Dedi Supardi MM dan Baperjakat agar meninjau ulang terhadap kelayakan Kadis Disdukcapil Drs.Rahmat Sutrisno.

Bukan hanya itu saya juga meminta agar pihak Kejaksaan Sumber agar menyikapi proyek ini yang sudah menghabiskan uang APBD dan proyeknya gagal alias mubazir. Yang jelas dengan gagalnya proyek ini mengakibatkan proses pembikinan KTP dan KK menjadi lambat. Tegasnya. @ Bambang

Baca selengkapnya......

KPU Kabupaten Cirebon Pusing.

Puluhan PPK Belum Menyetorkan Hasil Rekapitulasi Suara.
CIREBON,- seharusnya tanggal 15 April kemarin Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) sudah menyerahkan hasil rekapitulasi surat suara kepada KPU, namun hingga saat ini baru sepuluh PPK, rencananya KPU akan mengambil hasil rekap suara ke PPK yang belum menetorkan.

Dari 40 PPK/Kecamatan yang baru menyetorkan 10 PPK yaitu Kecamatan Kapetakan, Jamblang, Sumbe, Greget, Astanajapura, Mundu, Karangsebung, Pabuaran dan Waled,. Maka masih tersisa 30 Kecamatan yang belum menyetorkan rekapitulasi suara kepada KPU.



Menurut Ketua KPU Iding kepada SC mengatakan bahwa batas waktu PPK menyetorkan hasi rekap suara pada tangga 16 April pukul 00.00 Wib, proses rekapitulasi PPK sebenarnya sudah selesai semua, namun ada beberapa kendala yang membikin proses pengiriman terhambat,

Biasanya PPK kesulitan pada pengisian formulir DA yang dianggap kendala oleh PPK, antisipasi keterlambatan maka dari itu pihak KPU akan mendatangi langsung petugas PPK untuk membantu mengisi formulir tersebut dan saya berharap semua rekap dari PPK bias disetorkan hari ini ke KPU. Ujarnya. @BB

Baca selengkapnya......

Ratusan Pasien RSGj Cirebon Terlantar Kelaparan.

Polresta Akan Usut Proses Tender Pengadaan Makanan Pasien

CIREBON,- Pihak Rumah Sakit Gunungjati (RSGj) Cirebon Telantarkan ratusan pasien rawat inap, jumblah pasyen yang tercatat sebanyak 260 terpaksa harus membeli makanan sendiri, pasalnya pihak RSGj tidak memberikan makanan untuk pasyen yang dirawat.

Pasien tidak diberi makan sejak rabu pagi hingga siang hari ini, hal ini diakibatkan kontrak kerja perusahaan penyedia makanan sudah habis dan pemenang tender yang baru belum melaksanakan kerja.



Pantauan yang dilakukan dilapangan, jatah makan pasien yang biasanya sudah ada di kamar pasien, kemarin hingga pukul 10.00 wib siang tidak juga kunjung tiba. Karenanya tak sedikit para keluarga pasien yang terpaksa membeli di luar dengan uang pribadi.

Data yang diperoleh di rumah sakit, tercatat ada 260 pasien yang menghuni rumah sakit. Selama ini mereka mendapatkan jatah makanan dari PT Aroma Utama, namun karena PT Aroma Utama sudah habis masa kontraknya sehingga perusahaan ini menghentikan menyediakan makanan.

Bahkan semua perabotan masak milik perusahaan sudah diangkut semua satu hari sebelumnya. Parahnya, PT Griya Nutrisi selaku pihak pemenang tender menyediakan makanan untuk pasien di rumah sakit itu belum operasional.

“Kami akan memberikan makanan kepada pasien secara manual dengan cara membeli di luar, dan jam 11.00 tadi kami sudh memberikan makanan tersebut. Pasalnya PT Gria Nutrisi selaku perusahaan tender yang menggantikan PT Aroma Utama baru akan beroperasi pada 1 Mei mendatang.

Artinya kami akan menyediakan makanan secara manual ini sampai tanggal 1 Mei nanti,” kata Direktur RSGj Cirebon dr Yono Soepriono ,

Menurut Hartono salah seorang keluarga pasien. “Ibu saya butuh makanan mas, apalagi belum dalam kondisi sakit. Tapi sudah jam 09.00 ini belum juga makanan itu diberikan, karenanya kami lebih baik beli di luar saja,”

Sementara itu Kapolresta Cirebon AKBP Ary Laksmana Wijaya sempat melakukan sidak ke rumah sakit milik Pemkot Cirebon tersebut mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait dengan kondisi terhentinya pemberian jatah makan pasien tersebut.

“Kami akan melihat sejauhmana proses tender itu dilakukan, apa ada kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang konsumen,” tegasnya kapolresta. @BB

Baca selengkapnya......

Bupati Cirebon Bahas Evaluasi Pelaksanaan Musim Tanam Tahun 2009

CIREBON – Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan Musim Tanam (TM) I dan Persiapan MT II tahun 2009 dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Drs.H.Dedi Supardi MM di ruang aula Dinas PSDA & Pertambangan Kab.Cirebon.

Rakor tersebut membahas berbagai persoalan kursial serta langkah langkah yang akan diambil para stakeholder masing masing, terutama menyiapkan langkah langkah pengamanan untuk menjaga produktifitas pertanian agar tidak sampai menurun.

Dalam rakor tersebut melibatkan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Ir. H. Ali Effendi, Kepala Dinas PSDA & Pertambangan Drs. H. Achsanudin Adi, MM, unsur Bapeda, PDAM, serta perwakilan dari BBWS Cimanuk Cisanggarung. Hadir juga para Kuwu, Camat, serta Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) yang ada di Kabupaten Cirebon.



Menurut Kadis PSDA & Pertambangan Kabupaten Cirebon Drs. H. Achsanudin Adi, MM, ada dua persoalan krusial yang dibahas bersama stakeholder menyangkut evaluasi MT I dan MT II di Kabupaten Cirebon.

“Kami sangat menyadari betul karena itu menyangkut masalah ketahanan pangan dan produktifitas pertanian, jangan sampai karena masalah air, kemudian hasil produktifitas pertanian jadi menurun, utuk itu kami menyiapkan langkah-langkah untuk pengamanan,”ujarnya.

Sementara, hasil evaluasi MT-I menurut dia ketersediaan air dirasakan cukup, hanya saja, masih ada area pertanian di wilayah barat tergenang air, menurut Adi, air melimpah akibat saluran pembuang kurang maksimal, serta banyaknya pintu-pintu air yang rusak dan hilang dicuri orang, hal ini menyebabkan air limpas masuk ke persawahan. “Penyebab lainnya yakni adanya sedimentasi.

masih menurut Adi pengendapan lumpur, sehingga mengurangi daya tampung saluran,”tambahnya Sedangkan untuk masalah MT-II, dijelaskan Adi adalah masa-masa kekurangan air, persoalannya disebabkan karena luas areal yang ada tidak seimbang dengan ketersediaan air yang ada,“Ada 23 ribu hektar luas areal yang ada, dari jumlah luas tersebut, wilayah kekurangan air ada 5 ribu hektar tersebar di 10 kecamatan,”.

Untuk itu, dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah strategis antara lain, mempercepat pola tanam, diharapkan sampai pertengahan Mei 2009 tanaman padi sudah harus tertanam, kemudian langkah lain menyangkut kultur, yakni merubah sifat pola tanam padi ke palawija yang umurnya lebih pendek.

Adi juga mengatakan perlunya ada keterpaduan stakeholder dalam masalah ini sebab, ada gangguan dari hilir ke hulu,“Orang-orang atau masyarakat yang ada di hilir kebanyakan memotong kompas dengan memasang pompa penyedot air, sehingga, akibatnya masyarakat yang ada di hulu tidak kebagian air, untuk itu, Pemkab Cirebon akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan hal tersebut,”tegasnya @.BB

Baca selengkapnya......

Oknum Wartawn Peras Kepala Gudang Bandorasa.

KUNINGAN- Oknum wartawan Sunardi (42) warga Kota Cirebon yang mengaku Wartawan Tabloid Detik Nasional kini harus berurusan dengan Mapolres Kuningan, pasalnya oknum wartawan tersebut telah memeras Kepala Gudang Sub Bulog Bandorasa.

Oknum tersebut berhasil memeras sebesar Rp10 juta, serta beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 16 karung (1 karung berisi 50 kilogram,). Kini oknum beserta BB berhasil disita dari tangan pelaku.



Kronologisnya :
Oknum Wartawan tersebut mendatangi gudang Sub Dolog Bandorasa dan ditemui langsung oleh kepala Gudang (Kagud), setelah wawancara dengan Kagud, oknum tersebut meminta melihat langsung beras dari gudang-gudang, singkatnya oknum tersebut memfonis bahwa beras yang dilihatnya langsung dari beberapa gudang ternyata tidak berkualitas alias tidak setandar kelayakan pemerintah.

Onkum tersebut mengatakan kepada Kagud dengan nada mengancam bahwa permasalahan beras tidak berkualitas yang berada di gudang Bandorasa ini akan dipublikasikan dimedianya, namun oknum tersebut menawarkan kepada kepala gudang kalau tidak sampai dipublikasikan maka Kagud harus menyediakan uang Rp.10 Juta.

Takhanya meminta uang sebesar Rp.10 Juta namun oknum tersebut juga meminta beras raskin sebanyak 16 karung, setelah disepakati perminyaanya oleh Kagud, uang dan beras dibawa oleh oknum, tak lama jajaran Sat Intelkam dan Serse Polres Kuningan di Gudang Sub Dolog Bandorasa menyergap dan meringkus tersangkan beserta BB.

Ketika ketangkap basah oleh Polisi, oknum tersebut sempat melakukan pembelaan, namun pembelaan oknum tersebut tidak digubris karena barang bukti berupa uang dan beras ada ditangannya, tanpa perlawanan oknum wartawan tersebut diglandang ke Mapolres Kuningan.

Tanpa disadari oleh oknum, permintaan selalu dipenuhi dengan mudah ternyata itu semua adalah jebakan, sebelumnya pihak Gudang Bandorasa sudah melapor kepada pihak kepolisian Kuningan.

Menurut Kasat Reskrim AKP Sukirman SH bahwa penagkapan ini atas laporan pihak Dolog Bandorasa. Pelaku kita jerat pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun,” .ujarnya. //@BB

Baca selengkapnya......

BRSUD Waled Layani Pasien Jamkesmas dengan Baik

Cirebon - Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Waled Kabupaten Cirebon, meyalani Psien Jamkesmas dengan baik. Hal tersebut berdasarkan Survey yang dilakukan beberapa pihak, termasuk yang dilakukan pemerintah, dengan menerbitkan seperti yang dimuat Majalah Sambung Hati. Demikian dikatakan Dirut RSUD Waled, Dr. J. Suwanta, MARS. Menurutnya, hingga saat ini belum ada satupun klain yang diterima pasien Jamkesmas.




Suwanta menerangkan, selama ini pihak Rumah Sakit selalu memberikan pelayan terbaik, buat semua pasien termasuk Jamkesmas. Menurutnya, selama ini pihak Rumah Sakit tidak pernah membeda-bedakan masalah pelayanan, seperti yang banyak dituduhkan selama ini. "Kalau untuk Rumah Sakit Waled, saya berani jamin tidak akan membeda-bedakan tentang masalah pelayanan. Mau pasien biasa, kaya atau miskin bagi kita semua sama. Mereka butuh pelayan yang baik. Kalau tidak percaya, mana mungkin pemerintah memberikan penghargaan kepada kami," kata Suwanta.

Menurutnya, dari jumlah pasien Jamkesmas yang terdaptar di Kabupaten Cirebon, klaim kepada pusat bisa mencapai hingga Rp. 8 milliar dalam setahunnya. Ini membuktikan, bahwa pelayan Jamkesmas Rumah Sakit Waled sangat luar biasa. "Dalan setahunnya kita bisa klaim kepada pusat hingga delapan milliar. Ini membukatikan, betapa banyaknya pasien Jamkesmas yang kita tangani. Ini juga membuktikan, bahwa pelayan kita benar-benar maksimal. Kalau pelayanan kita asal-asalan, mana mungkin ada pasien Jamkesmas yang mada datang kesini," terang Suwanta.

Untuk Jamkesmas, lanjut Suwanta memang sudah diatur oleh Kepmenkes no. 125. Namun Pemda juga punya Perda yang posisinya lebih tinggi Kepmenkes. Masalahnya, daerah mempunyai konsekwensi tentang Jamkesmas tersebut. Jumlah selisih tarif ini kata Suwanta, ditagihkan kepada Pemkab Cirebon. "Selisih tarifnya kecil sekali. Ironiosnya saat ini sedang dibahas masalah Inadiarji. Nantinya, dengan adanya Inadiarji, subsidi pusat mengecil, namun subsidi Pemkab Cirebon akan membesar. Ini yang sedang kita bahas saat ini," ujar Suwanta.

Suwanta kembali menjamin, bahwa klaim Jamkesmas benar-benar sudah layak. Pasalnya, saat ini pihak Dinkes Provinsi Jabar sudah menempatkan Verifikator, untuk memantau layak tidaknya Jamkesmas di Klaim. Verifikator tersebut, sengaja disimpan untuk memantau kalau saja klaim Jamkesmas fiktif. "Jadi saya jamin, tidak ada klaim Jamkesmas yang fiktif dalam masalah ini. Semua final, ada pada Verifikator yang bekerja setiap harinya," tegas Suwanta.

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Komite Nasional Bela Negara (KNBN) Athur Simamora, mengaku puas dengan kinerja RSUD Waled. Menurutnya, penempatan tim Verifikator untuk jamkesmas adalah langkah maju, untuk menghindari data fiktip tentang klaim. Athurnya menilai, memang sudah seharusnya masalah Jamkesmas menjadi prioritas semua pihak.

Data yang berhasil dihimpun SC menyebutkan, dana untuk Jamkesmas tahun lalu adalah Rp. 8.762.632.840,- dari Depkes. Sedangkan dari APBD II adalah Rp. 1.882.450.000,-. Sedangkan bantuan dari Gubernur dan Dana Komplikasi adalah Rp. 19.250.000,- dan Rp. 63.749.495,-./@BB

Baca selengkapnya......

Terkait Ditahanya Teddy Broto

Kasat Pol PP Kab.Cirebon Tidak Bisa Berbuat Banyak

CIREBON,- Seorang pejabat di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta anaknya ditahan pihak Kejaksaan Sumber terkait dengan kepemilikan senjata api (senpi) dan amunisi berupa dua butir peluru aktif.

Menurut E. Subagja jaksa penyidik Kejari Sumber, tersangka yang kini resmi ditahan yakni Teddy Broto. 51, Kabid Ketentraman pada Kantor Satpol PP Kabupaten Cirebon , dan anaknya Trsena Winoto, 23.



“Mereka diancam undang undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 karena memiliki amunisi aktif dan senjata api yang aspal, dengan ancamana hukuman diatas 10 tahun,” katanya.
Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah jaksa memeriksa mereka selama beberapa jam, hingga akhirnya jaksa terpaksa menahan keduanya, dan membawa mereka ke rumah tahanan (rutan) sekitar pukul 16.00 wib.

Ketika ditanya mengenai alasan penahanan, Subagja, menurutnya untuk memperlancar proses penyidikan saja. “Sesuai aturan kami diberikan waktu selama 20 hari untuk menahan tersangka,” kata Subagja seraya menambahkan jika mobil dinas, senpi dan dua peluru aktif sudah diamankan sebagai barang bukti.

Untuk diketahui, bapak dan anak ini berurusan hukum ketika tersangka Tresna Winoto membawa mobil dinas bapaknya, tersangka Teddy Broto, jenis Carry Futura Nopol E 585 H pada 8 Januari 2009 lalu. Namun saat melintas mobil tersebut menabrak sebuah sepeda motor.

Ketika polisi memeriksa kendaraan ditemukanya sebuah senjata api dan amunisi 2 peluru yag masih aktif. Kasus kepemilikan senjata api itu memang telah ditangani oleh pihak kepolisian namun tidak dilakukan penahanan. Penahanan terhadap kedua tersangka mulai dilakukan ketika pihak kejaksaan menerima pelimpahan berkas dari kepolisian.

Kasat Pol PP Kabupaten Cirebon, Moch Sofian, kepada SC mengatakan dirinya mengaku belum melakukan upaya baik secara tertulis maupun secara lisan untuk meminta pihak Kejaksaan sumber agar melakukan penanguhan penahanan terhadap Teddy Broto.

Belum dilakukan upaya itu karena Kasat Pol PP menghormati proses hokum yang sedang di lakukan pihak kejaksaan Sumber, namun dalam hal ini saya tidak tinggal diam dalam arti selalu kordinasi dan memantau proses hokum yang sedang ditangani pihak kejaksaan yang mana nanti akan berupaya untuk melakukan permohonan agar tidak ditahan, minimalnya mengajukan permohonan tahanan rumah atau kota.

Sedangkan menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cirebon Happy Hadiastuti, SH, bahwa proses kasus ini terus berjalan, selama adalam proses penanganan dikejaksaan pihaknya tidak akan memberikan penangguhan penahanan, tegasnya./@BB

Baca selengkapnya......

Peresmian Kegiatan Fisik Pembangunan Tahun Anggaran 2008

Cirebon ,- Bersamaan dengan peringatan Hari Jadi ke-527 Kabupaten Cirebon, Kamis, 2 April 2009, Bupati Cirebon meresmikan hasil kegiatan fisik pembangunan tahun anggaran 2008, bertempat di Lapangan Pataraksa Sumber. Peresmian ini dilakukan secara simbolis pada 11 kegiatan pembangunan dari 2.020 buah kegiatan.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2008 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi sebesar Rp 1.188.654.000.000,00 (satu trilyun seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
- Belanja tidak langsung : Rp 710.027.000.000,00
- Belanja langsung : Rp 478.627.000.000,00
Selama tahun 2008, kegiatan fisik pembangunan menelan biaya Rp 478.627.000.000,00 dengan jumlah kegiatan 2.020 buah dan kini telah selesai 100%.
Adapun kegiatan yang diresmikan secara simbolis adalah:
Peningkatan Jembatan Serang di Kecamatan Babakan dengan biaya sebesar Rp 950.970.000,00
1. Peningkatan Jembatan Pamengkang di Kecamatan Mundu dengan biaya sebesar Rp 787.313.000,00
2. Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran Losari dengan biaya sebesar Rp 241.694.000,00
3. Pembuatan Longstorage dan Rehabilitasi Bendung Sindangkasih di Kecamatan Beber dengan biaya sebesar Rp 193.050.000,00
4. Pembuatan Bendung Skotbalk kali Ciberu 4 Kecamatan Losari dengan biaya sebesar Rp 237.038.000,00
5. Pembangunan Gedung Perinatologi BRSUD Arjawinangun dengan biaya sebesar Rp 4.150.549.000,00
6. Pembangunan Gedung Perawatan BRSUD Waled dengan biaya sebesar Rp 546.915.000,00
7. Pembangunan Gedung SMK Negeri 1 Gebang dengan biaya sebesar Rp 1.045.500.000,00
8. Rehabilitasi SD Negeri 1 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang dengan biaya sebesar Rp 240.000.000,00
9. Pembangunan Bangsal Pengelolaan dan Sarana Pengolah Ikan di Kecamatan Mundu dengan biaya Rp 272.524.000,00
10. Pembangunan dan Perluasan Kantor PD BPR, dengan bioaya Rp 272.524.000,00

Alokasi dana PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2008 sebesar Rp 13.000.000.000,00 terdiri dari:

- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10.400.000.000,00
- Anggaran Pendapatan belanja Daerah II (APBD) sebesar Rp 2.600.000.000,00

Dana tersebut dialokasikan ke sembilan kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Gegesik
2. Kecamatan Klangenan
3. Kecamatan Kapetakan
4. Kecamatan Susukan
5. Kecamatan Beber
6. Kecamatan Sedong
7. Kecamatan Pabedilan
8. Kecamatan Talun
9. Kecamatan Susukan Lebak

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga meresmikan dua kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu: Polindes Desa Putat Kecamatan Sedong, TK/PAUD Puspa Nida Desa Sampih Kecamatan Susukan Lebak.//@BB

Baca selengkapnya......

PSDA BBWS Cimanuk – Cisanggarung Antisipasi Kondisi Situ.

CIREBON,- sebagai antisipasi terjadinya musibah seperti jebolnya Situ Gintung, Tangerang Prov. Banten, Pengelola Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung melakukan peninjauan terhadap kondisi Situ Patok, Situ Sedong, dan Waduk Darma.

Menurut Kasno Kepala Seksi Operasional dan Pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Setelah dilakukanya peninjauan terhadap situ dan waduk yang berada di Cirebon dan di Kuningan, melihat situ sedong yang tingkat sedimentasi tergolong tinggi mengkhawatirkan air tidak bias lagi tertampung maka akan dilakukan pengerukan.

Tingginya tingkat sedimentasi situ sedong diakibatkan rusaknya tangkapan air di daerah hulu. "Karena itu selain pengerukan juga dibutuhkan perbaikan di daerah hulu agar tingkat sedimentasi bisa berkurang,

upaya yang sudah rutin dilakukan yakni, program konservasi. Di sekitar situ dan waduk sudah ditanami pohon. Khusus di lokasi Waduk Darma Kuningan, sedang diupayakan adanya jalan lingkar, sehingga kendaraan berat tidak melintas di atas waduk.,

namun dalam hal ini jangan diartikan kondisi situ dan waduk yang ada di Cirebon dan Kuningan kondisinya sudah gawat. peninjauan itu penting dilakukan karena kajian terakhir terhadap infrastruktur sumber daya air dilakukan sekitar 1993 lalu. Ungkapnya./@BB

Baca selengkapnya......

Hari Jadi Kab.Cirebon Ke-527 Sudah Dipersiapkan

Cirebon, Menyambut hari jadi Kab.Cirebon Ke- 527 yang jatu pada tanggal 2 April 2009, rupanya sudsah dipersiapkan secara matang oleh panitia dengan bukti bahwa panitia sudah merancang dan menjadualkan berbagai kegiatan atau perlombaan untuk memeriahkan hari jadi Kab.Cirebon.

Momentum keluarnya Cirebon dari kekuasaan Pajajaran yang tercatat dalam sejarah tanggal Dwa Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala, menjadi tonggak awal berdirinya Kabupaten Cirebon, atau bertepatan pada 12 Shafar 887 atau 2 April 1482 Masehi.


Menurut Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi ke-527 Kabupaten Cirebon, Drs. H. I. Cholisin, MA, tema dalam peringatan tahun ini adalah “Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Cirebon Ke-527, Kita Wujudkan Masyarakat Adil dan Makmur melalui Pemilihan Umum”. Adapun sub temanya sebagai berikut:


Dengan semangat hari jadi Kabupaten Cirebon ke-527, kita sukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang damai dan bermartabat.


Melalui hari jadi Kabupaten Cirebon ke-527, kita lanjutkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih dan transparan menuju keberhasilan di segala bidang.


Dengan semangat gotong royong membangun Kabupaten Cirebon, jadikan momentum hari jadi ke-527, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa



Sejumlah kegiatan turut memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-527 ini, diantaranya:

- Lomba Sepeda Santai, pada Minggu, 15 Maret 2009, start dan finish di Lapangan
Ranggajati Sumber.

- Lomba K3 antar SKPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,
untuk periode 10-25 Maret 2009.

- Lomba memancing, pada Sabtu, 21 Maret 2009 di Pemancingan Bu Nut Kecamatan Gebang.

- Lomba nyanyi karaoke, 23-25 Maret 2009, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

- Turnamen tenis lapangan, pada Selasa, 24 Maret 2009.

- Sepakbola persahabatan antara eksekutif dan legislatif, pada Jumat, 26 Maret 2009.

- Lomba karikatur, pada Jumat, 27 Maret 2009.

- Turnamen bola voli, pada Sabtu, 28 Maret 2009.

- Lomba melukis, pada Senin, 30 Maret 2009.

- Pasar Murah/Bazaar di GOR Ranggajati, mulai 30 Maret – 1 April 2009.

- Donor darah, pada Selasa, 24 Maret 2009.

- Kunjungan dan Pemberian Sembako, pada Rabu, 25 Maret 2009.

- Ziarah ke makam Sunan Gunungjati, pada Rabu, 1 April 2009.

- Khitanan massal, pada Kamis, 2 April 2009, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten
Cirebon.

- Dzikir dan Tabligh Akbar, pada Kamis, 2 April 2009, bertempat di Masjid Agung
Sumber.

- Prosesi Penjemputan, pada Kamis, 2 April 2009.

- Rapat Paripurna Istimewa DPRD, pada Kamis, 2 April 2009.

- Malam Resepsi, pada Kamis, 2 April 2009, bertempat di Hotel Apita Cirebon.

Baca selengkapnya......

Ribuan Surat Suara Rusak Ditemukan KPU

Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Cirebon menemukan ribuan surat suara yang rusak. Kerusakan kebanyakan untuk DPR Pusat dan Propinsi, diantaranya robek, cetakan meluber, tulisan buram serta kerusakan lainnya. Kemungkinan kerusakan akan terus bertambah mengingat sejauh ini pihak KPUD masih melakukan pemeriksaan.


Untuk KPUD Kabupaten Cirebon, kerusakan surat suara baru terdapat untuk kecamaan Weru dan Plered. Di dua daerah ini sedikitnya ada 5 boks yang rusak, atau sekitar 2.500 surat suara, mengingat dalam satu boks berisi 500 surat suara.
“Saya kira jumlahnya akan terus bertambah, saat ini baru kita temukan sekitar boks atau 2500 surat ,” kata Tata Sumirta, Sekretaris KPUD Kabupaten Cirebon, Kamis (12/3).

Pemeriksaan pisik surat suara tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemngutan Suara (PPS). Kerusakan yang sama juga terjadi di KPUD Kota Cirebon , jumlahnya hamper sama dengan KPUD Kabupaten Cirebon..

Pantauan yang dilakukan di lapangan, anggota PPK dan PPS di kedua daerah tersebut masih melakukan pemeriksaan dan meneliti lembar demi lembar surat suara yang sudah diterima dari pusat.

Atas kerusakan tersebut kedua KPUD ini akan segera menindaklanjuti temuan itu dengan melaporkannya ke pusat, intinya agar dilakukan penggantian sebelum pelaksanaan Pemilu itu dilakukan. “Temuan itu secepatnya akan kami laporkan ke KPU Pusat dan propinsi agar segera dilakukan penggantian,” kata Tata.

Baca selengkapnya......

SMAN 1 Dukuh Puntang Cirebon Pelopori Sijan

SMAN 1 Dukuh Puntang Kabupaten Cirebon yang juga merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) yang ada di Kabupaten Cirebon saat ini terus memberdayakan para siswanya melalui kegiatan-kegiatan yang dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa.

Demikian dikatakan Kepala Sekolah SMAN 1 Dukuh Puntang Kabupaten Cirebon Oso Rohyana yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Dudung Mulyana.


Menurut Oso, salah satu program yang sedang dikembangkan oleh SMAN 1 Dukuh Puntang antara lain pengembangan kantin kejujuran dan Sisihkan Uang Jajan (Sijan). Program Sijan yang digalakan oleh siswa melalui pengurus OSIS ternyata cukup lumayan baik dan seiring waktu perkembangannya selalu meningkat, ujar Oso.

Sijan dikatakan Oso, merupakan program untuk menyisihkan uang jajan para siswa yang setiap harinya menyisihkan uang jajan para siswa sebesar Rp100 perhari bagi setiap siswa. Alhmadulillah program tersebut sangat didukung oleh seluruh siswa yang ada disekolah kami, bahkan dengan Sijan yang hanya Rp100 perhari mampu mengumpulkan dana Rp600.000 perbulannya, kata dia.

Ditambahkannya dari program Sijan tersebut pula yang langsung pengelolaannya langsung di kelola siswa mampu dinikmati oleh semua siswa yang ada dan itu juga sangat mendidik siswa dalam mengurus keuangan. Dari program Sijan kini pengurus OSIS mampu membeli lemari pendingin dan itu semua dinikmati oleh semua siswa, karena memang program ini dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa, papar dia.

Sementara di bagian lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Dudung Mulyana yang dimintai komentarnya sangat mendukung sekali langkah SMAN 1 Dukuh Puntang tersebut.

Saya pernah berkunjung ke SMAN 1 Dukuh Puntang, memang iklim sekolahnya sangat berbeda. Saya melihat program sekolah selalu direspon dan dilakukan dengan baik. Hal itu juga tentunya karena figur kepala sekolahnya yang selalu bertekad memajukan sekolahnya serta para gurunya tanpa mempunyai rasa takut tersaingi atau apa pun, kata Dudung.

Baca selengkapnya......

Gapensi Kab. Cirebon Muskercab

Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM membuka Musyawarah Kerja Cabang III Gabungan Pelaksana Konstruksi nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Cirebon Tahun 2009, bertempat di Hotel Patra Cirebon, Selasa, 27 Januari 2009.

Hingga saat ini di Kabupaten Cirebon sudah terdapat 22 buah kelembagaan yang mewadahi para pengusaha pelaksana jasa konstruksi yang akan turut ambil bagian dalam persaingan yang sehat dalam mengisi pembangunan yang demokratis demi meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah hanya dapat menyediakan bantuan fasilitas secara selektif dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat serta ketersediaan aksesibilitas terhadap informasi tentang peluang bisnis, teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, khususnya di bidang jasa konstruksi, agar lebih kreatif dalam menciptakan peluang berusaha dan memiliki daya saing yang kuat baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.

Pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara berkesinambungan akan menunjukkan betapa sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasioanl sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat, guna menumbuhkembangkan pemahaman maupun kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing, untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Konsepsi tersebut adalah merupakan implementasi dari kebijakan umum anggaran (KUA) dalam rangka mengisi amanat otonomi yang makin luas, nyata dan bertanggungjawab.

Muscab ini diharapkan dapat memenangkan persaingan pasar dan mewujudkan peningkatan profesionalisme para pengusaha jasa konstruksi.

Baca selengkapnya......

Pejabat Eselon IV Pemkab Cirebon dilantik

Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM melantik 890 orang Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa, 20 Januari 2009 bertempat di GOR Ranggajati, Sumber. Hadir dalam kesempatan ini unsur Muspida, para pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon, para camat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan serta undangan lainnya.

Dalam pelantikan kali ini selain melantik pejabat baru juga dilakukan pengukuhan bagi pejabat yang tetap menduduki jabatan lama. Hal ini berkenaan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai bukti telah terjadi dinamika yang sangat mendasar dalam tatanan sistem pemerintah daerah.

Pelantikan ini merupakan bagian integral dari konsep reformasi di bidang aparatur, sebagai wujud kesungguhan pemerintah daerah dalam menata struktur kepegawaian yang kuat dan kompeten, guna menjalankan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari pelantikan ini adalah untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, terutama kinerja personal, kinerja kelembagaan maupun kinerja pembangunan. Program mutasi yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah ini tetap mengacu kepada aspek administratif, aspek yuridis serta aspek penilaian yang didasarkan secara obyektif dan rasional.

Semua ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja-kinerja yang produktif. Bupati mengucapkan selamat bekerja kepada semua pejabat yang dilantik beserta istri. Bupati berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik ini dapat mengukir prestasi pada bidang pekerjaan yang baru dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat demi terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera didukung oleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Baca selengkapnya......

Kegiatan WSLIC II Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun.

Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM meresmikan Sarana Air Bersih Kegiatan WSLIC II Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, Rabu 4 Februari 2009. Tahun ini pemerintah menetapkan sasaran umum pembangunan kesehatan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan.


Sasaran tersebut secara khusus terkait dengan kesehatan lingkungan dan ditujukan antara lain untuk: Meningkatkan jumlah keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, Meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi atau jamban dan air bersih dan Menurunnya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan penyakit berbasis lingkungan.

Adapun Tujuan WSLIC yaitu meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di pedesaan melalui: Perubahan perilaku, Pelayanan kesehatan berbasis lingkungan serta Penyediaan air bersih dan sanitasi yang aman, cukup dan mudah dijangkau, Kesinambungan dan efektifitas program melalui partisipasi masyarakat.

Sehingga indikator keberhasilan kegiatan WSLIC-2 tidak hanya dilihat dari penyelesaian pembangunan fisik, administrasi dan berfungsinya sarana semata tetapi lebih kepada bagaimana hasil kegaitan WSLIC-2 dapat berkesinambungan dan masyarakat dapat mengembangkannya secara mandiri.

Sejak awal pelaksanaan kegiatan masyarakat diajak berpartisipasi aktif baik dalam penetapan masalah, penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah, penetapan pemecahan masalah, pembuatan rencana kerja masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan sampai pada tingkat bagaimana masyarakat dapat mengoperasionalkan dan mengembangkan sarana yang telah dibangun melalui kegaitan WSLIC tersebut.

Kepada seluruh masyarakat Bupati menghimbau untuk membudayakan 4 pesan pokok PHBS, yaitu, Buang air besar selalu di jamban/WC, selalu membuang kotoran bayi/balita ke jamban/WC, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah kontak dengan tinja dan sebelum makan serta selalu menggunakan air bersih.

Baca selengkapnya......

Diskanla Jamin Tidak Akan Berdampak Pada Mata Pencaharian

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon menjamin hasil buangan lumpur dari pengerukan tidak akan berdampak pada kelangsungan mata pencaharian masyarakat sekitar.

Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Cirebon melalui pengawas lapangan, Sugono , mengatakan dampak dari pengerukan sebenarnya tidak mempengaruhi masyarakat disekitar pantai khususnya petani garam, nelayan, dan petani kerang hijau, karena jarak antara tempat budi daya kerang hijau dengan lokasi pembuangan jaraknya sangat jauh yaitu sekitar tujuh mil dari garis pantai.



"Tempat pembuangan lumpur ini sudah mendapat rekomendasi dari Nafigasi, Amdal, Sarbanda jadi tidak akan berdampak pada para petani dan nelayan sekitar," ujarnya.

Disinggung masalah Penyewaan kapal keruk, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Lilik Indarsih, mengaku kapal tersebut disewa oleh pihak PLTU sebesar Rp360 Juta hingga 10 April nanti dengan lima kali pembayaran. Saat ini pihak PLTU sudah membayar sebesar Rp120 Juta dan sisanya masih Rp240 Juta akan dibayar tiga kali cicilan lagi.

"Pihak PLTU sudah membayar Rp120 Juta dan sekarang uang tersebut sudah disetorkan ke kas daerah, yang nantinya akan digunakan untuk biaya oprasional kapal tersebut dan juga alokasi kebutuhan yang lain," katanya.

Sementara untuk tindak lanjut sikap protes masyarakat kemarin, imbuhnya, Diskanla akan menugaskan pihak yang berada dilapangan agar mengajak perwakilan masyarakat sekitar untuk menyaksikan pembuangan tersebut dengan tujuan mayarakat mengetahui yang sebenarnya.

"Langkah dekatnya yaitu mengajak perwakilan masyarakat untuk ikut dalam proses pembuangan, setidaknya setelah itu mereka akan menceritakan yang sebenarnya kepada masyarakat yang lain," imbuhnya.

Baca selengkapnya......

Lima Permasalahan Kabupaten Cirebon Di Bahas BKPP

Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah Cirebon, Ano Sutrisno, Selasa (3/2) siang tadi berkunjung ke kantor Bupati Cirebon untuk membahas sejumlah isu sosial yang berkembang di Kabupaten Cirebon .


Menurut Ano, pihaknya menemukan beberapa isu yang terjadi di Kabupaten Cirebon seperti melemahnya expor industri rotan, percepatan pembangunan di wilayah Cirebon Timur, pembebasan lahan proyek nasional (jalan tol dan PLTU) yang masih belum tuntas, degeradasi lingkungan pantai dan Sumber daya kelautan serta masalah banjir dan kekeringan.

Dari beberapa temuan isu yang pernah dibahas di Gedung Sate beberapa waktu yang lalu tersebut, Ano menyarankan beberapa solusi untuk segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga semua permasalahannya bisa segera teratasi.

"Untuk masalah expor rotan, kami menyarankan Pemkab Cirebon menjadikan Cirebon sebagai pusat pelatihan dan design furniture dengan program gerbang rotan, sehingga para investor mengetahui pusat rotan hanya ada di Cirebon," kata Ano saat bersilaturahmi dengan Bupati Cirebon yang dihadiri seluruh unsur Muspida di gedung Nyi Mas Gandasari.

Sementara untuk masalah pertumbuhan ekonomi Wilayah Cirebon Timur, Ano meminta agara Pemkab Cirebon lebih cepat dan berkonsentrasi mencari potensi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Mengenai pembebasan lahan proyek nasional seperti PLTU Dan jalan tol, Bakorwil meminta Pemkab untuk transparan sedangkan masalah degradasi lingkungan pantai dan sumber daya kelautan serta masalah banjir dan kekeringan, Ano meminta Pemkab melakukan perbaikan ekosistem pantai dan laut serta melakukan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca selengkapnya......

GEBYAR IMUNISASI DI KABUPATEN CIREBON

Bupati Cirebon, Drs. H. Dedi Supardi, MM membuka Gebyar Imunisasi di Kabupaten Cirebon pada Kamis, 29 Januari 2009, bertempat di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Sekretariat Daerah. Acara ini merupakan kerjasama antara TP PKK, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan LSM MCCI/IP.


Keberhasilan pembangunan manusia diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Komponen IPM meliputi indeks kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup, indeks pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan indeks ekonomi yang diukur dengan daya beli masyarakat. Pada tahun 2006, IPM masyarakat Kabupaten Cirebon 66,34 dan meningkat menjadi 66,56 pada tahun 2007.

Indeks Kesehatan berupa umur harapan hidup dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan balita. Imunisasi merupakan intervensi yang terbukti efektif untuk mencegah penyakit tertentu. Imunisasi lengkap terhadap bayi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita.

Salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah Desa Siaga. Desa Siaga berfungsi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, media komunikasi kesehatan dan bentuk pembinaan tenaga kesehatan di desa. Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan adanya posyandu yang aktif dan kehadiran ibu, bayi, balita dan ibu hamil di posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk imuniasasi dasar bagi bayi dan ibu hamil.

Indikator keberhasilan program imunisasi adalah pencapaian Universal Child Immunization (UCI) desa yang memberikan gambaran pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi. UCI desa tercapai apabila pencapaian program imunisasi paling sedikit 80% pada semua jenis imunisasi dan merata di seluruh wilayah. Pada tahun 2007, desa yanng mencapai UCI sebanyak 255 desa (60,14%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2008, menjadi 289 desa (68,16%). Pada tahun yang sama, puskesmas UCI sebanyak 40 puskesmas (97, 47%) serta kecamatan UCI sebanyak 32 kecamatan (80%).

Baca selengkapnya......

Alokasi Anggaran Perbaikan Jalan Minim

Banyaknya ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang rusak, dianggap tidak sebanding dengan anggaran pembangunan jalan yang tersedia dalam APBD.

Menurut informasi, APBD Kabupaten Cirebon yang ada pada Dinas Bina Marga untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan berkisar Rp2,4 miliar. Dana tersebut rencananya dialokasikan antara lain untuk rehabilitasi jalan Karangsembung, Dukuhwidara, Damarguna, jalan masuk ke SMPN 1 Pabuaran, dan jalan masuk ke SMPN 2 Lemabahabang.



Jalan rusak di depan Pasar Ciledug, Pasar Pabuaran, dan Pasar Babakan, nama kegiatannya tidak muncul.

Ketika ingin dikonfirmasikan ke Dinas Bina Marga, Kepala Bidang Bina Teknik, Chepy Wirahmana tidak ada di tempat. Dihubungi melalui telepon selulernya, Chepy tidak begitu hafal sebab datanya ada di kantor. Saat hendak dikonfirmasi, Sugeng Raharjo yang juga salahsatu staf Dinas Marga tidak ada di tempat.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Cirebon, Ade Firmansyah menilai, dengan alokasi anggaran yang terbatas, memang tidak bisa diharapkan secara maksimal untuk membangun sarana jalan yang rusak.

Baca selengkapnya......

Pemkab Habiskan Dana Rp700 Juta

Universitas Cakrabuana Terganjal Perizinan

Sejak tahun 2007, Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM mempunyai keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi (PT) di Kabupaten Cirebon . Sebab, hingga saat ini di wilayahIII tinggal Kabupaten Cirebon yang belum memiliki PT. Sepertinya keinginan tersebut untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan belum bisa direalisasikan. Pasalnya, pendirian universitas terganjal izin pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Cirebon .


"Sebab, saat ini kuota untuk mendirikan perguraan tinggi dari Departemen Pendidikan Nasional telah habis. Sehingga, perguruan tinggi yang akan dibangun oleh Pemkab Cirebon belum bisa direalisasikan dalam waktu beberapa tahun ke depan," kata Kasubag Program Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Cirebon, Drs Moch Hafni
Menurut Hafni, meskipun izin untuk mendirikan universitas telah habis kuotanya, Pemkab Cirebon masih memiliki cara dan jalan agar Pemkab Cirebon bisa mendirikan universitas.

Lanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh Pemkab Cirebon untuk mendirikan universitas adalah dengan cara melakukan penggabungan dengan beberapa sekolah tinggi yang sudah ada saat ini. Selanjutnya, Pemkab Cirebon tinggal menambahkan fakultas-fakultas yang belum ada.

"Selain itu, Pemkab Cirebon bisa juga menempuh cara berafiliasi dengan perguraun tinggi negeri seperti Unpad atau semacam kelas jauh. Selanjutnya setelah sekian lama nantinya kelas jauh tersebut akan berhenti dan bisa menjadi universitas tersendiri," tegasnya.

Padahal, untuk mewujudkan pendirian PT yang akan dinamai Universitas Cakrabuana tersebut, Pemkab Cirebon telah melakukan studi kelayakan dengan menggandeng konsultan CV Sasana Karya. Bahkan saat ini, di lobi kantor Bapeda Kabupaten Cirebon telah ada sebuah maket yang menggambarkan bangunan Universitas Cakrabuana secara lengkap.
"Untuk membuat studi kelayakan dan perencanaan secara detil pembangunan fisik universitas telah menghabiskan dana sekitar Rp700 juta sejak tahun 2007," sebut Hafni.

Bangunan Universitas Cakrabuana tersebut nantinya akan memanfaatkan lahan milik Pemkab Cirebon di depan asrama Haji Watubelah. Dan untuk membangunan universitas yang lengkap dan sesuai dengan maket yang telah ada diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp80 miliar.

"Namun saat ini yang terpenting adalah bagaimana Pemkab Cirebon mengusahakan izin pendirian unversitas dengan membentuk tim koordinasi yang bisa melobi dengan perguran tinggi yang ada di Kabupaten Cirebon mau tidak untuk bergabung. Sebab, bila mengandalkan izin sendiri akan sulit karena kuotanya telah habis," pungkasnya.

Baca selengkapnya......

BOS SMP Jadi Rp540 Ribu/Tahun

Sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri maupun swasta pada tahun 2009 bakal mendapatkan bantuan BOS (biaya operasional sekolah) reguler yang berlipat dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2008 BOS dari pemerintah pusat sekitar Rp29.500/siswa/bulan, tahun ini menjadi Rp45 ribu/siswa/bulan atau Rp540 ribu/tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga direncanakan memberikan BOS untuk SMP sebesar Rp10.625/siswa/bulan atau Rp127.500/tahun.


Selain itu, pemerintah pusat juga kembali akan memberikan bantuan BOS buku senilai Rp30 ribu/siswa. Pemprov Jawa Barat juga tidak mau kalah untuk meningkatkan pendidikan, tahun anggaran 2009 merencanakan pemberian BOS buku bagi siswa SMP sebesar Rp10 ribu/siswa. Namun, yang sebelumnya ada bantuan dari Pemkab Cirebon melalui program bebas DSP, tahun 2009 tidak ada lagi.

"Dengan adanya BOS dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi totalnya sebesar Rp55.625/siswa, oleh Pemkab Cirebon dianggap cukup. Sehingga tidak perlu lagi ada bantuan dari APBD Kabupaten Cirebon. Tahun 2008 hanya sebesar Rp54.500/siswa dengan rincian BOS pusat mendapat Rp29.500, bantuan pemkab melalui program bebas DSP sebesar Rp15 ribu dan bantuan rutin biaya alokasi umum (BAU) Rp10.000," ungkap Kasi SMP Drs H Iman Sukiman MM mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Dudung Mulyana MM.

Dikatakan, sebetulnya berdasarkan perhitungan RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah), membutuhkan Rp6.5000/siswa, dengan parameter perhitungan jumlah rombongan 24 kelas atau sekitar 960 siswa. Dengan keterbatasan dana di SMP, sekarang tidak dapat program DSP dan dana rutin BAU, maka harus mengefisienkan anggaran yang ada. Padahal, dana rutin BAU itu untuk untuk pengadaan listrik, telepon, air, ATK (alat tulis kantor), dan perbaikan ringan seperti mengecat dan pergantian genteng atau kaca.

Sehingga, kemungkinan perbaikan dan perawatan ringan tidak tersentuh,
Bagaimana solusinya selain melakukan efisiensi? Menurut Iman, bupati menekankan tidak boleh memungut dari siswa, maka kepala sekolah harus memanfaatkan dana yang ada. "Kepala sekolah tidak boleh minta iuran dana dari siswa meskipun kekurangan dana untuk bayar listrik, kecuali masyarakatnya peduli," tandasnya.

Baca selengkapnya......