Cirebon, SC- dalam suatu upaya menciptakan situasi Kabupaten Cirebon lebih aman dan tertib serta menegakan perda Jajaran Satpol PP Kabupaten Cirebon kembali melakukan oprasi pekat dengan sasaran minuman keras (miras),
Razia di lakukan diwilayah barat Kabupaten Cirebon seperti daerah Palimanan, Arjawinangun,Plumbon dan Jamlang. Hasilnya, Pol PP berhasil menyita ratusan botol miras berbagai merk dan ukuran dari beberapa pedagang.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Sofyan SH MH melalui Kabid Tibum Teddy Broto didampingi Kasi Tibum Kusaeri Msi mengatakan, razia dilakukan setelah pihaknya mendapat banyak pengaduan dari masyarakat tentang maraknya miras diempat wilayah itu. ”Hari ini (kemarin,red) kami berhasil menyita 200 botol miras berbagai merek dan ukuran,” ungkap Kusaeri kepada SC.
Berawal laporan dari masyarakat tentang ada penjualan miras, disejumblah daerah strategis maka pihaknya langsung melakukan razia untuk menciptakan situasi Kabupaten Cirebon lebih aman dan tertib. ”Oprasi rutin kami lakukan, terlebih jika ada laporan dari masyarakat” ungkapnya.// Bambang
Selasa, 23 Desember 2008
Satpol PP Razia Miras Di Wilayah Barat
Memasang Baligo Gambar Caleg Sembarang
Satpol PP Kab.Cirebon Tegakan Perda
CIREBON,SC- Pemilu 2009, para caleg kini sudah banyak memasang atribut kampanye dario mulai bendera partai politik hingga baligo gambar calon anggota legislatif yang melanggar perda kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah Kabupaten Cirebon. Sebab, bendera partai ataupun baligo dipasang tiang rabu lalulintas, penunjuk jalan, pohon taman jalan hingga menggangu pengguna jalan raya.
Dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, HM Sofyan SH MH mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penertiban sejumlah atribut partai yang melanggar K3,” saat iti kami sedang membahas semacam surat keputusan dari bupati untuk melakukan penertiban atribut partai yang melanggar K3,”tegasnya.
Kasat juga dalam megakan perda yang ada, pihaknya juga meminta agar Panwaslu agar mengambil sikap atau memberikan teguran kepada para caleg yang tetap membandel dalam memasang baligo sembarang, apa lagi sampai memasang didaerah terlarang seperti disarana tempat ibadah, lingkungan perkantoran pemkab dan disarana pendidikan. Tegasnya.//bambang
PKBM PLS Disambut Baik Masyarakat Kalangan Bawah
Cirebon – Program Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) khususnya bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kabupaten Cirebon sukses. Hal tersebut meruntut dari banyaknya pengakuan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan PKBM. Beberapa Kelompok Belajar mengatakan, program yang banyak diikuti masyarakat kelas bawah ini sangat membantu, dalm hal pendidikan. “Kami sangat terbantu sekali dengan adanya PKBM ini. Saya awalnya buta hurup. Setelah mengikuti program ini sudah bisa membaca. Tutornya juga sangat berpengalaman,” aku Warso salah seorang warga yang mengikuti program KF.
Hal senada dikatakan Karman, salah seorang peserta program kejar paket B. Menurutnya, walaupun saat ini usianya sudah 20tahun, namun dia optimis bisa mengikuti semua program hingga paket C. Masalahnya aku Karman, ia tidak mampu melanjutkan sekolah hingga SLTP. “Saya yakin bisa mendapatkan ijazah SLTP hingga SMU, walaupun hanya sebatas ijazah persamaan. Justru dengan adanya kejar pakat C ini, bisa memotifasi saya untuk berjuang walaupun dengan keterbatasan yang saya miliki,” ujar Karman.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Dudung Mulyana, MSi melalui Kabid PLS, H. Asdullah Anwar, MM mengakui, bahwa program PLS tersebut memag sangat berat. Masalahnya kata Asdullah, pihaknya harus benar-benar jeli melakukan pemantauan diberbagai daerah, untuk mengetahui sampai sejauh mana program PLS tersebut berjalan. “Kami harus terjun langsung kelapangan, melihat sampai sejauh mana program ini benar-benar dijalankan. Jangan sampai niat baik pemerintah disia-siakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Asdullah.
Asdullah menerangkan, untuk program PLS tahun 2007 nilainya sekitar Rp. 3 Milliar. Dana tersebut menurutnya, terbagi dalam tiga bagian. Masing-masing dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten. Untuk APBD Kabupaten ujarnya, nilainya sekitar Rp. 450 juta. Sedangkan untuk APBD Provinsi hingga saat ini belum juga bisa membayar. “Provinsi hingga saat ini belum juga membayar, dan untuk APBN saya lupa berapa jumlah semuanya. Yang pasti total semunya sekitar tiga miliaran,” ujar Asdullah.
Dana tersebut lanjut Asdullah, mencakup untuk KF, Kejar paket A, B dan C serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Untuk KF kata Asdullah berjumlah 600 kelompok dengan nilai Rp. 3,5 juta/kelompok. Kejar Paket A berjumlah 2 kelompok dengan bantuan Rp. 12 juta/kelompok. Kejar Paket B berjumlah 45 kelompok dengan bantuan Rp. 18 juta/ kelompok. Sedangkan untuk kejar paket C berjumlah 44 kelompok dengan bantuan Rp. 18 juta/kelompok. Lalu untuk TBM hanya 2 kelompok dengan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan Rp. 10 juta.
Sedangkan untuk rencana kegiatan PLS tahun depan tambah Asdullah, nilainya mengalami penurunan, dengan jumlah Rp. 1,3 Milliar. Nilai pasti dari APBD Kabupaten ujarnya, sebesar 250 juta. Sedangkan hingga saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui berapa jumlah dari APBD provinsi dan APBN. “Jumlahnya saya belum tahu. Namun yang jelas program ini akan terus berjalan. Kami meminta semua pihak mengawasinya, karena ini proyek nasioanl,” tegas Asdullah.
Hingga saat ini, Diknas belum bisa merinci berapa banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang mengalami buta hurup, atau yang tidak lulus SD, SLTP maupun SMU. Namun dari survey tidak resmi menyebutkan, saat ini masih ada ribuan masyarakat Kabupaten Cirebon yang masuk kedalam kategori Buta Huruf, tidak lulus SD, SLTP maupun SMU. Namun survey tersebut belum tentu keabsahannya.
Hingga saat ini, masyarakat berharap banyak dengan adanya program PLS ini. Bagaimanapun, program ini benar-benar sangat membantu masyarakat kelas bawah. Saat ini, pihak Diknas dituntut untuk lebih konsen lagi menangani masalah tersebut. “Jangan sampai program dananya milyaran rupiah ini disalah gunakan. Bagaimanapun, celah untuk menyalah gunakan dana ini sangat terbuka lebar. Tergantung moral para penyelenggara itu sendiri,” kata salah seorang masyarakat yang enggan disebutkan namanya.//Bambang
Samsat Sumber Optimalkan Pelayanan.
Cirebon, SC– Samsat Sumber memberikan pelayan prima kepada para pemohon perpanjangan STNK serta BPKB. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya pemohon STNK serta BPKB. Tercatat, setiap harinya ada ratusan pemohon yang datang ke Samsat Sumber. “Awalnya saya ragu dengan kinerja Samsat Sumber. Namun setelah saya rasakan, ternyata pelayanannya professional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” aku salah seorang pemohon pembuat STNK, beberapa waktu lalu.
Hal senada dikatakan Taspin, warga Cirebon.menurutnya, dia hanya butuh waktu satu hari untuk perpanjangan STNK. Itu pun aku Raspin, karena syarat yangdia bawa untuk perpanjangan tersebut kurang lengkap. “Saya salut dengan kinerja Samsat Sumber. Syarat kurang satu saja, mereka tidak mau proses. Ini benar-benar kinerja profesional Lagi pula, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan seperti yang dipasang di papan informasi,” kata Taspin.
Sementara itu Kanit Regiden Samsat Sumber, Iptu Jon H. Situmpol mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Samsat Sumber mengacu kepada Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, untuk mempermudah dan menghindari adanya upaya percaloan pihaknya memasang beberapa spanduk. “Kami memasang beberapa spanduk serta daftar biaya pengurusan yang sesuai dengan ketentuan. Ini supaya mempertegas lagi, bahwa pihak kami tidak pernah melakukan pungli,” ungkap Jon.
Pemasangan spanduk juga aku Jon, dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui bahwa memperpanjang STNK dan BPKB semudah membalikan telapak tangan. Asal semua syarat dipenuhi, lanjut Jon, pihaknya akan cepat memproses perpanjangan tersebut. “Ini bukan omong kosong. Proses yang kami jalankan tidak makan waktu berhari-hari. Asal syaratnya lengkap, hari itu juga selesai. Tapi mohon maaf, pemohon harus menunggu daftar antri,” ujar Jon.
Jon juga menepis anggapan, tentang banyaknya calo yang berkeliaran di Samsat Sumber. Selama ini akunya, pemohon datang langsung ke loket untuk mendaftarkan permohonan. Untuk Sedang untuk Wilayah Timur, hal itu hanyalah untuk mempermudah pembayaran para wajib pajak. “Kalau untuk wilayah timur itu hanya untuk mempermudah saja pembayaran pajak. Finishingnya tetap di Samsat Sumber. Ini bagian dari pelayanan kami kepada para pemohon,” kata Jon. (Bambang)
Gubernur Jabar Lantik Desa
CIREBON,SC- hasil sidang paripurna istimewa DPRD, Drs H. Dedi Supardi,MM-Ason Sukasa SmHk secara resmi dilantik menjadi bupati Cirebon periode 2008-2013 oleh Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan Lc,di gedung DPRD Kab.cirebon.
Pada acara pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat , seperti anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang ESDM Drs Enggartiasto Lukita, Dr Yudhi Chrisnandi, Ketua DPRD Jawa Barat HM Ruslan, Wakil Ketua DPRD H Rudy Harsa Tanaya, anggota DPRD Jawa Barat Teti Kadi Bawono, Kepala Bakorwil Cirebon Drs H Nunung Sanuri MPd, serta muspida wilayah III Cirebon dan pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon.
Pasanga Desa ini jadwal awal bahwa pelantikan akan dilaksanakan pukul 09.00, diundur menjadi pukul 14.00. Pengunduran tersebut disebabkan pada saat bersamaan gubernur jawa Barat menerima kunjungan salah satu menteri di Bandung.
Meski ada perubahan waktu dilantiknya Desa namun para tamu undangan sabar menunggu, meskipun situasi yang aman terlihat di lingukungan kantor dijaga ketat oleh jajaran Polres Cirebon semenjak satu H-1.
Menurut Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan sesudah melantik Desa mengatakan, Cirebon merupakan daerah yang beberapa tahun lalu masa kejayaan dan menjadi pusat penyebara Islam di Jawa Barat dan Pulau Jawa. “Sehingga, denga kembali di percaya oleh masyarakat Kabupaten Cirebon pada masa lalu,” katanya, //Bambang
Penghargaan Terus Diraih Bupati Cirebon
CIREBON- SC, Tak lama setelah dilantik menjadi Bupati Cirebon periode 2008-2013, Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM, meraih dua penghargaan secara berturut dari dua penghargaan tersebut diantaranya Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi dan bidang ketahanan pangan.
Dalam hal ini Pemkab.Cirebon mendapatkan prestasi sebagai peserta kabupaten/kota terbaik saat mengikuti acara Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi di gedung DPR RI pada tanggal 9-12 Desember 2008 saat peringatan Hari Anti Korupsi penghargaan berhasil diraih Pemkab Cirebon di tingkat nasional.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, BUMN,BUMD dan perusahaan swasta yang ada di Indonesia, Pemkab Cirebon dinyatakan sebagai peserta terbaik.Hal itu zetelah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan MPR RI, ketua DPR RI, Ketua BPK, Jaksa Agung, Meneg BUMN, Mendagri, Meneg PAN, Memperin, Panitia anggaran DPR RI, Dirjen Otda dan Ketua PWI Pusat.
Tidak begitu lama menerima penghargaan Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi,Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM mendapt penghargaan lagi di bidang ketahanan pangan dalam rangka peningkatan produksi beras nasioanl (P2BN). Penghargaan rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara .
Menurut Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak), Ir Ali Efendi MM, penghargaan diberikan kepada Drs H Dedi Supardi MM karena selama memimpin Kabupaten Cirebon mampu menciptakan ketahanan pangan. ” Bila program nasional setiap daerah minimal mampu meningkatkan 5 persen dari produksi beras, Kabupatem Cirebon mampu meningkatkan produksi beras sebesar 20 persen atau 480 ribu ton /tahun,”jelasnya kepada SC .//Bambang
Senin, 22 Desember 2008
Wartawan Lebih Tahu Siapa Yang Akan Dimutasi
Cirebon,SC- Seperti yang diungkapkan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Drs H Nur Riyaman Novianto MM ”Untuk nama-nama saya rasa wartawan lebih tahu biasanya siapa-siapa saja yang dimutasi dan di promosikan,”
untuk pejabat-pejabat yang akan mendapatkan promosi dari eselon III ke eselon II telah melakukan fit and proper test di Bandung. Sebab, untuk jabatan eselon II harus mendapatkan persetujuan dari gubernur.
hingga akhir Desember 2008 ini Pemkab Cirebon tidak akan mengelar mutasi untuk mengisi jabatan yang kosong. ”Nantinya mutasi akan dipusatkan pada bulan Januari bersamaan dengan mulai dilaksanakan PP 41 tahun 2007,” tuturnya.
Ditambahkan Sekda, Hal tersebut dilakukan karena pada tahun 2008 ini, anggaran untuk melaksanakan PP 41/2007 belum dianggarkan dalam APBD tahun 2009 dan baru akan dianggarkan dalam APBD tahun 2009. Sehingga meskipun PP 41/2007 sudah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2008 tapi baru akan dilaksanakan pada tahun 2009.
”Sehingga nantinya PP 41/2007 ada 1.276 pejabat yang akan dilantik kembali karena terjadi perubahan nomenklatur dan kewenangan dari SKPD yang lama,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM menegaskan, pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemkab Cirebon akan dilakukan pada bulan Januari 2009 mendatang.
“Saat ini nama-nama yang akan menduduki jabatan baru maupun yang akan dimutasi telah siap. Namun mutasi akan tetap dilakukan pada Januari mendatang,”katanya //Bambang
HUT Dharma Wanita Persatuan Ke -9 Potong Tumpeng
Cirebon,SC- Pada acara peringatan hari jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) tingkatkan Kabupaten Cirebon Ke-9 dengan tema "kita tingkatkan tanam dan pelihara untuk mencapai ketahanan pangan".diperingati secara sederhana dengan pemotongan tumpeng diruang Nyimas Ganda Sari.
Meskipun dilakukan secara sederhana namun pada acara peringatan hari jadi DWP tersebut dihadiri Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon Hj Sri Heviyana, istri wakil Bupati Hj Aini Ason Sukasa, Ketua DPW Kabupaten Cirebon Hj Titi Nur Riyaman serta unsur muspida Kabupaten Cirebon.
Menurut ketua DPW Hj Titi Nur Riyaman AMKes SKM, sebenarnaya peringatan HUT DPW akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2008 lalu yang merupakan hari lahir DPW. ”Namun pada saat bersamaan banyak kegiatan yang dilakukan dilingkungan Pemkab Cirebon, maka HUT ke-9 DPW baru bisa dilaksanakan tanggal 16 Desember 2008,”
Pada peringatan HUT DPW juga diadakan beberapa kegiatan khususnya kegiatan sosial seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu di panti asuhan, beasiswa bagi siswa SD-SLTA maupun aksi donor darah.
Sementara itu, Ketua Penasehat DPW Kabupaten Cirebon Hj Sri Heviyana mengatakan bahwa sebagai istri seorang PNS, anggota DPW dituntut untuk bisa mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis namun tetap dinamis.
Sementara itu Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM berharap peran anggota DPW yang notebene istri dari PNS bisa memberikan dorongan kepada para suami untuk dapat bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pembangunan di Kabupaten Cirebon.//Bambang
Menjaga Saluran Irigasi Tangung Jawab Kita Bersama
Cirebon,SC- himbawan menjaga saluran irigasi kepada para petani dan kepada masyarakat memang tidak semudah membalikan telapak tangan, melainkan dalam hal ini pihak Dinas Pengolahan Sumber Daya Air (PSDA) Kab.Cirebon tak hentinya mengajak komponen yang mengait kepada urusan air.
Pada pembukaan acara pelatihan oprasi dan pemeliharaan irigasi partisifatif, Kepala Dinas PSDA, Ir H. Tardjono MM mengungkapkan bahwa pemeliharaan irigasi bukan hanya tanggung jawab Dinas PSDA saja melainkan juga tanggung jawab para petani dan semua komponen yang berkepentingan dengan air.
Dengan adanya pelatihan oprasi dan pemeliharaan irigasi partisifatif yang melibatkan para petani kiranya pengolahan irigasi secara efektif dan efesien agar sumber air yang ada dapat di manfaatkan masyrakat secara maksimal. “Kita ingin masyarakat dapat merasakan manfaat adanya irigasi.
Kadis juga menghimbaw kepada para petani yang tergabung dalam anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) se-Kabupaten Cirebon . selain untuk mengolah irigasi secara mandiri para petani juga lebih aktif melakukan pengawasan terhadap keberadaan irigasi di wilayahnya. “Agar semua irigasi yang kita miliki tetap terjaga dengan baik. Tegasnya kepada anggota P3A.///Bambang
Program Sekolah Gratis Tingat SMA Akan Direalisasikan.
Cirebon,SC- kini sudah saatnya janji Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi MM., harus ditepati mengenai program sekolah gratis tingkat SMA dan SMK di Kab.Cirebon, pasalnya pendidikan bukan lagi bicara Wajar Dikdas sembilan Tahun tetapi sudah melangkah pada Wajar Dikdas 12 Tahun,
Program tersebut disiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) setiap murid akan ditanggulangi pemerintah dari APBD, pemkab akan mengalokasikan dana sebesar Rp.14 milyar untuk terrealisasinya program tersebut,
Pada acara Lokakarya Berbagai Isu Pendidikan Peran Guru Dalam Membangun Watak dan Moralitas siswa SMA/SMK/MS Tingkat Kab. Cirebon di Asrama Haji Watubelah ditegaskan Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi MM bahwa program tersebut akan segera direalisasikan.
Pasalnya untuk saat ini anggaran untuk pendidikan di Kab.Cirebon telah mencapai 23 persen, itupun murni diperuntukan bagi pendidikan, selain itu pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp 14 Milyar ditambah bantuan dari program pendikan propvinsi yang per siswa mendapat Rp.15.000.-
Bupati juga mengingatkan kepada pihak pengelola sekolah SMA maupun SMK Negri di Kab.cirebon setelahnya program sekolah gratis ini terrealisasi agar tidak memungut biaya lagi terhadap siswa untuk senantiasa memegang komitmen pengabdian dengan mengedepankan profesionalisme didunia pendidikan.//Bambang
40 Caleg Kota Cirebon “Bandel”
Panwaslu Beri teguran Keras.
Cirebon,SC-Sebanyak 40 calon legislative (Caleg) di Kota Cirebon mendapat teguran keras dari panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) terkait pelanggaran dalam memasang atribut caleg di daerah terlarang.
Factor kesngajaan ini boleh dikatakan para caleg membandel pasalanya para caleg tidak mematuhi peraturan dan perundang undangan yang ada dengan bukti banyak caleg yang sampai mendapat teguran keras dari panwaslu.
Menurut H.Wasikin Marjuki Ketua Panwaslu Kota Cirebon mengatakan bahwa Teguran keras terhadap puluhan caleg ini bersifat teguran administrative yang mana para caleg dari berbagai parpol telah melakukan suatu pelanggaran didaerah terlarang.
Berdasarkan undang undang ada tiga titik atau tempat yang tidak boleh jidadikan kampanye oleh caleg dan parpol, diantara tiga tempat tersebut yaitu tempat instansi pemerintahan, tempat ibadah serta tempat sarana pendidikan.
Anehnya pelanggaran yang dilakukan puluhan caleg tersebut dari parpol besar seperti Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, PDIP, dan Partai Demokrat. Dan ada beberapa partai baru seperti Partai Hanura dan Gerindra.
Wasikin juga menegaskan jika puluhan caleg yang sudah mendapat teguran dari panwaslu tidak bias mengindahkan teguran maka persoalan ini bias berlanjut ke jalur hokum, bukan hanya itu pihaknya juga meminta agar instansi yang terkait seperti instansi pemerintah agar pro aktif dalam melakukan penertiban berdasarkan perda yang ada tentang ketertiban lingkungan dikota cirebon. Tegasnya.
Bukan hanya panwaslu melainkan juga Komandan Resort Militer (Danrem) 063 Sunan Gunungjati, Kol Inf Sigit Yuwono mengingatkan para Calon legislatif (caleg) dan Partai Politik (Parpol) yang akan bertarung pada Pemilu tahun 2009, dalam mensosialisasikan diri nanti untuk tidak memasangan atribut di lingkungan fasilitas TNI.
“Ini semua untuk menjaga poosisi netralitas TNI, karenanya diminta untuk tidak memasang atribut itu di asrama prajurit atau markas TNI,” tegasnya Danrem kepada sejumlah wartawan usai Upacara HUT Korem 063 ke-59 yag berlangsung di Makorem Sunan Gunungjati,
Danrem juga mengatakan, jika ada caleg dan parpol yang memasang di sana (lingkungan TNI, red), maka pihaknya akan memanggilnya dan memberikan penjelasan mengenai posisi netralitas TNI. Dan atribut yang teranjur terpasang untuk segera dicopot.
“Jika mereka tidak juga mau mencopot atribut-atribut itu, maka kami akan melaporkannya kepada Panwaslu setempat agar ditertibkan,” tegasnya.
Ditambahkan danrem, institusinya menginstruksi kepada para prajurit dan keluarganya untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung caleg maupun parpol //bambang.
Diskanla Kab.Cirebon Sambut Baik Kepedulian Dari PT Pertamina Ep Reg Jawa
CIREBON, SC-Sebagai wujud kepedulian Pertamina terhadap warga sekitar komplek PT.Pertamina EP Region Jawa di adakan pelatihan budidaya ikan tawar yang diikuti puluhan pemuda karangtaruna Desa Kelayan dan Desa Jatimulya Kecamatan Gunung Jati selama empat hari.
Selain diadakan pelatihan membudidaya ikan tawar Pertamina juga memberikan bibit dan pakan-nya selama tiga bulan. Sedangkan jenis ikan yang diujicobakan berupa Gurame dan Nila, alasannya karena setelah diteliti kedua jenis ikan itu memang cocok dikembangkan di desa penerima bantuan.
Pihak Pemkab Cirebon dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan menyambut baik upaya dan kepedulian pihak pertamina yang sudah mengadakan pelatihan membudidaya ikan tawar terhadap karangtaruna dibeberapa desa, dan diharapkan pelatihan ini dapat bermanfaat dan juga sebagai bekal bagi penerimanya dalam menciptakan lapangan kerja,” kata Ir Nunung Siti Nurjanah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon.//Bambang
Program Role Sering Tidak Ada Penyimpangan dan Penyelewengan
Cirebon,SC- Program role sharing merupakan program bersama yang diperuntukan untuk perbaikan maupun pembangunan sekolah, sekala prioritasnya SD,MI,SMP,MTs terutama ruang belajar mengajar para siswa – siswi,
Mekanisme program bersama ini tentunya adanya pengajuan dari sekolah setempet mengajukan premohonan yang dikemas berupa proposal lalu diajukan kepada melalui UPTD setempat maupun di Dinas pendidikan dan selanjutnya dari dinas diajukan ke pemerintah pusat melalui pemprop.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Dudung Mulyana M.Si., didampingi Kepala Bidang (Kabid) Program Sarana dan Prasarana (Sarpras), Drs. Dang Isa, M.Pd menegaskan kepada jajaranya Baik para kepsek, komite maupun pejabat disdik jangan sampai berurusan dengan aparat penegak hukum terkait program role shering
Jangan sampai melakukan penyelewengan dan penyimpangan terhadap program tersebut jika mereka masih menyayangi jabatan dan karirnya, toh program tersebut mengupayakan perbaikan dan pembangunan supaya tidak ada lagi sekolah yang ambruk.//bambang
Selasa, 09 Desember 2008
Kejari Layak Giring Wabup Tersangka Korupsi
Majalengka,SC-
Sejumlah elemen masyarakat berharap Kejari Majalengka menunjukkan gregetnya dalam menjerat pelaku korupsi PKBM bernilai Rp. 3.870.144.000, termasuk tidak mengabaikan keterkaitan mantan Kadisdik selaku Penanggungjawab Program kini Wakil Bupati terpilih. Hal ini berkenaan dengan desakan agar Kejati Jabar, Kejaksaan Agung bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati hingga mengambil alih sinyalemen tebang pilih penanganan kasus pembobolan keuangan negara.
Gelar sidang lanjutan perkara korupsi Program PKBM, Rabu pekan lalu, menyiratkan tidak jelinya Kejari Majalengka dengan tidak memposisikan pertanggungjawaban saksi Karna Sobahi dalam kapasitasnya sebagai Kadisdik juga Penanggungjawab PKBM. Majelis hakim diketuai Ating beranggotakan Otong dan Hendry menilai mantan PPTK kini terdakwa Subarman sebenarnya hanya terkena imbas perbuatan orang lain.
Keluhan mantan PPTK terdakwa Subarman soal penyimpangan APBD TA 2007 berupa pemotongan dana, berujung usulan pengunduran diri tidak direspon sedini mungkin untuk menghindari pembobolan keuangan daerah.
Keterangan Bendahara Umum saksi Artalim bertolak belakang dengan Kasir Pengeluaran Yuda. Artalim menyebut, setiap pencairan dana selalu diberikan kepada Subarman, namun Yuda membantah. Aktifis LPHM Yusuf Sunarya mengatakan, Kadisdik kala itu Karna Sobahi semestinya menghentikan pencairan sarat ketimpangan mulai ke-2 hingga ke-19.
Penyelenggara PKBM membeberkan, “Kami tidak menerima secara utuh. Pengelola anggaran memotong dana sekitar 40%. Potongan dana dikembalikan dan dikelola Disdik untuk sarana serta prasarana pembelajaran, namun sampai sekarang fasilitas tersebut tidak ada realisasinya”.
Aktifis Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Gusmana meyakini adanya tarif biaya untuk mengikuti PKBM. Umumnya, para pamong desa yang akan mengikuti paket B dan C mengeluh akibat biaya yang tidak sedikit terutama untuk sertifikasi.
Belum diketahui alasan Kajari Majalengka Alviand Deswaldy tidak menggiring mantan Kadisdik kini Wakil Bupati terpilih H Karna Sobahi ke kursi pesakitan. Ironisnya, berulang kali dikonfirmasi selalu menghindar dengan alasan tak jelas, padahal terlihat berada dalam ruang kerjanya.Bambang/SP
Otak Rencana Pembunuhan Akan Pimpin Majalengka
Majalengka, SC- Korban penculikan Saleh Al Idrus didampingi kuasa hukum H Idang Sugesti SH mengungkapkan, lemahnya kinerja Polwil Cirebon termasuk mengabaikan barang bukti dan kesaksian tersangka Agus diprediksi otak rencana pembunuhan, H Sutrisno lenggang-kangkung memimpin Pemkab Majalengka periode 2008-2013.
“Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) perlu mengetahui selanjutnya memberikan masukan kepada Kapolri berujung teguran untuk Kapolda Jabar atas keluhan lambannya proses penyelidikan serta penyidikan. Kapolwil Cirebon atau Kasubag Reskrim patut memberikan keterangan terkait perkembangan kasus tersebut,” kata Idang mempersiapkan SP2HP.
Menurutnya, sejak November 2003 hingga November 2008 menunjukkan kurang profesionalnya jajaran Polwil Cirebon menangani kasus tersebut. Apalagi, menggiring hingga menetapkan sanksi hukum atas sinyalemen keterlibatan sejumlah oknum Satgas PDIP dalam dugaan rencana pembunuhan diawali penculikan anggota dewan dimaksud.
“Penyidik atau penyidik pembantu layak mengembangkan pemeriksaan terhadap H Sutrisno dituding Agus dalang penculikan. Sejumlah barang bukti pantang diabaikan guna menelusuri bukti permulaan cukup untuk mempermudah ketentuan ancaman pidana terhadap otak dan kaki tangan kejahatan demi tegaknya supremasi hukum,” jelas Idang tanpa menampik indikasi peti es.
Saleh yakin kerugian atas dampak kasusnya menjadi pembelajaran hukum dan kedewasaan berdemokrasi bagi publik. “Meski ada izin pemeriksaan dari Gubernur Jabar melalui Surat No.171/3104/Dekon tanggal 23 September 2003, namun belum mengarah kepada H Sutrisno-otak rencana pembunuhan. Kami terus berjuang menuntut keadilan. Semoga kebenaran tetap menang meski tak sedikit pengorbanan,” tegas Saleh Al Idrus.
H Sutrisno dihubungi via phone terkesan mendadak menderita penyakit dusta akut. Awalnya mengakui identitas diri, namun disinggung pengakuan pelaku penculikan, penganiayaan dan rencana pembunuhan terhadap Saleh menguatkan keterlibatan dirinya, Bupati Majalengka terpilih itu berkilah, “Maaf saya supirnya, Pak Sutrisno sedang mancing”. Bambang/SP
Jalur Pantura Diperbaiki Mengakibatkan Kemacetan
CIREBON,SP- Jalur pantura tepatnya di jalur Playangan hingga Losar Cirebon dengan adanya perbaikan mengakibatkan macet, dengan mengandalkan satu jalur sehingga kendaraan arus dari arah jawa tengah dan kendaraan dari arah Jakarta dan bandung yang hendak kearah jawa tengah mengalami kendala macet.
Akibat perbaikan di jalur pantura sepanjang 3 KM yang hingga saat ini belum kelar dikerjakan nampaknya sedikit menghambat perjalanan kendaraan terutama bagi para pemudik yang hendak pulang ke jawa tengah dan tentunya juga pasca arus balik lebaran.
Pantauan SP di lapangan kemacetan kendaraan tersebut, selain adanya perbaikan jalur juga disebabkan oleh kendaraan besar sejenis truk gandengan dan kontener, bus yang melaju pelan karena sempitnya jalan yang dilewati.
Guna mengantisipasi kemungkinan semakin kroditnya situasi, Kasat lantas Polres Cirebon AKP Tunngul Pamuji yang dikonpirmasi mengungkapkan, pihaknya terpaksa memberlakukan sistem buka tutup terhadap kendaraan yang menuju Jakarta atau sebaliknya. “Jika tidak dilakukan buka tutup jelas kondisinya akan semakin macet,” ujarnya.
Kendati terjadi kemacetan panjang, lanjutnya, sejauh itu tidak dilakukan pengalihan kendaraan menuju jalur alternatif, karena system buka tutup dinilai ampuh untuk mencairkan lalulintas pada saat itu. System buka tutup baru dihentikan sekitar pukul 09.00 wib ketika kondisi di lapangan tidak memerlihatkan adanya penumpukan.
“Kalau hari biasa sebenarnya bias berjalan lancer atau tidak terjadi kemacetan. Hanya saja kemarin volume kendaraan yang melintas sangat padat menyusul libur panjang jelang lebaran, sehingga banyak pemudik asal Jakarta dan sekitarnya yang pulang kampong,” kata Tunggul
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Pantura wilayah Jawa Barat, Purnomo, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, proses perbaikan jalur Pantura Cirebon bulai Desa Playangan hingga Losari akn berlangsung selama satu minggu ke depan.
“Kami perkirakan pekerjaan perbaikan itu berlangsung selama satu minggu ini saja, dan soal antisipasi kemungkinan akan adanya kemacetan sebagaimana yang terjadi pagi tadi, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian,” ungkapnya. Bambang.
Berawal Tidak Permisi Direktur Grage Mall Dengan Tim Sidak Cek-Cok
CIREBON, SC- Nampaknya kali ini Tim inspeksi mendadak (Sidak) Gabungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Cirebon tidak berhasil melakukan Sidak Peredaran kosmetik yang membahayakan kesehatan bagi pemakainya diduga banyak beredar di Cirebon terutama di mall – mall.
Ketika tim sidak hendak melakukan aksinya dipusat perbelanjaan terbesar di kota cirebon yaitu Grage Mall mengalami kendala, karena terjadi insiden kecil tim sidak dengan Djarot Surojo Direktur Grage Mall.
Tim Sidak Baru sempat menemukan 10 item kosmetik yang dicurigai, tim yang dipimpin Kabid Perdagangan dalam negeri, Sutisna, setelah adanya cekcok akhirnya tim sidak bubar teratur dan meninggalkan Geage Mall.
Cek Cok (Perang Mulut) antara tim sidak dengan Djarot tidak berlangsung lama, ketika Djarot mendatangi tim dan mengatakan kepada tim “ bahwa saya tuan rumah dan sejauh ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau ada pemberitahuan mungkin kami bisa membantu dengan menunjukan conter-conternya”.
Meski sudah dijelaskan jika mereka (tim, red) melakukan sidak itu sudah mengantongi surat dari kepala dinas, namun Djarot tetap ngotot karena menurutnya selaku tuan rumah dia perlu tahu, minimal ada permisi-lah.
Setelah perang mulut dan sebelum meninggalkan Grage Mall, Sutisna Kabid Perdagangan Dalam negeri kepada beberapa wartawan “Kami meminta agar kejadian barusan tidak diperpanjang,”.
Namun Kepala Disperindag Kota Cirebon, Rohedi Youdy ketika dikonformasi mengaku kaget atas kejadian itu. Menurutnya apa yang dilakukan institusinya bersama inkes tersebt merupakan program pemerintah. “Dan jika kami sidag tidak harus memberitaukan terlebih dahulu dong,” tegasnya.
Masih menurut Youdy, pihaknya akan menurunkan tim ke lapangan untuk mencari kebenarannnya serta menyelesaikan permasalahannya. Bambang
6 Bulan Ditinggal Istri Jadi TKW Dua Bocah Kakak Beradik Dijadikan Pemuas Sex
CIREBON,SC-Alasan kalasik yang diakui Sarjudin, 27, lelaki asal Desa Dukuh Widra Kecamatan Pabedilan Kab.Cirebon bahwa dirinya tidak kuat menahan gairah sex-nya karena lama ditinggal istri jadi TKW di Arab Saudi sehingga mencabuli dua bocah kaka beradik yang gilanya lagi saat berbuat cabul disaksikan oleh anak kandungnya sendiri.
Takut dengan sumpah dan janji dengan istrinya tidak akan jajan diluar dengan perempuan lain dan Pesan sang istri itu jelas terngiang di telinga Sarjudin bahwa setiap kiriman uang setiap bulan digunakan untuk membangun rumah saja.
Modus yang dilakukan Sarjudi
Ketika melihat anak kandungnya tengah bermain dengan dua bocah kaka beradik anak tetatanganya di depan rumah, ketika melihat dua boca tersebut Sarjudi rupanya sedang mengalami hayalan kotor dan rupanya sedang konak sehingga sepontan menyusun rencana bejadnya.
Mula-mula kedua bocah beserta anaknya diajak bermain di dalam rumah untuk menonton film kartun dan burok. Para bocah ini nurut, dan Sarjudin pun perlahan mulai melancarkan aksinya. Korban pertama yakni SP (4 tahun) dengan cara dipangku dan menggerayangi tubuh mungil tersebut. Bahkan pelaku sempat menggulung kertas lalu dimasukan ke bagain sensitif bocah ingusan tersebut. Selepas itu, pelaku kembali memangku WT (2,9 tahun) adik SP tentu saja dengan pola yang sama terhadap Korban sebelumnya. Puas melampiaskan kegilaannya, pelaku lalu menyuruh kedua bocah itu pulang.
Terungkapnya kasus itu ketika salah satu bocah yang meringis kesakitan setiap kali buang air kecil. Setelah didesak orangtuanya, si bocah pun bercerita jika bagian “itu” dipegang dan dicolok oleh pelaku. Marah terhadap perbuatan yang dialami anaknya, orangtua korban lalu melaporkan kejadian itu ke Mapolres Cirebon.
Kapolres Cirebon AKP Drs Arif Ramdhani melalui Kasat Rekrim AKP Ferry Irawan ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya sudah melakukan penyidikan dan menangkap ayah bejat tersebut. “Pelakunya sudah kita tangkap dan masih diperiksa secara intensif,” katanya.
Terhadap perbuatannya, kata kapolres, pelaku diancam undang-undang perlindungan anak dengan ancaman paling rendah 3 tahun dan palinng lama 15 tahun. Bambang.
Minggu, 16 November 2008
Polres Cirebon Berhasil Tangkap Pengedar dan Pemakai Lexotan Saat Transaksi.
CREBON,SC- Kini Abdul Rohim (24) harus berurusan dengan pihak kepolisian Polres Cirebon, pemuda asal Desa Gebang Mekar Kec.Gebang kab.Cirebon berhasil diringkus Jajaran satuan narkoba Polres Cirebon, Selasa (12/11) yang sedang menjual pil lexotan kepada Tarli (28) warga Ds Karang Wulu, Kecamatan Gebang di samping Alfamart Jl Raya Gebang.
Kasat Narkoba Polres Cirebon, AKP Hartono mengatakan, penangkapan kedua tersangka, berdasarkan informasi masyarakat tentang aktivitas Abdul Rohim yang berprovesi sebagai nelayan merangkap sebagai bandar Narkoba.
"Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya kami pergoki Abdul Rohim sedang menjual lexotan kepada Tarli," Dari tanga Abdul polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 232 pil lexotan yang terbagi menjadi 9 paket isi 25 butir dan sisanya dalam bentuk eceran.
Abdul di jerat dengan UU psikotropika pasal 59 dan 62 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun dan Tarli dikenai pasal 62 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.ujar Hartono.
Pengakuan Abdul bahwa barang pil sejenis koplo tersebut merupakan titipan dari temannya yang sedang bekerja di Brunai. Abdul juga mengaku mendapatkan barangnya dari Pasar Senen, Jakarta, menitipkan kepada saya untuk diedarkan. Nanti uang hasil penjualannya harus saya serahkan ke orang tua pemilik barang.
Masih Menurut Abdul, bahwa paket pil lexotan dia jual seharga Rp90.000 per paket isi 25 butuir. kalau dijual eceran harganya Rp5.000 per butir. Dari penjualan tersebut Saya hanya mndapat keuntungan 3 butir per paket, keuntungan kadangkala saya jual dan dikonsumsi sendiri,ungkap Abdul.@bambang
Kadis DCK Kab.Cirebon Lakukan Monitoring PPIP
CIREBON,SC– 58 Desa di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada Th.2008 ini rata rata sudah berjalan, seiring berjalanya kegiatan tersebut yang dikerjakan OMS di desa masing masing, Kepala DCK Drs. H. M. Achsanuddin Adi, MM, yang juga Ketua Team, didampingi Ir. Arief Budi Prayitno, Wakil Ketua I dan Ir. H. Hermawan, MM Wakil Ketua II, serta Yanto Kusdihanto, BAE, SE. Kepala UPTD Sindang laut, melakukan monitoring turun langsung ke 58 desa tersebut.
Kunjungan tersebut pertama kali dilakukan oleh Team Monitoring di Wilayah Selatan (02/08), dan dilanjutkan ke Wilayah Utara pada (04/08) dan Timur, Dalam monitoring kebeberapa Desa yang mendapatkan Bantuan PPIP sebesar Rp. 250 juta, seperti Desa Keraton dan Desa Suranenggala Kecamatan suranenggala, Desa Pegagan Kidul serta Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan, untuk di wilayah UPTD Sindang Laut seperti Desa Getrakmoyan dan Desa Astanamukti kecamatan Pangenan serta Desa Luwung dan Desa Banjarwangun Keamatan Mundu
Di ungkapkan Kepala Dinas DCK Drs. H. M. Achsanuddin Adi, MM di dampingi Ir. Arief Budi Prayitno, dan Ir. H. Hermawan, di lokasi, bahwa dari hasil konserfasi penilaian yang dilakukan oleh Team Monitoring di Desa Luwung Kec. Mundu mendapatkan penilaian yang paling istimewa (Number one-red), dalam pelaksanaan yang dikerjakan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) nampaknya sesuai dengan aturan (sesuai RAB), dimana dalam pelaksanaan yang diperuntukan pekerjaan untuk penetrasi jalan sepanjang 996 M yang terbagi di beberapa blok, pekerjaan penetrasi jalan di blok karangsambung sepanjang 450 M, lebar 3,50 M seperti di blok luwungkramat sepanjang 65 M lebar 2,5 M
Sama halnya di katakan Ir. Arief di Desa Getrakmoyan Kec. Pangenan juga sama, dalam pekerjaannya sangat memuaskan, walaupun dalam pekerjaannya yang dioeruntukan untuk pemasangan Vapling Block yang terpasang di beberap gang seperti, gang 1 hingga gang 3. sepanjang 160 M luas 1,5 M dan di gang 4 sepanjang 126 M, ungkap Arief
Di Tempat yang sama SC Konfirmasi Ir. P. Nenggolan Satker PPIP, mengungkapkan kami menyarankan kepada OMS, dalam melakukan pekerjaan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalan buku pedoman PPIP dari Dirjen PU Cipta karya, dan kami banayk mengucapkan terimah kasih kepada Team Monitoring yang sudah memberikan penilaian yang sangat posif
Menurut Nenggolan, Desa yang mendapatkan bantuan PPIP di Kab. Cirebon sebanyak 58 Desa dari 424 Desa, dan bisa dikatakan terbanyak di seluruh Indonesia, namun dalam pencaian PPIP itu terbagi menjadi 3 termin, termin pertama dan kedua sebesar Rp. 100 juta dalam nilai persen pekerjaan antara 35 % hingga 75 % serta termin ke tiga sebesar Rp. 50 juta harus 100 %. Dan pelaksanaan yang dilakukan oleh OMS itu baru termin pertama sebesar Rp. 100 juta, dan dari hasil monitoring secepatnya diajukan untuk termin kedua, ungkap Nenggolan.@bambang
Proyek Perbaikan Dan Peningkatan Jalan Poros Desa Beres
CIREBON,SC – proyek perbaikan dan peningkatan jalan raya maupun jalan poros desa nampaknya sangatlah diidamkan warga jika jalan yang dilintasi bagus, namun yang perlu diketahui dan di maklumi oleh masyarakat luas perbaikan jalan yang di danai dari APBD maupun APBN tentunya akan disesuaikan dengan keterbatasan dana dan tentunya disiasati dengan cara perbaikan berkala atau bertahap.
Program yang dicanangkan Dinas PU.Biana Marga Kab.Cirebon Jawa Barat seperti peningkatan dan perbaikan Jalan Poros Desa tentunya bertujuan untuk meningkatkan Indeks Prestasi manusia (IPM), serta untuk meningkatkan aktifitas perekonomian warga masyarakat Kab. Cirebon , dan ternyata masyarakat sangat merasakan, sehingga dalam menjalankan aktifitas perekonomian semua warga masyarakat sangatlah berasa.
Dari beberapa nara sumber SC seperti Johari, Wasrga Desa Sindang Laut Kec. Lemahabang dan Cece Suhartono Tokoh Masyarakat Kec. Ciledung, senada mengatakan,"kami, sangat berterima kasih sekali terhadap pemerintah daerah dalam hal ini Kepada Bapak Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi, MM, yang sangat peduli dengan Warganya, dimana jalan Poros Desa sangatlah membantu warga masyarakat terutama para Petani, Pedagang dan yang lainnya, hal yang sama. "Harus diakui, dengan adanya perbaikan jalan di Desa kami, lalulintas semakin lancar, yang imbasnya, bisa menunjang sektor perekonomian di Desa,“kami.
Sementara itu kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Cirebon Ir. Sukardi Subrata, CES didampingi Kabid Pemeliharaan, Ir. Avip Suherdian, MT di ruang kerjanya, kepada SC mengaku puas dengan kinerja Binamarga yang hingga kini rampung tanpa ada masalah. Menurutnya, selama ini dana yang sudah ada bisa dikelola dengan tepat (sesuai presedur-red) tujuannya adanya Jalan Poros Desa itu diperuntukan untuk kepentingan masyarakat.
Avip seraya menambahkan, selama ini Dinas Bina Marga, sudah berkerja semaksimal mungkin, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. "Dari anggaran yang ada, kami bisa mengutamakan kepentingan masyarakat demi meningkatnya IPM di Kab. Cirebon. Buktinya, dengan adanya jalan poros ini, ekonomi masyarakat bisa terbantu. Minimal, sarana transportasi bisa lancar,"ungkap Avip
Dari segi kualitas dan kuantitas jalan poros, sudah layak di gunakan masyarakat dan dalam pekerjaan proyek sendiri sudah sesuai aturan yang ditetapkan. Semua bahan material kata Apip, telah diuji di laboratorium dan kualitasnya juga tidak diragukan lagi.
Menyinggung tentang pekerjaan, Avip menandaskan, pekerjaan tersebut tersebar di kab. Cirebon di 4 Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) seperti di UPTD Sindang Laut, UPTD Ciledug, UPTD Plumbon dan UPTD Arjawinangun, dari 17 paket jalan poros, hanya 15 paket yang dikerjakan. Pasalnya, 2 paketnya lagi telah ditarik karena ada peraturan baru terkait masalah pembatalan dana AD HOC yang diberikan Pusat. Beberapa paket dibatalkan, dari tiga Dinas yang ada di Kabupaten Cirebon, yaitu Dinas Cipta karya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya air (PSDA) dan PU Bina Marga.@bambang
Kadis PSDA Kab.Cirebon Sidak Proyek Normalisasi Kali Condong
CIREBON,SC – Proyek normalisasi kali condong didesa Kalisapu Kec.Gunung Jati Kab.Cirebon yang menelan dana dari APBN sebesar Rp.1.436.954.000,- dikerjakan oleh PT Karya Kita Pertiwi nampakanya dapat perhatian khusus sampai sampai Kadis PSDA Kab.Cirebon Ir.H.Tarjono,MM. meninjau kelokasi proyek.
berbicara proyek normalisasi di kali condong memnag didambakan para warga yang notabenya sebagai nelayan, memang dari beberapa tahun ini nampakanya kali condong di abaykan, kini warga masyarakat sendiri bisa bernafas lega dengan adanya normalisasi kali condong tersebut.
kepada SC Kepala Dinas Sumber Daya Air (PU PSDA) Kab. Cirebon Ir. H. Tarjono, MM didampingi Kabid Muara dan Pantai Ir. H. Fellyanto, MM , mengatakan bahwa kita semua patut bersukur dengan dikabulnya permohonan kita dari pemerintah pusat yang telah mengucurkan dana normalisasi sebesar itu.
Berbicara kurang menmang kurang, namun proyek ini juga akan bertahap asalnan kita selalu mengajukan prrmohonan kepada pemerintah daerah maupun pada pemerintah pusat, sehingga apa keluhan dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi
saya hanya bisa berharap dengan adanya proyek normalisasi ini agar masyarakat tidak merasa resah terhadap banjir, dan mudah-mudahan dengan adanya pengerukan kali condong tersebut bisa mengatasi kebutuhan Warga Masyarakat terutama bagi para Nelayan ikan yang mau menggais ke laut mencari Ikan, dan terutama untuk kebutuhan sehari-harinya para keluarga nelayan, ungkap Tarjono,
Sementara Sudirja, ST selaku pelaksana mengatakan kepada SC, untuk pekerjaan yang diprogramkan oleh PSDA Kab. Cirebon ini, demi meningkatkan Indeks Prestasi Manusia (IPM), dan terutama untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut, itu juga kami melaksanakan pengerukan sesuai dengan presedur dan dangan kata insya Allah tepat waktu dari jadwal yang sudah ditentukan, apa lagi di Gunung Jati akan dilaksanakannya sedekah bumi nadran (pesta laut), jadi saya harus bekerja keras sesuai dengan jadwal serta serapihmungkin.Ungkapnya. @bambang
Hari Sumpah Pemuda Diwarnai Demo
CIREBON,SC- Pada hari sumpah pemuda dicerbon diwarnai aksi demo yang dilakukan Puluhan mahasiswa terkait peringatan 80 tahun pasalnya mahasiswa menganggap rakyat indonesia masih hidup “terjajah”. Aksi mahasiswa ini mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian karena mereka melakukan orasi di tengah jalan yang mengganggu pengguna lainnya, Selasa (28/10).
Puluhan mahasiswa menggunakan sejumlah sepeda motor. Mereka sempat berkeliling kota dengan menyusuri jalan-jalan protokol sambil meneriakan yel yel. Ketika tiba di depan balaikota Cirebon rombongan mahasiswa yang membawa berbagai spanduk itu berhenti dan mulai melakukan orasi.
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gera kan Mahasiswa Nasional Ind onesia (GMNI) itu mengangkat soal masih berlangsungnya “penjajahan” terhadap rakyat kecil ditengah alam kemerdekaan yang sudah direguk selama puluhan tahun.
Johari Koordinator lapangan (Korlap) aksi menyebutkan, “penjajahan” itu meliputi dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik dan penjajahan budaya.
Dibidang pendidikan dibuktikan dengan masih mahalnya biaya sehingga banyak anak yang berasal keluarga miskin tidak dapat bersekolah. Demikian juga dibidang lainnya yang rata-rata tidak menunjukan keberpihakannya kepada rakyat kecil.
“Untuk itu kami mahasiswa menuntut pemerintah pusat sebagai pemegang amanat rakyat untuk menunjukan keberpihakan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat serta membebaskan rakyat dari segala bentuk penjajahan,” tegas Johari. Usai melakukan orasi kepada wartwan@bambang
Kejaksaan Negeri Sumber diminta Usut Kasus BLT
CIREBON,SC - Pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Losari dan Pabedilan Kabupaten Cirebon, diduga banyak pemotongan. Ujung-ujungnya, pihak Kejaksaan Negeri Sumber diminta turun tangan. Pasalnya, warga menuding, dugaan pemotongan ini berujung kepada tindakan korupsi.
Data yang berhasil dihimpun menyebutkan, pihak panitia BLT melakukan pemotongan mulai Rp 100ribu hingga Rp 200ribu. Alasannya, pemotongan tersebut diperuntukan bagi perbaikan mushola dan santunan anak yatim piatu, yang belum mendapatkan BLT. "alasannya tidak logis. Lagi pula, apa betul diperuntukan bagi yatim piatu," kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Data lainnya menyebutkan, banyak warga yang sudah tercatat sebagai penerima BLT, namun ternyata tidak bisa mendapatkan kartu. Kalaupun bisa, mereka harus membuat surat kuasa kepada orang lain, supaya kartu BLT tersebut bisa diambil. Biaya pengambilannya, mulai Rp 5 ribu sampai Rp 10ribu. "Ini benar - benar gila kan?" kata warga.
Sumber-sumber yang layak dipercaya menyebutkan, pihak panitia diduga telah mengambil untung dari pemotongan itu, dengan jumlah ratusan juta. Tercatat, untuk desa Pabedilan Kaler, panitia sudah mengantongi uang sebesar Rp. 76juta 500ribu. Hasil tersebut berdasarkan rata - rata pemotongan Rp. 150ribu/kartu, dikalikan jumlah penerima BLT yang berjumlah 150 orang.
Sedangkan untuk pencairan tahap ke dua, panitia juga diduga, mereguk keuntungan lebih besar lagi. Tercatat, jumlah sebesar Rp 102juta, setidaknya diduga masuk kantong mereka. Hasil tersebut dari perhitungan potongan sebesar Rp. 200ribu/kartu dikalikan 510 penerima BLT. Kalau dijumlahkan, kuat dugaan semua pemotongan BLT dari mulai tahap 1 dan 2 nilainya sekitar Rp. 178 juta, 500ribu. "Kalau ini terbukti, berarti panitia benar - benar telah melakukan korupsi," kata Aseng yang juga tokoh pemuda Losari.
Dari hasil investigasi sementara menyebutkan, potongan BLT tersebut diduga, terjadi juga di hampir wilayah Kabupaten Cirebon. Namun hingga saat ini, Kejaksaan belum mau berkomentar banyak. "Nanti sy akan cek dulu. Sukur sukur ada laporan dari masyarakat, ini yang kami harapkan," kata kasie intel, Ikhwanul Saragih.@Bambang
Selasa, 14 Oktober 2008
Satker PPIP Kab.Cirebon Plantat Plintut
Cirebon,SP- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kab. Cirebon Jawa Barat mendapat kuota terbesar di seluruh Indonesia yang mana Kab. Cirebon sendiri mendapatkan 58 Desa yang terbagi di 40 Kecamatan, dan program tersebut sedang dilaksanakan di 43 Desa dari jumlah 58 Desa yang mendapatkan program PPIP.
Melalui telfon selulernya Satuan Kerja (Satker) PPIP Kab.Cirebon Ir. P. Nainggolan Kepada SP mengatakan bahwa sudah ada 10 desa yang sudah digelar dan dana yang tahap pertama sebesar 40% sudah dicairkan dan diterima oleh OMS.
Lucunya Satker tidak mengetahui persis Desa mana saja yang sudah mengambil tahap pertama, yang saya ingat hanya sebagian saja mas, lebih lengkapnya nanti saya kasih datanya, namun sampai berita ini diterbitkan satker tidak ada niat mengasih data 10 desa yang sudah menerima tahap ke satu dan sedang mengajukan tahap ke dua.
Panatauan SP dilapangan ada dugaan kuat, tiga desa dikecamatan Pabedilan PPIP dikerjakan oleh kepala desa semua dan yang menguasai dana maupun pelaksanaan PPIP semua dikendalikan oleh Kuwu (Kepala Desa) bukan oleh OMS, selain itu terlihat PPIP yang digelar terkesan amburadul.
Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Cirebon Drs. H. M. Achsanuddin Adi, MM ketika dikonfirmasi SP seputar Pertemuan antara Satker dan para Kepala UPTD Cipta Karya di warung poci wilayah kota cirebon yang diduga membahas PPIP dengan tegasnya Kadis mengatakan bahwa tidak merasa kecolongan, melainkan saya tidak di ikut sertakan dalam pertemuan tersebut.
Dan kemungkinan pertemuan bukan membhas PPIP, dan lagi pula diluar jam kerja toh, dan kalaupun ia mereka membahas PPIP itu diluar sepengetahuan saya.@bambang
Selasa, 07 Oktober 2008
KPUD dan Panwslu Kab.Cirebon Dianggap “Omdo”
SUMBER, SC - Ketika KPUD Kab.Cirebon menetapkan masa kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada tanggal 9-22 Oktober 2008, masih tergiang bahwa masa kampanye sebelum tanggal yang sudah ditentukan KPUD seluruh pasangan calon bupati Cirebon dilarng keraas melaakukan kampanye.
Bukan hanya sekedar larangan namun KPUD/Panwslu akan mengeluarkn sanksi tegas apa bila cabup melakukan curi star dengan cara memasang seperti spanduk, pamflet atau baligo.
Dengn lantangnya Ketua KPUD Prof. Muhaimin dan Ketua Panwaslu Diding Karyadi menggembar gemborkan di beberapa media bahwa dilarang melakukan kampanye sebelum tanggal yang sudah ditentukan dan apabila cabup melanggar akan diberi sanksi.
Namun pada kenyataanya sikap ketua KPUD dan Ketua Panwaslu dianggap omong doank “omdo” ketika belum saatnya tanggal kampanye terlihat di sepanjang jalan Cirebon tampak baligo gambar pasangan SAh, DesA, ataupun DamAr masih menghiasi pinggir jalan baligo ataupun billboard bergambar pasangan cabup-cawabup masih menghiasi jalan.
Menurut M.Gufron kepada SC dirinya merasa prihatin dengan sikap KPUD dan Panwaslu yang dinggap hanya omong doank alias “omdo” ketika belum saatnya massa kampanye, baligo ataupun billboard bergambar pasangan cabup-cawabup sudah menghiasi jalan.
Dengan demikin tolong buktikan sanksi apa yang akan diambil KPUD dan Panwas jika terjadi seperti ini, mana yang dinamakan ketegsan KPUD dan Panwas dan kalau bias jangan meberikan komentar jika hanya omong doank tanpa ada bukti. Ungkap Gufron. Bambang
Kapolwil Cirebon Turun Tangan Atasi Jalur Mudik.
Cirebon,SC- Kombes. Drs. H. M. Nasser Amir Kapolwil Cirebon patut diacungkan jempol dan boleh dikatakn sangat sukses dalam antusias membantu para pemudik pulang kampong hingga kembali paslny hmpir setiap hari terhitung dari H-7 hingga H+7 Kapolwil dn Jajranya selalu kontrol jalur yang dilewati para pemudik.
Bukan hanya sekedar control jalur Kapolwil juga dalam setiap control jalur selalu mampir kepospol terutama dititik rawan macet seperti di jalur Pasar Tegalgubug, pasar Minggu Plimanan, Plered, Pasar Celancang Kapetkan, Gerbang Tol Kanci, Pasar Gebng serta perbatsan Losari dan selalu koordinasi dengan jajaranya
Sampi sampai dalam mengantisipsi penumpukan atau antrian panjng arus blik para pemudik memasuki H+1 sejak Jumat, Polwil Cirebon memberlakukan pola 3 : 1 yakni 3 lajur digunakan untuk kendaran ke arah barat
Pola ini yang diberlakukan berbeda dengan penanganan arus lebaran tahun-tahun sebelumnya. Diantara 3 lajur yang digunakan, lajur sebelah kanan khusus diperuntukan bagi sepeda motor. Dua lajur lainnya, digunakan khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih.
pola 3 : 1 mulai diberlakukan begitu memasuki jembatan Cisanggarung yang merupakan gerbang perbatasan Jabar-Jateng dan "Pola ini diberlakukan mulai tahun ini dan akan menjadi prosedur baku penanganan arus lebaran di jalur utama Pantura tegs Kapolwil Cirebon.
Di pintu gerbang, sejumlah petugas telah disiapkan dan akan mengarahkan kendaraan sesuai pola terbaru tersebut.
Sebanyak 20 unit sepeda motor dan lima 5 unit mobil khusus Polri disiapkan untuk memperlancar pemberlakuan pola itu. Bila terjadi kepadatan, khusus roda empat akan dialihkan menuju pintu tol Kanci-Palimanan. Sedangkan sepeda motor di wilayah Kota Cirebon, dialihkan menuju jalur Kota Cirebon-Kapetakan-Karangampel-Jatibarang atau Karangampel-Majakerta-Indramayu.ujarnya. Bambang
Minggu, 21 September 2008
Calon Bupati Cirebon Priode 2008-2013 Dapat Nomor
Cirebon,- Tiga pasang calon bupati dan wakil bupati Cirebon priode 2008 – 2013 mendapatkan nomor urut, perolehan nomor urut dilakukan melalui rapat paleno terbuka oleh KPUD Kab.Cirebon secara terbuka dan disaksikan para unsur Muspida dan para massa pendukung calon.
Pada rapat paleno dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kab.Cirebon Prof.H.Muhaimin beserta anggota KPUD lainya, rapat paleno juga dihadiri ketua Panwas Diding A Karyadi, SH. Dan para unsur Muspida, acara yang berlangsung di kantor KPUD pada sabtu (20/09) sore berlangsung kondusip.
Pasangan H.Sunjaya Purwadadi dan H.Abdul Hayi “Sah” dari jalur Independen mendapatkan nomor urut 1, pasangan H.Desi Supardi dan Ason Sukasa “Desa” mendapat nomor 2, pasangan H.Djakaria Mahmud dan Pangeran Arief Natadiningrat “Damar” mendapat nomor urut 3. Acara pengambilan nomor juga dibarengi dengan pengesahan tanda gambar.Bambang
Bupati Cirebon lakukan Sidak Daging Glonggongan Dan Mie Instan Kadarluasa
Cirebon,-Bupati Cirebon Drs.Dedi Supardi M,M melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar daging di Desa Embatembat Kecamatan Kedawung dan sejumblah mini market di Tuparef pada malam minggu dini hari bersama dengan tim dari instansi Pertanian dan Perdagangan dan hadir pula anggota DPRD.
Awal sidak, bupati dan rombongan meninjaw tempat jagal milik Pemkab Di Desa Embatembat, bupati juga sempat menyaksikan proses pemotongan kerbawu dan sapi, dilanjutkan kepara penjual daging sapi dan kerbau.
Bupati meminta kepada para penjual daging agar tidak menjual daging glonggongan dan bila ditemukan penjualan daging glonggongan maka bupati tidak segan menurunkan Satpol PP untuk menindak tegas pedagang dan menarik paksa.
terkait meninggalnya Asep yang diduga meningal setelah santap sahur dengan mie instan, Bupati Cirebon langsung melakukan sidak ke beberapa mini market seperti Alfa Mart dan Indo Mart di Jalur Tuparef Kab.Cirebon dalam acara sidak bupati didampingi Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan nampak pula Anggota DPRD.
Sidak yang dilakukan bupati juga tidak hanya memeriksa kadarluasa pada mie instan saja, bupati juga memeriksa tanggal kadarluasa minuman seperti susu kemasan dan makanan berkaleng, dalam sidak di dua mini market tersebut bupati tidak menumukan adanya prodak makanan dan minuman yang sudah kadarluasa.
Akan tetapi bupati akan terus melakukan sidak kebeberapa pasar dan mini market lainya, agar tidak ada korban keracunan yang diakibatkan dari makanan maupun minuman bebrbentuk kemasan, saya hanya bisa menghimbaw kepada seluruh warga kabupaten cirebon agar lebih jeli dan berhati hati.
Pengalaman saya juga hampir meminum susu kemasan yang sudah kadar luasa namun saya langsung membuangnya setelah sedikit saya cicipi, itu terjadi setelah saya mau buka puasa dan susu kemasan yanag dibelikan oleh ajudan saya. Maka dari itu saya meminta kepada menejer mini market dan pedagan di pasar serta pedagang kaki lima agar memeriksa barang daganganya berupa makanan dan minuman yang berbentuk kemasan sebelum didagangkan. Tegasnya. Bambang
Antisipasi Arus Mudik Macet
Pemkab.Cirebon Berikan Konpensasi Kepada Pedagang Dan Tukang Becak
CIREBON,- Meski belum memasuki puncak arus mudik, namun geliat kemacetan kendaraan yang diakibatkan aktifitas pasar-pasar tumpah di wilayah Pantura Cirebon kini mulai terasa. Kondisi ini makin diperparah jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah mendekati hari raya nanti.
Pantauan yang dilakukan dilapangan, geliat kemacetan tampak disekitar Pasar tumpah Celancang, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Disini panjang antrian kemacetan mendekati 2 Kilometer, pasalnya badan jalan dimakan oleh lapak dagangan dan tukang becak yang ngetem (nunggu penumpang, red) sehingga menghambat laju kendaraan.
Upaya untuk memperlancar laju kendaraan sebenarnya sudah dilakukan dengan mengerahkan sejumlah personel polisi. Namun kenyataanya karena volume kendaraan cukup banyak sedangkan badan jalan termakan dagangan akhirnya terpaksa menggunakan satu lajur saja. Kondisi ini makin parah memasuki H-7 nanti.
Sejauh ini, para pedagang belum mau pindah dari lokasi, begitupun dengan para tukang becak yang tetap akan berada di didi jalan untuk menunggu penumpang. Beberapa diantara mereka akan mematuhi keinginan para pejabat jika mereka menerima kompensasi sebagai akibat “pengusiran” tersebut
“Kalau tidak boleh dagang kami diminta untuk pindah tidak masalah, tapi kami harus mendapatkan kompensasi seperti tahun kemarin. Gimana kami bisa menghidupi keluarga jika tidak berjualan atau mengayuh becak,” kata Simita tukang becak yang biasa mangkal di Pasar Celancang.
Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Pemkab) Cirebon akan menggelontorkan dana sebesar Rp 100 juta sebagai kompensasi untuk 2000 orang pedagang dan tukang becak yang berada di pasar-pasar tumpah di Kab Cirebon. Diantaranya Pasar Celancang, Pasar Mundu, Pasar Tegalgubug, Pasar Minggu, Pasar Pasalaran, Pasar gebang dan Pasar Losari.
Nantinya, masing-masing pedagang dan tukang becak, akan mendapatkan kompenasi sebesar Rp 50 ribu. Dengan konsekuensi mereka diharapkan tidak berjualan atau mangkal di jalan sekitar Pasar tumpah dimaksud pada H-3 hingga H+3 mendatang. Uang kompensasi itu sendiri itu rencana diberikan pada H-7 saat unsure Muspida melakukan pemantauan lapangan.Bambang
Santap Sahur Dengan Mie Instan Berakhir Maut
CIREBON,- Nasib naas kini dialami Asep, 12, bocah kelas 6 Sekolah Dasar (SD) tewas yang diduga karena keracunan mie instant yang menjadi lauk mereka santap sahur. Sedangkan kakaknya, Arif, 15, dan bapaknya, Alim, 45, yang sempayt juga mengkonsumsi mie instant tersebut, hingga kini masih mendapat penanganan intensif oleh dokter Rumah Sakit Gunung Jati (RSG) Cirebon.
Guna mengetauhi lebih pasti penyebab atas kematian korban tersebut, Minggu (21/9) kemarin jenazah Asep lalu dibawa ke rumah Bayangkara, Indramayu untuk dilakukan langka otopsi.
Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, Sabtu dinihari kemarin keluarga, ibu korban Ny Ahwani, 36, menyediakan hidangan sahur berupa mie instant yang dibelinya dari Toserba Surya di Jalan Siliwangi Kota Cirebon. Ahwani bersama anak bungsunya, Lisa, 8, malam itu kebetulan tidak santap sahur.
Pada pukul 07.00 wib pagi para korban mengalami pusing-pusing,mual, muntah-muntah. Penyakit tersebut oleh keluarga Alim dianggap biasa, karenanya untuk penyembuhan hanya menggunakan obat warung.
Setelah mengkonsumsi obat, Asep dan kakak beserta bapaknya sempat mengalami perbaikan. Bahkan Asep sempat juga keluar rumah. Namun pada siangnya, gejala itu muncul lagi bahkan kondisinya lebih parah dari sebelumnya.
Oleh keluarganya, Asep sempat dibawa ke seorang bidan, namun akhirnya dirujuk ruma sakit, dan hanya berselang beberapa jam sejak kedatangan ke rumah sakit, bocah tersebut akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Seiring dengan meninggalnya Asep, kondisi badan Arif dan bapaknya, Alim menambpakan gejala seperti Asep, keduanya lalu dilarikan juga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.
Ahwani, 36, orangtua korban menuturkan, dia memang tidak dapat pasa hari itu. Makanya diapun tidak makan sahur sebagaimana yang dilakukan suami dan kedua anaknya. “Saya hanya membuat masakan saja berupa mie instant, tidak ada lauk lain,” kata Ahwani seraya menambahkan, mie instant itu dibelinya pada malam sebelumnya di Toserba Surya di Jalan Siliwangi Kota Cirebon.
Hingga kemarin, belum ada penjelasan resmi pihak Toserba Surya yang menjual produk yang diduga kuats ebagai penyebab teeasnya Asep tersebut. “Kami belum dapat menjelaskan soal ini, biar pimpinan yang akan menjelaskannya,” kata Solihin, bagian Personalia saat ditemui sejulmah wartawan.
Sementara itu, terkaita dengan tewas Asep, ditambah kakak dan bapaknya yang kini masih menjalani perawatan rumah sakit, membuat pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Bahkan kemarin beberapa petugas Polresta Cirebon mendatangi Toserba Surya dan mengambil beberapa sample produk mie instant tersebut.Bambang
Selasa, 16 September 2008
Kinerja Kejari Kota Cirebon Dianggap Molor.
Cirebon,- Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) Cirebon diantaranya Barisan Aksi Solideritas Mahasiswa Indonesia (BASMI) Front Aksi Mahasiswa (FAM) UMC, Srikandi Reformasi Cirebon (SRC), Himpunan Aksi Mahasiswa (HAM) STAIN, Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GEMA-PESA), mengelar aksi demo di kantor Kejari Kota Cirebon.
dalam tuntutanya mereka meminta kepada Kejari Kota Tegakan supermasi hukum di kota cirebon sekarang juga, Kejari kota Cirebon harus pro aktif dalam penegakan hukum, Kajari harus segera mengusut tuntas permasalahan pengadaan barang dan jasa di dinas perikanan dan kelautan di kota cirebon berupa 6 buah kapal yang disinyalir sarat dengan KKN, Kejari juga harus transparansi dan akuntabilitas segala kegiatan yang terjadi di tubuh dinas perikanan dan kelautan Kota Cirebon.
aksi yang digelar GMPR di jaga satu pelton Dalmas dari Polresta Cirebon, GMPR juga melakukan aksi bakar ban diluar gerbang kantor kejari, dalam aksi demo sempat tegang ketika dua pegawai Kejari membawa tabung pemadam yang berusaha mematikan api bakar ban tersebut anamun aksi pemadaman cekal oleh Mahasiswa hingga terjadi saling gotot namun api tidak bisa dipadamkan.
dalam orasinya yang dipimpin oleh korlap Endin Saifudin menyerukan bahwa Kejari Kota Cirebon dalam menjalankan supermasi hukum masih kurang baik dan dianggap tebang pilih dengan contoh kasus dugaan KKN di dinas perikanan dan kelautan Kota Cirebon terkait pengadaan barang dan jasa pengadaan 6 buah kapal yang didanai dari propinsi pada tahun anggaran 2006 senilai kurang lebih Rp.2 milyard proyek tersebut dianggap mubajir pasalnya 6 prahu yang bersandar di pelabuhan kejawanan hanya menjadi sampah belaka.
Menurut Saifudin kepada SC bahwa kami yang tergabung dalam GMPR Cirebon sangat prihatin kepada kinerja Kejari Kota Cirebon yang dianggap tumpul, molor dam banyak tiarap ditambah tebang pilih yang ada kasus pencurian dan pelecehan saja sedangkan kasus kasus korupsi tidak ada sama sekali yang dimunculkan, menjadi pertanyaan kami kenapa kajari kota cirebon seperti ini !! kami meminta kajari yang handal bukan yang memiliki mental krupuk.
kami juga akan terus mengelar aksi demo turun kejalan bila Kajari tidak segera mengusut tuntas kasus ini, dan bila Kajari Kota tidak mampu menangani kasus ini, agar kiranya segera menajukan pensiun muda atau pindah menjadi kajari ditempat lain. tegasnya. Bambang.
SBY Ke Cirebon Dinas Kelautan Kota Cirebon Kebakaran Jenggot
Cirebon,- tidak aneh jika prilaku asli muncul bilamana ada acara dadakan, adat santai tapi tidak pasti ditunjukan oleh Dinas Kelautan Kota cirebon ketika mau ada kunkungan orang nomor satu di Republik Indonesia.
Memang Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan ke Cirebon hanya ingin mengetahui situasi di daerah pesisir pada umumnya nelayan namun Dinas Kelautan Kota Cirebon yang malah kebakaran jenggot dengan alas an sedang mempersiapkan segala data dan administrasi dinas.
H-1 kunjungan Presiden RI ke Cirebon khususnya Dinas Kelautan Kota Cirebon tidak melayani tamu kerjaan terfokus pada kunjungan Persiden sampai sampai mereka akan lembur jika persiapan belum dianggap siap untuk bahan laporan.
kepada wartawan seputarcirebon Pelaksana Bidang Kelautan Kota Cirebon Karsudin sampai sampai memohon maaf tidak bias memberikan komentar tentang pengadaan 6 kapal yang didanai dari DAK dikarenakan alasan sibuk persiapan datangnya SBY selain itu Karsudin juga mengatakan kami harus mempersiapkan data data kelautan.
Menurut Tanto yang biasa disebut Otong warga Samadikun kepada seputarcirebon bahwa Dinas Kelautan Kota Cirebon nampaknya kurang professional dalam menjalankan kinerja, dengan bukti kecil disaat ada kunjugan SBY terlihat seperti kebakaran jenggot segala sesuatunya baru dipersiapkan khususnya data data kelautan, jika tidak ada kunjungan terlihat santai dan berleha leha. Bambang
Dua Terdakwa Galian C Masih Gentayangan
Cirebon,- H.Ratim B.Raswadi Perkara No.376/B/08 dan Ali Rido No Perkara 362/B/08. terkait kasus perusakan lingkungan galian C diwilayah Gemulung Astanajapura Kab.Cirebon masih terlihat bebas menghirup udara segar.
Diakui Ketua Majelis Hakim Rustiono SH.M.Hum Perkara No.376/B/08 H.Ratim bahwa Terdakwa setatusnya tahanan kota dengan jaminan seorang istri, hal serupa diungkapkan Hakim Ketua Aksir yang juga ketua PN Sumber No Perkara 362/B/08 terdakwa Ali Rido.
Informasi yang berhasil dihimpun SP bahwa selain 2 kasus yang sudah digelar masih ada 5 berkas lagi yang belum diajukan oleh pihak Polda Jabar terkai kasus perusakan lingkungan galian c di lokasi Gemulung Astanajapura.
Seperti yang dikutip edisi lalu di SP bahwa menurut Agus Efendi SH selaku Pakar Hukum menyayangkan kenapa dalam hal ini yang menjadi tersangka hanya pengusaha galian saja padahal banyak melibatkan pihak Pejabat di Pemkab.Cirebon.
Menurut Suradi HS kepada SP mengatakan bahwa hokum jangan tebang pilih, kalau kita runtut permasalahan sejak awal tidak tutup kemungkinan sebelum terjadinya kerusakan yang cukup parah di lingkungan wilayah Gemulung Astanajapura dibiarkan saja.
Banyak menimbulkan pertanyaan histeris khususnya keruskakan lingkungan dikabupaten Cirebon khususnya dikalangan para pejabat yang terkait tentang galian, bagaimanapun alasanya para pejabat seperti Kepala DLHKP Kab.Cirebon, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja harus turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Gemulung Astanajapura. Tegasnya.
Ketika persidangan H.Ratim B.Raswadi Perkara No.376/B/08 dengan kesaksian Drs.H.Moch.Sofyan SH.MH Kasat Pol PP yang dulu menjabat sebagai Kabag Perekonominan Kab.Cirebon, hakim Rustiono SH.M.Hum yang menanyakan Sofyan sewaktu menjabat sebagai Kabag Perekonomian seputar pengeluarkan izin galian sementara
M Sofyan membenarkan mengeluarkan izin, namun hakim menanyakan dasar pengeluaran izin yang dikeluarkanya pasalnya tidak ada lampiran delegasi izin gubernur jabar, sedangkan menurut keterangan saksi ahli kalau pengeluaran izin galian berdasarkan perda tidak cukup menunjang pengeluaran izin tersebut karena perda dibawah undang undang.
Hakim meminta kepada saksi Sofyan agar bias menunjukan delegasi yang menguatkan dikeluarkanya izin galian tersebut, bila mana tidak bias menunjukan fakta tersebut maka pihak yang mengeluarkan izin tersebut bias diproses penyidikan.
Hakim juga meminta ketegasan Sofyan yang sekarang menjabat sebagai Kasat Pol PP agar bertindak tegas galian yang sampai saat ini masih berjalan disekitar lokasi galian C yang mana setelah Hakim melakukan Sidang Lokasi ternyata galian masih berjalan. Pinta hakim Rustiono SH.M.Hum kepada saksi .//Bambang
SBY ke Cirebon PT KAI Daops III Cirebon Sibuk
CIREBON,- Menjelang kedatangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon pada Rabu (17/9) mendatang dengan menggunakan kereta api. Untuk menjamin kemanan orang nomor atu di Republik ini tersebut, selain mempersiapkan Kereta Luar Biasa (KLB), PT KAI Daops III juga melakukan pemeriksaan jalur rel sepanjang 230 KM yang bakal dilintasi rombongan presiden.
Kepala Stasiun Kejaksan, Cirebon, Den Bagoes Toat, mengungkapkan, KLB yang disiapkan tersebut berjumlah tujuh rangkaian, yang terdiri dari dua lokomotif, satu gerbong pembangkit, dua gerbong kelas eksekutif, satu kereta makan, serta satu gerbong Toraja, Bali dan Nusantara.
“Bapak Presiden dan rombongan nantinya akan menggunakan gerbong Nusantara yng sudah dilengkapi runag meeting serta fasilitas penunjang kerja selama beliau dalam perjalanan,” katanya Bagoes seraya menambahkan presdien rencanakan akan bertemu dengan kaum neleyan pesisir Cirebon .
Ditambahkan, rombongan akan berangkat dari Stasiun Gambir pada pukul 07.30 wib dan tiba di Stasiun Kejaksan pukul 10.20 wib, yang selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Purwokerto pukul 12.30 wib. “Kedatangan bapak Presiden dan rombongan yang menggunakan KLB dipastikan tidak akan mengganggu perjalanan masyarakat penggunakan kereta api,” tamdasnya.
Terkait dengan kedatagan rombongan presiden tersebut, kata Bagoes, pihaknya sudah melakukan langkah-lagkah antisipasi demi keamanan dan kenyamanan perjalanan presiden. Selain menjalankan kereta foreider 15 menit menjelang presiden melintas, pihaknya juga telah menerjunkan petugas Juru Penilik Jalan (JPJ) yang akan memeriksa rel setiap 15 menit sekali.
“Kami bersama aparat polisi dan TNI, juga akan melakukan pengamanan di sejumlah titik rawans erta 26 stasiun yang akan dilalui robongan presiden,” tandasnya. Bambang.
Senin, 25 Agustus 2008
Kabag Operasi Jasa Marga Taksanggup Jelaskan Jalan Tol Rusak.
Cirebon, -boleh dikatakan aneh tapi yanta dan bisa juga dianggap alasan klasic seorang Ir Beni Kabag Oprasi yang didampingi Riki S.sos. Jasa Marga Cabang Palimanan Kanci taksanggup menjelaskan permasalahan jalan Tol Plumbon –Palimanan yang selalu mengalami kerusakan.
Kepad SP pihaknya tidak bisa secara dtail menjelaskan dan mungkin jika ingin puas mendapatkan penjelasan silahkan hubungi Jasa Marga Pusat karena kewenangan mutlak bukan pada kami disini. Jadi minta maklumnya saja.ujarnya.
Mungkin ini akan menjadi PR bagi pelanggan jalan tol karena kejelasan kenapa dan kapan pelanggan bisa merasa puas mengunakan jalur tol khususnya jalur Plumbon –Palimanan,
bagi pelanggan jalan tol yang melintasi jalur Plumbon – Palimanan harus memaklumi jika dalam melintasi jalan tol selalu dihiasi dengan rambu-rambu perbaikan dan rambu bahaya yang tidak ada hentinya pihak Jasa Marga memperbaiki jalan yang selalu bergelombang, retak, padahal jalan tersebut dicor.
Menurut Andry salah satu pengemudi yang basa melintasi jalur tersebut mengatakan bahwa kalau Dilihat dari kontruksi jalan yang menggunakan coran dengan semen terlihat kokoh akan tetapi tidak hentinya melakukan perbaikan, masih bayak menimbulkan pertanyaan kepada jalur plumbon – palimanan, banyak juga yang menduga bahwa tanah sepanjang jalur tersebut masih labil.
Saya hanya menghimbaw dan berharap kepada pihak Jasa Marga Cabang Palimanan - Kanci agar kiranya memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen, jangan sampai ada keluhan kepada jasa marga terkait selalu adanya perbaikan, karena apapun alasanya kami ini konsumen, dan tidak gratis melewati jalan tol. Ungkapnya.Bambang
Bupati Cirebon Rsmikan Unit Pengolahan Sampah Indocment
Cirebon,- PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk.(“Indocment”) mengundang para Muspida guna menyaksikan peresmian Unit Pengolahan Sampah oleh Bupati Cirebon, yang merupakan kerja sama Indocment dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Palimanan Barat Kab.Cirebon.
Unit pengolahan sampah sampah tersebut didirikan diatas tanah desa Palimanan Barat seluas 1.120 M2 dengan bangunan 677 M2, terletak disebelah barat pabrik Indocmen Palimanan, yang dilengkapi dengan peralatan pengolahan sampah dan 2 buah motor pengangkut sampah yang disediakan oleh Indocment. Proyek ini memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pabrik Indocment di Palimanan Barat, khususnya unsur pemuda yang akan terlibat secara langsungdalam proses pengolahan sampa ini.
Pengolahan sampah tersebut akan mengelola sampah rumah tangga dari masyarakat sekitar pabrik Indocement di Palimanan menjadi energi berupa kompos dan biomas yang hasilnya akan dimanfaatkan / dibeli oleh PT Indocment. Proyek tersebut sekaligus diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi masalah yang terkait dengan tempat pembuatan sampah yang sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Program tersebut merupakan salah satu kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Indocment yang mengunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (Sustanible Development) dalam upaya pengembangan masyarakat sekitar beruapay menjaga dan turut melestarikan lingkungan dan sumber daya alam yang ada.
Kegiatan CSR lainya yang juga sedang digalakan Indocmen penanaman pohon jarak pada lahan lahan marginal bekas areal penambangan yang cukup luas, biji jarak yang dihasilkan akan digunakan sebagai salah satu bahan bakar altrnatif dalam proses produksi semen, penanaman pohon jarak ini nantinya juga akn dikembangkan pada lahan lahan milik masyarakat umum sekitar pabrik.
Keberhasilan proyek CSR yang sedang jalankan Indocment diharapkan dapat memberikan makna positif terhadap kebersilahn lingkunga, pemberdayaan masyarakat serta ikut mengurangi pemakaian sumber energi yang tak terbarukan (non-renewable)dalam proses produksi dan sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan pengunaan sumber energiyang terbarukan (renewable) serta sesuai dengan program mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism yang dilakukan oleh Indocment, ungkap Kuky Permana Direktur Sumber Daya Manusia.
Bupati Cirebon Drs.Dedi Supardi M,M. Dalam sambuatan mengatakan bahwa dirinya selaku kepala daerah sangat mendukung dengan adanya proyek pengolahan sampah yang dilakukan Indocment bersama BUMDES Palimanan Barat, namun bupati berharap kepada indocment agar memperhatikan seluruh masyarakat Kab.Cirebon yang mana Bupati meminta agar indocment membangun gedung sekolah untuk anak yantim piatu. Ungkap Bupati. Bambang.
Neno Warisman Tampil di Acara MTQ
CIREBON,-Artis ibukota yang tidak asing lagi namanya di gemari oleh Masyarakat indonesia yang mahir bernyanyi, membaca puisi dan berakting, Neno Warisman tampil pada pembukaan Mushabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) yang ke 37 tingkat Kab. Cirebon, bertempat di alun-alun Desa Gegesik Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon Jawa Barat Jumat (22/08)
Acara pembukaan yang bertajuk Gelar Pesona Nada dan Dakwah, Neno tampil berduet dengan salah seorang Qori Tuna Netra dari ibukota, Ustadz Jalaludin. Selain menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual, Neno juga melantunkan suaranya melalui berpuisi, bernyanyi dan bercerita tentang pengalaman selama hidupnya serta dengan hiruk pikuk dunia keartisan.
Ketua MTQ ke 37 tingkat kab. Cirebon Drs. Ali Mukhayat, M.M., melalui Koordinator Arena Utama H. Nurtaufik HRS, mengatakan pihaknya akan membuat panggung utama MTQ jauh lebih meriah dari pelaksanaan MTQ sebelumnya.
“Kami sudah menyiapkan pesta kembang api pada kegiatan pembukaan dan penutupan MTQ nanti. Sehingga masyarakat yang tak sempat menyaksikan indahnya cahaya kembang api di waktu malam pembukaan, bisa melihatnya pada malam penutupan, tandasnya.
Lanjut Mugayat, masyarakat di pingggiran perdesaan nanti sudah bisa menyaksikan pesta kembang api secara langsung,“Dulu pesta kembang api hanya bisa disaksikan masyarakat perkotaan saja, sedangkan masyarakat di perdesaan hanya bisa menyaksikanya melalui televisi sekarang sudah tidak jamanya lagi begitu,” Katanya.
Pada Jumat Siang, arena MTQ ke 37 yang diselenggarakan di Gegeik akan yang dimeriakan berbagai pawai Ta’aruf yang diikuti 40 kafilah dari masing-masing Kecamatan se Kab. Cirebon. Setiap kecamatan sendiri menampilkan mempertunjukan kebolehannya dengan beragam kostum, gaya dan penampilan seni.
Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi, M. M, Wakil Bupati Drs. H. Nur Asyik, Ketua DPRD H. Tasya Soemadi Al Gotas, Tokoh Ulama dan para Camat, Kepala Desa, serta Para Undangan, unsur Muspida lainya juga ikut dalam pawai Ta’aruf dan Pembukaan MTQ,”tambahnya Ali.
Jadwal selama MTQ, di panggung utama akan ada hiburan dan penampilan seni dari berbagai daerah di kab. Cirebon, Serta untuk acara penutupan nanti, kami sudah menyiapkan Mubaligh dari Jakarta. Yakni, Ustad Sahrul Syah dan presenter acara keagamaam, Agus Izwar,”tuturnya.Bambang
Terkait Kasus Mantan Gubernu Jabar DCK Kab.Cirebon Akui Terima Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran
Cirebon,- kini mantan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 Danny Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar), dan alat-alat berat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penetapan Danny sebagai tersangka oleh KPK sejak 21 Juli 2008. Ia terjerat Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU 31/1999, sebagaimana yang telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga sudah meminta agar pihak imigrasi mencekal Danny sejak pertengahan Juli lalu. Danny pun resmi dicekal Ditjen Imigrasi Depkumham sejak 1 Agustus 2008.
Juru bicara KPK Johan Budi mengungkapkan hal itu di Gedung KPK, Jln. Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/8). "Sejak 21 Juli 2008 lalu, kami sudah menetapkan Danny Setiawan sebagai tersangka dalam penyidikan kasus pengadaan alat-alat berat termasuk mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003," ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut Johan, KPK baru menetapkan Danny sebagai tersangka untuk kasus pengadaan Damkar di Provinsi Jabar. "Kami juga sudah memeriksa Pak Nuriana (mantan Gubernur Jabar) dan Nu`man Abdul Hakim (mantan Wagub Jabar), tapi status mereka masih sebagai saksi," ucapnya
terkait kasus mantan Gubernur Jabar Danny Dinas Cipta Karya Bidang Pemadam Kebakaran Kab.Cirebon akui menerima bantuan 4 unit mobil damkar pada tahun 2003, hal itu diakui oleh Mukmin Salah satu Kasi Damkar karena Kabid Damkar Harry enggan memberikan penjelasan.
menurut Mukmin mobil damkar tersebut masih dioprasikan dan sekarang mobil tersebut 2 yunit di siagakan di pos Damkar Lemahabang dan yang 2 yunit di pos Ciledug, dengan guyonya Mukmin mengatakan terkait Kasus Danny bila mobil diminta oleh KPK pihaknya tidak keberatan. ujarnya. Bambang
Minggu, 24 Agustus 2008
Terkait Kasus Galian C Kadis DLHKP Kab.Cirebon Calon Tersangka
CIREBON – Mungkin kasus galian c akan terus digelar dimeja hijau karena masih banyak tersangka perusak lingkungan yang belum di sered, apapun dalihnya Kadis DLHKP Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertambangan Aan Setiawan dalam perkara sidang H.Ratim B.Raswadi Perkara No.376/B/08 tentang perusakan lingkungan melakukan galian tanpa izin, dengan total kerugian kerusakan Rp.123juta dalam hal ini Aan Setiawan harus jadi tersangka, ungkap Agus Efendi SH selaku pakar hukum.
Agus Efendi juga mengatakan bahwa dalam persidangan kasus perusakan lingkungan apapun harus terus digelar karena banyak pengusaha galian c yang masih gentayangan melakukan perusakan lingkungan di Gemulung Astanajapura. Dan tidak tutuk kemungkinan Kadis DLHKP Kab.Cirebon bisa dijadikan tersangka karena membiarkan adanya kerusakan lingkungan sejak tahun 2005 lalu hingga sekarang tanpa adanya reklamasi oleh pengusaha galian. Ungkap Agus
Bukan hanya H.Ratim yang dimeja hijaukan namun Ali Rido pengusaha galian C di areal Gumulung Tonggoh yang juga ditetapkan sebagai tersangka, tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon dengan No Perkara 362/B/08.
Informasi yang terangkum menyebutkan, dalam persidangan pertama yang digelar 30 Juni 2008 lalu Ali Rido didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar UU Lingkungan Hidup karena melakukan penggalian melebihi ijin yang diberikan, serta tidak melakukan reklamasi lingkungan.
“Berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan Pemkab Cirebon, terdakwa hanya diperbolehkan melakukan pengambilan pasir seluas satu hektar. Namun, kenyataannya terdakwa melakukan pengambilan pasir dari lahan seluas dua hektar,” kata Ramdanu, Jaksa Penuntut Umum.
Selain itu, Ramdanu mengatakan, terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak melakukan studi Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL), dan telah melakukan pengerukan tanah sedalam 5 hingga 7 meter dari lahan konservasi. Sehingga, atas perbuatan terdakwa, negara telah dirugikan mencapai Rp123 miliar.
Sidang pertama yang dipimpin Hakim Ketua Aksir, menghadirkan lima orang saksi yaitu Umar Sastradirja dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Yoyon Suharsono, Ketua Yayasan Buruh dan Lingkungan Hidup (YB LH), A. Edi Suyanto Kades Gumulung Tonggoh, Aan Setiawan Kadis Lingkungan hidup, Sofyan Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Agustus Anggota Satpol PP dan Edi Harto karyawan Ali Rido. Semua saksi memberikan pernyataan sama seperti dakwaan jaksa.
Atas perbuatannya, Ali Rido dijerat dengan UU 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup dengan ancaman hukuman selama 10 tahun dan denda sebesar RP500 juta. Hingga berita ini diturunkan, belum memperoleh keterangan dari terdakwa maupun pihak keluarganya.Bambang..
Jalur Pantura Macet Perbaikan Jalan dan Jembatan Belum Rampung
CIREBON,-Perbaikan jalan dan jembatan di Jalur Pantura Cirebon belum rampung yang mengakibatkan arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah atau sebaliknya mengalami kemacetan cukup panjang, bahkan mencapai belasan kilo meter. Pasalnya, kendaraan yang melintas disekitar lokasi tersebut melaju dengan menggunakan satu lajur saja (lajur arah menuju Jakarta , red).
Pantauan yang dilakukan dilapangan, kamacetan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah sudah mulai terlihat ketika memasuki Desa Pangarengan, menyusulnya perbaikan jembatan (proses pengerasan, red). Kendaraan pun terpaksa dialihkan ke lajur sebelahnya (lajur tujuan Jakarta ).
Penyempitan jalan tersebut jelas membuat kendaraan yang melintas berdesakan untuk masuk ke lajur kanan itu, akibatnya terjadi kepadatan kendaraan. Banyaknya kendaraan besar seperti bus terlebih truk tronton dan triler muatan berat yang berjalan lambat di jalur sempit itu, makin memperparah laju kendaraan lainnya.
Lepas dari kemacetan jembatan Pangerangan, kendaraan lagi-lagi mengalami kondisi serupa ketika memasuki Desa Ender Kecamatan Pangenan, pasalnya disini pun tengah dilakukan perbaikan jalan (pengerukan aspal di lajur menuju Jawa Tengah, red).
Sejumlah pengemudi kendaraan sempat mengeluhkan tidak adanya petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas di lokasi kemacetan. “Karusnya situasi kayak gini, polisi tuntun tangan dong, masa macet gini gak ada polisinya,” umpat salah seorang sopir tujuan Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Pantura wilayah Jawa Barat, Purnomo, ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya sempat penyangkal jika kemacetan itu lebih diakibatkan oleh pengerjaan perbaikan jalan dan jembatan.
“Ah macet itu karena pasar gebang saja, atau mungkin karena ada truk yang mogok,” ujarnya singkat.
Disinggung tentang minimnya pihak kepolisian yang mengatur arus kendaraan, Purnomo menjelaskan, jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan polisi terkait dengan penyelesaian proyek tersebut. “Kita terus melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, agar proses pelaksanaan rekonstruksi jalans epanjang 7 KM mulai dari Ender menuju Losari itu cepat selesai, minimal sebelum lebaran nanti,” pungkas Purnomo. Bamabng
Minggu, 01 Juni 2008
Pertamina gencar teliti kandungan minyak di wilayah Cirebon
CIREBON ,SP-
PT Pertamina Pusat kini tengah gencar melakukan pencarian sumber-sumber cadangan minyak, bahkan di wilayah Cirebon tim Pertamina akan melakukan seismik sebanyak 11.417 titik yang tersebar di areal seluas 374 KM2 (kilometerpersegi).
Menurut Humas EP Jakarta, Slamet Riyadi, seismik tersebut merupakan bagian tindaklanjut atas keinginan pemerintah yang berencana menaikan cadangan sumber minyak sebanyak 20 persen. “Kita tahu pemrrintah ada keinginan menambah summer minyak barus ebanyak 20 persen, dan yang kita lakukan ini merupakan bagian dari itu,” katanya.
Dijelaskan, secara nasional seismic dilakukan di daerah Propinsi Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar) dan Propinsi Riau. Dan khusus di Jawa Barat, seismic berada di wilayah Cirebon yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan kabupaten Indramayu.
Namun ketika ditanya mengenai kapasitas cadangan minyak yang berada di wilayah Cirebon tersebut, Slamet enggan menjelaskan lebih jauh. Menurutnya Pertamina hingga kini masih melakukan survey dan penelitian. “Dan ketika ada pertanyaan kenapa di wilayah Cirebon , jawabnya karena di sana memang ada kandungan minyak, tapi kita belum tahu besasnya,” tegasya.
Dalam kaitan dengan seismic tersebut, pihaknya menjamin akan melakukan hak dan kewajiban terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang terkena langsung jalur seismic.@Bambang
Suhu Pilkada Cirebon Mulai Panas Pangeran Arif nyatakan maju
CIREBON, SC-
Suhu politik di Kabupaten Cirebon mulai panas, Putra Mahkota Keraton Kasepuhan, PRA Arif Natadinngrat. di depan ribuan massa yang memadati halaman dan Bangsal Pagelaran Keraton Kasepuhan, dia secara tegas menyatakan siap bertarung pada Pilkada Kabupaten Cirebon periode 2008-2013 yang dilaksanakan Oktober mendatag.
Pernyataan anggota DPD RI ini memang sudah lama ditunggu masyarakat, dan kemarin setelah mendapatkan restu dari Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan, penantian masyarakat itu berakhir juga. “Dengan restu Sultan Sepuh serta seluruh rakyat Cirebon La haula walakuata illa billah, saya menyatakan siap menerima amanah untuk memimpin Kabupaten Cirebon,” kata Arief yang disambut Allah Akbar oleh hadirin yang datang.
Sebelum akhirnya menyatakan menrima amanah sebagai Calon Bupati, dalam pidato politiknya Arif menyoroti kondisi kekinian masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon . Diantaranya angka kemiskinan yang mencapai 203 ribu keluarga atau setara 812 ribu jiwa.
Belum lagi persoalan rusaknya gedung-gedung sekolah yang mencapai 60 persen. Bahkan saat ini terdapat 21.000 warga Kabupaten Cirebon kini belum melek huruf alias buta huruf. “Ini merupakan tegas berat, dan saya berupaya memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon, utamanya mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Dalam kesempatan itu Arif meminta agar posisi TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral pada Pilkada nanti, serta terlibat langsung dalam tim sukses manapun.
Usai membacakan pidato politiknya, keada sejumlah wartawan, Arief menjelaskan, dirinya maju bias melalui dua jalur, jalur parpol atau jalur perseorangan (independent). “Kita lihat saja kemungkinan-kemungkinan ke depan,” tegasnya.
Saat ini memang ada 14 partai politik yang mendukungnya (13,5) persen. Jika dalam aturan main harus memiliki 15 persen, maka kemungkinan akan dilakukan koalisi dengan partai lain. “Saat ini saya masih melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan partai-partai besar yang ada di Kabupaten Cirebon ,” ujarnya.
Selain itu, Arif juga mengungkapkan tim relawannya juga sudah bergerak untuk mendapatkan dukungan 75 ribu KTP dan tandatangan sebagai persyaratan melalui jalur Independen. Bambang.
Kepsek SMAN I Lindungi Oknum Guru Pengguna Ijazah Palsu
Cirebon, SC-
Kepala Sekolah SMA Negeri I kota Cirebon, Drs H Eman Sutarman MPd diduga kuat melindungi oknum guru pengajarnya terkait ijazah palsu. Oknum guru tersebut berinisial DM yang hingga kini masih mengajar di SMAN I. Eman Sutarman sendiri mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kasusnya merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kota dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD-red).
Saat dikonfirmasi, Eman Sutarman Kepsek SMAN I, membenarkan jika salah seorang pengajarnya diketahui menggunakan ijazah palsu saat mengikuti sertifikasi guru di bandung. Sementara pihak sekolah sudah melakukan teguran bahkan membuat surat kepada Disdik kota. Namun hingga kini belum ada kejalasan dari kasus ini.
Diceritakan, DM oknum guru tersebut masuk menjadi guru di SMAN I sejak tahun 2002 yang sebelumnya mengajar di SMAN 6 sejak tahun 1998. Sedangkan Eman Sutarman menjadi kepala sekolah SMAN I sejak tahun 2001 yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah SMAN 4 dan SMAN 2 kota Cirebon. “saya sudah melakukan teguran bahkan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota, dan selanjutnya terserah Diknas maupun BKD karena sekolah tidak memiliki kewenangan lebih atas kasus ini,” ujar Eman Sutarman kepada Koran ini.
Sementara itu, Pemerhati Pendidikan Kota Cirebon, Drs Jenuri, MPd kepada seputarcirenon menyatakan bahwa kasus penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oknum DM guru SMAN I adalah kasus memalukan korp guru sekaligus telah mencoreng dunia pendidikan di Kota Cirebon. Seharusnya Dinas Pendidikan Kota segera pro aktif agar tidak menimbulkan preseden buruk dikemudian hari.
Namun sayang Diknas hingga kini belum melakukan reaksi padahal kasusnya sudah terkuak jelas saat oknum guru tersebut mengikuti sertifikasi di Bandung. “ada apa dengan Dinas Pendidikan Kota maupun pihak sekolah SMAN I, sebab kasus penggunaan ijazah palsu ini sudah jelas namun belum juga ada tindakan. Apakah harus menunggu reaksi elemen luar untuk mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya penuh tanya.
Sementara menurut salah seorang aktivis Lembaga Studi Pembangunan Daerah, Liandra, SE, kasus ini adalah peristiwa pertama yang telah memalukan korp guru dan dunia pendidikan di tahun 2008. Ia berharap kasusnya jangan ditunda-tunda lagi, pihak Dinas Pendidikan Kota harus segera mengambil sikap dan langkah-langkah pasti agar tidak menimbulkan kecurigaan publik mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian publik.
“jika kasus ini masih dibiarkan, kami patut mempertanyakan ada apa dengan pejabat Diknas maupun sekolah yang bersangkutan. Sebab kasusnya sudah menjadi perhatian bersama, dan kami akan melaporkan kasus ini kepihak provinsi maupun Jakarta bila sekolah, Diknas maupun BKD tidak segera mengambil tindakan atas kasus ini,” tegasnya. @bambang.
Kamis, 29 Mei 2008
Acara Temu BKM Dengan Bupati Cirebon Berakhir Kecewa.
CIREBON , SC-
Ratusan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari 160 desa di Kabupaten Cirebon kecewa berat terhadap Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi yang telah ditunggu sejak pagi tahu-tahu ketika siang mengabarkan jika orang nomor satu di Cirebon itu membatalkan kedatangannya,
Semula Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM akan datang dan memberikan sambutan pada acara temu BKM kaitan dengan sosialisasi percepatan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 untuk Kabupaten Cirebon, bertempat di pul kendaraan milik Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Cirebon.
“Kalau bicara kecewa pasti kami disini kecewa berat, mestinya jika berhalangan datang sebaiknya dari sebelumnya dong dikasih tau, jangan sudah siang begini baru diberitahu,” ujar salah seorang peserta temu BKM.
Rasa kecewa peserta temu BKM itu cukup beralasan, pasalnya sekitar 600 anggota BKM ini sudah berada ditempat pukul 09.00 wib, dan pukul 11.00 wib bupati dijadwalkan datang dan memberikan sambutan. Namun ada perubahan jadwal, bupati bersedia hadir pukul 13.00 wib. Disini sebenarnya para peserta
Sebenarnya sudah mulai gelisah, apalagi perut sudah “keroncongan” alias lapar karena mereka tidak dibekali makan siang melainkan hanya makanan kecil (snack).
Masa menunggu kedatangan Bupati itu, , Sekda Kabupaten Cirebon, Nuryaman Noviyanto, nampak beberapa kali melakukan kontak telepon untuk mengetahui kapan bupati akan hadir. Dan baru pada pukul 14.10 wib, Sekda yang akrab disapa Momon ini melalui pengeras suara memberitahukan jika bupati berhalangan hadir. Hanya berselang beberapa menit saja, acara itupun langsung dibubarkan.@bambang
Khawatir Terjadi Lapindo Di Kab.Cirebon
Kegatan seismik Pertamina didemo Mahasiswa
CIREBON , SC-
Lengkaplah sudah penderitaan masyarakat Kab.Cirebon, Belum hilang penderitaan akibat kenaikan BBM beberapa hari lalu, penderitaan warga 16 kecamatan makin bertambah menyusul aktifitas pencarian sumber minyak (Seismik) oleh Pertamina yang belakangan hanya menyisahkan kerusakan lingkungan dibekas galian.
Khawatir akan terjadi dampak semburan lumpur panas terjadi di Sidoharjo, Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Demokrasi Cirebon (Somasi.C) melakukan aksi unjukrasa di Kantor Bupati Cirebon.
Aksi dilakukan persis ditangga masuk ke kantor bupati dan ditemui Kepala Satpol PP, Moch Sopian, karena Bupati Cirebon yang dicari pengunjukrasa sedang tidak berada di tempat. Namun aksi itu tidak berakhir bentrok karena mendapatkan pengamanan ketat dari polisi dan Satpol PP. Akhirnya mahasiswa hanya bisa melakukan orasi
Pengunjukrasa menuntut agar Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM secepatnya mencabut surat no 500/695 PEREK yang telah dibuatnya, karena surat tersebutlah yang menjadi landasan pihak Pertamina untuk melakukan survey pencarian sumber baru minyak.
“Bupati harus tahu kondisi yang ada di masyarakat terutama di 16 kecamatan yang selama ini dijadikan tempat survey pencarian sumber minyak, dimana lahan pertanian milik masyarakat sudah banyak yang rusak,” kata Sandi salah satu pengunjukrasa.
Mahasiswa menilai, pihak Pertamina tidak merealisasikan beberapa item yang ada dalam surat tersebut, diantaranya tidak dilakukan soasialisasi terlebih dahulu, serta belum adanya ganti rugi atas kerusakan lahan milik masyarakat yang rusak akibat kegiatan seismik itu.“Ini jelas sebuah pelanggaran, karenanya kami meminta bupati untuk segera mencabut surat tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP, Moch Sopian ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya bisa saja bersikap keras berupa pencabutan ijin, jika di lapangan pihak Pertamina tidak melaksanakan sejumlah rekomendasi yang tertera di dalam surat tersebut.
Namun ketika disinggung soal lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkab Cirebon, Sopian hanya menjawab jika kegiatan yang dilakukan Pertamina itu baru berupa survey semata. “Rasanya pengawasan belum perlu toh Pertamina baru survey kok, namun jika bicara pengawasan kewenangannya berada di Dinas Pertambangan,” tegas Sopian, mantan Kabag Perekonomian pada saat pengeluaran surat ijin tersebut.@bambang
