Kejari Sumber Serius Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dishub

Cirebon,- Nampaknya keseriusan pihak Kejari Sumber dalam melakukan penaganan dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan Kab.Cirebon tidak main main, buktinya sekarang dari tahap pemeriksaan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan , pihak Kejari juga sudah menetapkan mantan Kepala Dishub Djodjo Soedirdja sebagai tersangka.

Menurut Kajari Sumber Happy Hadiastuti SH CN melalui Sukanda SH selaku Ketua Tim Pemeriksaan mengatakan kepada SC bahwa pihaknya memprediksi pemeriksaan akan selesai sekitar 2 minggu lagi, kami masih mengumpulkan alat bukti yang kuat serta ada beberapa saksi dari pihak Bawasda yang belum dimintai keteranganya.

Selain itu juga kami belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, mengenai ditahan atau tidaknya itu tergantung pimpinan, yang jelas kami memperkirakan sekitar 2 minggu lagi proses pemeriksaan sudah selesai dalam penaganan penyelidikan oleh tim yang ditunjuk Kajari.

Dalam hal ini pihak Kejari Sumber masih focus dalam satu kasus dulu dan tidak tutup kemungkinan kami juga akan mengembangkan permasalahan ini. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 98 TKS ( Tenaga Kerja Sukarelawan ) yang berhasil dihimpun dan diaggap cukup bukti ada sekitar 34 TKS yang baru mengaku.

Diduga kuat, uang suap dari seluruh TKS Dishub yang diterima tersangka diperkirakan Rp. 100 juta, namun itu baru dugaan. Ungkapnya.@ Bambang

Baca selengkapnya......

Dinas PPPK Kab.Cirebon Antisipasi Wabah Flu Babi

Cirebon, - Antisipasi terhadap wabah flu babi (virus H1N1) yang sedang mengancam keselamatan manusia, maka Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan (PPPK) bersama Puskeswan Palimanan, Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan langsung ke tiga lokasi ternak yang berada di Desa Jamblang pada Rabu (29/4)

Kepada SC, Ali Efendi Kepala Dinas PPPK Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa pemeriksaan yang kami lakukan terhadap tempat peternakan babi hanya untuk mengantisipasi penyebaran flu babi.



Kebetulan peternakan babi di Kabupaten Cirebon hanya berada di Desa Jamblang, dari tiga tempat peternakan didesa Jamblang jumblah keseluruhan babi hanya 11 ekor dan ketika di priksa oleh tim kami, semua babi ternak tersebut kondisinya baik.

Bukan hanya memeriksa kondisi babi tim kami juga melakukan penyemprotan larutan disinfektan ke sekeliling kandang sekaligus pada babinya. Selain itu para pemilik ternak pun mendapat pengarahan tentang perawatan ternak babi sekaligus memberikan vaksin pencegah penyakit untuk babi yang harus disuntikan secara berkala.

Jadi kami berharap kepada masyarakat Cirebon jangan terlalu khawatir terhadap flu babi, apa lagi antisipasi pemerintah terhadap penyebaran Flu Babi cukup gesit dengan contoh kecilnya disetiap bandara dipasang alat diteksi anti virus H1N1. ungkapnya @ bambang

Baca selengkapnya......

Proyek IT Disdukcapil Gagal

Kejaksaan Sumber Diminta Usut Dugaan Korupsi.

CIREBON - Program Information Teknology (IT) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang di anggarkan APBD Kab.Cirebon sebesar Rp. 1.3 Milyar pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukapil) gagal total Pasalnya, program yang dianjurkan Menteri dalam Negeri tahun 2006 lalu ini seharusnya sudah sudah online. Namun hingga kini, proyek yang dikerjakan CV. Zapa Trill Utama Semarang ini, belum optimal sama sekali.

pantauan SC dalam pengurusan pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) masih mengunakan sistem manual, orang orang pegawai kecamatan masih sering wara wiri untuk mengantarakan data data pemohon KTP.

Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon Drs. Rahmat Sutrisno,MSi kepada SC berhubung saya baru menjabat sebagai Kadis maka permasalahan IT tersebut masih kurang paham, bahkan ketika SC menanyakan online IT kapan bisa maksimal ? Kadis justru balik tanya kepada SC bahwa Online tuh apa sih mas........ Biar nanti dijelaskan oleh bagianya. ungkapnya.

Sementara itu Roji Warga Kabupaten Cirebon kepada SC mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin terhadap proyek ( IT ) yang mana proyek tersebut sudah menghabiskan uang APBD yang cukup banyak, toh hasilnya malah gagal.

Menaggapi komentar Kadis Disdukcapil yang tidak mengerti Program Information Teknology ( IT ) merasa prihatin lagi, saya hanya bias berharap kepada Bupati Cirebon Drs.Dedi Supardi MM dan Baperjakat agar meninjau ulang terhadap kelayakan Kadis Disdukcapil Drs.Rahmat Sutrisno.

Bukan hanya itu saya juga meminta agar pihak Kejaksaan Sumber agar menyikapi proyek ini yang sudah menghabiskan uang APBD dan proyeknya gagal alias mubazir. Yang jelas dengan gagalnya proyek ini mengakibatkan proses pembikinan KTP dan KK menjadi lambat. Tegasnya. @ Bambang

Baca selengkapnya......

KPU Kabupaten Cirebon Pusing.

Puluhan PPK Belum Menyetorkan Hasil Rekapitulasi Suara.
CIREBON,- seharusnya tanggal 15 April kemarin Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) sudah menyerahkan hasil rekapitulasi surat suara kepada KPU, namun hingga saat ini baru sepuluh PPK, rencananya KPU akan mengambil hasil rekap suara ke PPK yang belum menetorkan.

Dari 40 PPK/Kecamatan yang baru menyetorkan 10 PPK yaitu Kecamatan Kapetakan, Jamblang, Sumbe, Greget, Astanajapura, Mundu, Karangsebung, Pabuaran dan Waled,. Maka masih tersisa 30 Kecamatan yang belum menyetorkan rekapitulasi suara kepada KPU.



Menurut Ketua KPU Iding kepada SC mengatakan bahwa batas waktu PPK menyetorkan hasi rekap suara pada tangga 16 April pukul 00.00 Wib, proses rekapitulasi PPK sebenarnya sudah selesai semua, namun ada beberapa kendala yang membikin proses pengiriman terhambat,

Biasanya PPK kesulitan pada pengisian formulir DA yang dianggap kendala oleh PPK, antisipasi keterlambatan maka dari itu pihak KPU akan mendatangi langsung petugas PPK untuk membantu mengisi formulir tersebut dan saya berharap semua rekap dari PPK bias disetorkan hari ini ke KPU. Ujarnya. @BB

Baca selengkapnya......

Ratusan Pasien RSGj Cirebon Terlantar Kelaparan.

Polresta Akan Usut Proses Tender Pengadaan Makanan Pasien

CIREBON,- Pihak Rumah Sakit Gunungjati (RSGj) Cirebon Telantarkan ratusan pasien rawat inap, jumblah pasyen yang tercatat sebanyak 260 terpaksa harus membeli makanan sendiri, pasalnya pihak RSGj tidak memberikan makanan untuk pasyen yang dirawat.

Pasien tidak diberi makan sejak rabu pagi hingga siang hari ini, hal ini diakibatkan kontrak kerja perusahaan penyedia makanan sudah habis dan pemenang tender yang baru belum melaksanakan kerja.



Pantauan yang dilakukan dilapangan, jatah makan pasien yang biasanya sudah ada di kamar pasien, kemarin hingga pukul 10.00 wib siang tidak juga kunjung tiba. Karenanya tak sedikit para keluarga pasien yang terpaksa membeli di luar dengan uang pribadi.

Data yang diperoleh di rumah sakit, tercatat ada 260 pasien yang menghuni rumah sakit. Selama ini mereka mendapatkan jatah makanan dari PT Aroma Utama, namun karena PT Aroma Utama sudah habis masa kontraknya sehingga perusahaan ini menghentikan menyediakan makanan.

Bahkan semua perabotan masak milik perusahaan sudah diangkut semua satu hari sebelumnya. Parahnya, PT Griya Nutrisi selaku pihak pemenang tender menyediakan makanan untuk pasien di rumah sakit itu belum operasional.

“Kami akan memberikan makanan kepada pasien secara manual dengan cara membeli di luar, dan jam 11.00 tadi kami sudh memberikan makanan tersebut. Pasalnya PT Gria Nutrisi selaku perusahaan tender yang menggantikan PT Aroma Utama baru akan beroperasi pada 1 Mei mendatang.

Artinya kami akan menyediakan makanan secara manual ini sampai tanggal 1 Mei nanti,” kata Direktur RSGj Cirebon dr Yono Soepriono ,

Menurut Hartono salah seorang keluarga pasien. “Ibu saya butuh makanan mas, apalagi belum dalam kondisi sakit. Tapi sudah jam 09.00 ini belum juga makanan itu diberikan, karenanya kami lebih baik beli di luar saja,”

Sementara itu Kapolresta Cirebon AKBP Ary Laksmana Wijaya sempat melakukan sidak ke rumah sakit milik Pemkot Cirebon tersebut mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait dengan kondisi terhentinya pemberian jatah makan pasien tersebut.

“Kami akan melihat sejauhmana proses tender itu dilakukan, apa ada kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang konsumen,” tegasnya kapolresta. @BB

Baca selengkapnya......

Bupati Cirebon Bahas Evaluasi Pelaksanaan Musim Tanam Tahun 2009

CIREBON – Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan Musim Tanam (TM) I dan Persiapan MT II tahun 2009 dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Drs.H.Dedi Supardi MM di ruang aula Dinas PSDA & Pertambangan Kab.Cirebon.

Rakor tersebut membahas berbagai persoalan kursial serta langkah langkah yang akan diambil para stakeholder masing masing, terutama menyiapkan langkah langkah pengamanan untuk menjaga produktifitas pertanian agar tidak sampai menurun.

Dalam rakor tersebut melibatkan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Ir. H. Ali Effendi, Kepala Dinas PSDA & Pertambangan Drs. H. Achsanudin Adi, MM, unsur Bapeda, PDAM, serta perwakilan dari BBWS Cimanuk Cisanggarung. Hadir juga para Kuwu, Camat, serta Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) yang ada di Kabupaten Cirebon.



Menurut Kadis PSDA & Pertambangan Kabupaten Cirebon Drs. H. Achsanudin Adi, MM, ada dua persoalan krusial yang dibahas bersama stakeholder menyangkut evaluasi MT I dan MT II di Kabupaten Cirebon.

“Kami sangat menyadari betul karena itu menyangkut masalah ketahanan pangan dan produktifitas pertanian, jangan sampai karena masalah air, kemudian hasil produktifitas pertanian jadi menurun, utuk itu kami menyiapkan langkah-langkah untuk pengamanan,”ujarnya.

Sementara, hasil evaluasi MT-I menurut dia ketersediaan air dirasakan cukup, hanya saja, masih ada area pertanian di wilayah barat tergenang air, menurut Adi, air melimpah akibat saluran pembuang kurang maksimal, serta banyaknya pintu-pintu air yang rusak dan hilang dicuri orang, hal ini menyebabkan air limpas masuk ke persawahan. “Penyebab lainnya yakni adanya sedimentasi.

masih menurut Adi pengendapan lumpur, sehingga mengurangi daya tampung saluran,”tambahnya Sedangkan untuk masalah MT-II, dijelaskan Adi adalah masa-masa kekurangan air, persoalannya disebabkan karena luas areal yang ada tidak seimbang dengan ketersediaan air yang ada,“Ada 23 ribu hektar luas areal yang ada, dari jumlah luas tersebut, wilayah kekurangan air ada 5 ribu hektar tersebar di 10 kecamatan,”.

Untuk itu, dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah strategis antara lain, mempercepat pola tanam, diharapkan sampai pertengahan Mei 2009 tanaman padi sudah harus tertanam, kemudian langkah lain menyangkut kultur, yakni merubah sifat pola tanam padi ke palawija yang umurnya lebih pendek.

Adi juga mengatakan perlunya ada keterpaduan stakeholder dalam masalah ini sebab, ada gangguan dari hilir ke hulu,“Orang-orang atau masyarakat yang ada di hilir kebanyakan memotong kompas dengan memasang pompa penyedot air, sehingga, akibatnya masyarakat yang ada di hulu tidak kebagian air, untuk itu, Pemkab Cirebon akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan hal tersebut,”tegasnya @.BB

Baca selengkapnya......

Oknum Wartawn Peras Kepala Gudang Bandorasa.

KUNINGAN- Oknum wartawan Sunardi (42) warga Kota Cirebon yang mengaku Wartawan Tabloid Detik Nasional kini harus berurusan dengan Mapolres Kuningan, pasalnya oknum wartawan tersebut telah memeras Kepala Gudang Sub Bulog Bandorasa.

Oknum tersebut berhasil memeras sebesar Rp10 juta, serta beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 16 karung (1 karung berisi 50 kilogram,). Kini oknum beserta BB berhasil disita dari tangan pelaku.



Kronologisnya :
Oknum Wartawan tersebut mendatangi gudang Sub Dolog Bandorasa dan ditemui langsung oleh kepala Gudang (Kagud), setelah wawancara dengan Kagud, oknum tersebut meminta melihat langsung beras dari gudang-gudang, singkatnya oknum tersebut memfonis bahwa beras yang dilihatnya langsung dari beberapa gudang ternyata tidak berkualitas alias tidak setandar kelayakan pemerintah.

Onkum tersebut mengatakan kepada Kagud dengan nada mengancam bahwa permasalahan beras tidak berkualitas yang berada di gudang Bandorasa ini akan dipublikasikan dimedianya, namun oknum tersebut menawarkan kepada kepala gudang kalau tidak sampai dipublikasikan maka Kagud harus menyediakan uang Rp.10 Juta.

Takhanya meminta uang sebesar Rp.10 Juta namun oknum tersebut juga meminta beras raskin sebanyak 16 karung, setelah disepakati perminyaanya oleh Kagud, uang dan beras dibawa oleh oknum, tak lama jajaran Sat Intelkam dan Serse Polres Kuningan di Gudang Sub Dolog Bandorasa menyergap dan meringkus tersangkan beserta BB.

Ketika ketangkap basah oleh Polisi, oknum tersebut sempat melakukan pembelaan, namun pembelaan oknum tersebut tidak digubris karena barang bukti berupa uang dan beras ada ditangannya, tanpa perlawanan oknum wartawan tersebut diglandang ke Mapolres Kuningan.

Tanpa disadari oleh oknum, permintaan selalu dipenuhi dengan mudah ternyata itu semua adalah jebakan, sebelumnya pihak Gudang Bandorasa sudah melapor kepada pihak kepolisian Kuningan.

Menurut Kasat Reskrim AKP Sukirman SH bahwa penagkapan ini atas laporan pihak Dolog Bandorasa. Pelaku kita jerat pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun,” .ujarnya. //@BB

Baca selengkapnya......

BRSUD Waled Layani Pasien Jamkesmas dengan Baik

Cirebon - Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Waled Kabupaten Cirebon, meyalani Psien Jamkesmas dengan baik. Hal tersebut berdasarkan Survey yang dilakukan beberapa pihak, termasuk yang dilakukan pemerintah, dengan menerbitkan seperti yang dimuat Majalah Sambung Hati. Demikian dikatakan Dirut RSUD Waled, Dr. J. Suwanta, MARS. Menurutnya, hingga saat ini belum ada satupun klain yang diterima pasien Jamkesmas.




Suwanta menerangkan, selama ini pihak Rumah Sakit selalu memberikan pelayan terbaik, buat semua pasien termasuk Jamkesmas. Menurutnya, selama ini pihak Rumah Sakit tidak pernah membeda-bedakan masalah pelayanan, seperti yang banyak dituduhkan selama ini. "Kalau untuk Rumah Sakit Waled, saya berani jamin tidak akan membeda-bedakan tentang masalah pelayanan. Mau pasien biasa, kaya atau miskin bagi kita semua sama. Mereka butuh pelayan yang baik. Kalau tidak percaya, mana mungkin pemerintah memberikan penghargaan kepada kami," kata Suwanta.

Menurutnya, dari jumlah pasien Jamkesmas yang terdaptar di Kabupaten Cirebon, klaim kepada pusat bisa mencapai hingga Rp. 8 milliar dalam setahunnya. Ini membuktikan, bahwa pelayan Jamkesmas Rumah Sakit Waled sangat luar biasa. "Dalan setahunnya kita bisa klaim kepada pusat hingga delapan milliar. Ini membukatikan, betapa banyaknya pasien Jamkesmas yang kita tangani. Ini juga membuktikan, bahwa pelayan kita benar-benar maksimal. Kalau pelayanan kita asal-asalan, mana mungkin ada pasien Jamkesmas yang mada datang kesini," terang Suwanta.

Untuk Jamkesmas, lanjut Suwanta memang sudah diatur oleh Kepmenkes no. 125. Namun Pemda juga punya Perda yang posisinya lebih tinggi Kepmenkes. Masalahnya, daerah mempunyai konsekwensi tentang Jamkesmas tersebut. Jumlah selisih tarif ini kata Suwanta, ditagihkan kepada Pemkab Cirebon. "Selisih tarifnya kecil sekali. Ironiosnya saat ini sedang dibahas masalah Inadiarji. Nantinya, dengan adanya Inadiarji, subsidi pusat mengecil, namun subsidi Pemkab Cirebon akan membesar. Ini yang sedang kita bahas saat ini," ujar Suwanta.

Suwanta kembali menjamin, bahwa klaim Jamkesmas benar-benar sudah layak. Pasalnya, saat ini pihak Dinkes Provinsi Jabar sudah menempatkan Verifikator, untuk memantau layak tidaknya Jamkesmas di Klaim. Verifikator tersebut, sengaja disimpan untuk memantau kalau saja klaim Jamkesmas fiktif. "Jadi saya jamin, tidak ada klaim Jamkesmas yang fiktif dalam masalah ini. Semua final, ada pada Verifikator yang bekerja setiap harinya," tegas Suwanta.

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Komite Nasional Bela Negara (KNBN) Athur Simamora, mengaku puas dengan kinerja RSUD Waled. Menurutnya, penempatan tim Verifikator untuk jamkesmas adalah langkah maju, untuk menghindari data fiktip tentang klaim. Athurnya menilai, memang sudah seharusnya masalah Jamkesmas menjadi prioritas semua pihak.

Data yang berhasil dihimpun SC menyebutkan, dana untuk Jamkesmas tahun lalu adalah Rp. 8.762.632.840,- dari Depkes. Sedangkan dari APBD II adalah Rp. 1.882.450.000,-. Sedangkan bantuan dari Gubernur dan Dana Komplikasi adalah Rp. 19.250.000,- dan Rp. 63.749.495,-./@BB

Baca selengkapnya......

Terkait Ditahanya Teddy Broto

Kasat Pol PP Kab.Cirebon Tidak Bisa Berbuat Banyak

CIREBON,- Seorang pejabat di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta anaknya ditahan pihak Kejaksaan Sumber terkait dengan kepemilikan senjata api (senpi) dan amunisi berupa dua butir peluru aktif.

Menurut E. Subagja jaksa penyidik Kejari Sumber, tersangka yang kini resmi ditahan yakni Teddy Broto. 51, Kabid Ketentraman pada Kantor Satpol PP Kabupaten Cirebon , dan anaknya Trsena Winoto, 23.



“Mereka diancam undang undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 karena memiliki amunisi aktif dan senjata api yang aspal, dengan ancamana hukuman diatas 10 tahun,” katanya.
Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah jaksa memeriksa mereka selama beberapa jam, hingga akhirnya jaksa terpaksa menahan keduanya, dan membawa mereka ke rumah tahanan (rutan) sekitar pukul 16.00 wib.

Ketika ditanya mengenai alasan penahanan, Subagja, menurutnya untuk memperlancar proses penyidikan saja. “Sesuai aturan kami diberikan waktu selama 20 hari untuk menahan tersangka,” kata Subagja seraya menambahkan jika mobil dinas, senpi dan dua peluru aktif sudah diamankan sebagai barang bukti.

Untuk diketahui, bapak dan anak ini berurusan hukum ketika tersangka Tresna Winoto membawa mobil dinas bapaknya, tersangka Teddy Broto, jenis Carry Futura Nopol E 585 H pada 8 Januari 2009 lalu. Namun saat melintas mobil tersebut menabrak sebuah sepeda motor.

Ketika polisi memeriksa kendaraan ditemukanya sebuah senjata api dan amunisi 2 peluru yag masih aktif. Kasus kepemilikan senjata api itu memang telah ditangani oleh pihak kepolisian namun tidak dilakukan penahanan. Penahanan terhadap kedua tersangka mulai dilakukan ketika pihak kejaksaan menerima pelimpahan berkas dari kepolisian.

Kasat Pol PP Kabupaten Cirebon, Moch Sofian, kepada SC mengatakan dirinya mengaku belum melakukan upaya baik secara tertulis maupun secara lisan untuk meminta pihak Kejaksaan sumber agar melakukan penanguhan penahanan terhadap Teddy Broto.

Belum dilakukan upaya itu karena Kasat Pol PP menghormati proses hokum yang sedang di lakukan pihak kejaksaan Sumber, namun dalam hal ini saya tidak tinggal diam dalam arti selalu kordinasi dan memantau proses hokum yang sedang ditangani pihak kejaksaan yang mana nanti akan berupaya untuk melakukan permohonan agar tidak ditahan, minimalnya mengajukan permohonan tahanan rumah atau kota.

Sedangkan menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cirebon Happy Hadiastuti, SH, bahwa proses kasus ini terus berjalan, selama adalam proses penanganan dikejaksaan pihaknya tidak akan memberikan penangguhan penahanan, tegasnya./@BB

Baca selengkapnya......

Peresmian Kegiatan Fisik Pembangunan Tahun Anggaran 2008

Cirebon ,- Bersamaan dengan peringatan Hari Jadi ke-527 Kabupaten Cirebon, Kamis, 2 April 2009, Bupati Cirebon meresmikan hasil kegiatan fisik pembangunan tahun anggaran 2008, bertempat di Lapangan Pataraksa Sumber. Peresmian ini dilakukan secara simbolis pada 11 kegiatan pembangunan dari 2.020 buah kegiatan.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2008 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi sebesar Rp 1.188.654.000.000,00 (satu trilyun seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
- Belanja tidak langsung : Rp 710.027.000.000,00
- Belanja langsung : Rp 478.627.000.000,00
Selama tahun 2008, kegiatan fisik pembangunan menelan biaya Rp 478.627.000.000,00 dengan jumlah kegiatan 2.020 buah dan kini telah selesai 100%.
Adapun kegiatan yang diresmikan secara simbolis adalah:
Peningkatan Jembatan Serang di Kecamatan Babakan dengan biaya sebesar Rp 950.970.000,00
1. Peningkatan Jembatan Pamengkang di Kecamatan Mundu dengan biaya sebesar Rp 787.313.000,00
2. Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran Losari dengan biaya sebesar Rp 241.694.000,00
3. Pembuatan Longstorage dan Rehabilitasi Bendung Sindangkasih di Kecamatan Beber dengan biaya sebesar Rp 193.050.000,00
4. Pembuatan Bendung Skotbalk kali Ciberu 4 Kecamatan Losari dengan biaya sebesar Rp 237.038.000,00
5. Pembangunan Gedung Perinatologi BRSUD Arjawinangun dengan biaya sebesar Rp 4.150.549.000,00
6. Pembangunan Gedung Perawatan BRSUD Waled dengan biaya sebesar Rp 546.915.000,00
7. Pembangunan Gedung SMK Negeri 1 Gebang dengan biaya sebesar Rp 1.045.500.000,00
8. Rehabilitasi SD Negeri 1 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang dengan biaya sebesar Rp 240.000.000,00
9. Pembangunan Bangsal Pengelolaan dan Sarana Pengolah Ikan di Kecamatan Mundu dengan biaya Rp 272.524.000,00
10. Pembangunan dan Perluasan Kantor PD BPR, dengan bioaya Rp 272.524.000,00

Alokasi dana PNPM Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2008 sebesar Rp 13.000.000.000,00 terdiri dari:

- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 10.400.000.000,00
- Anggaran Pendapatan belanja Daerah II (APBD) sebesar Rp 2.600.000.000,00

Dana tersebut dialokasikan ke sembilan kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Gegesik
2. Kecamatan Klangenan
3. Kecamatan Kapetakan
4. Kecamatan Susukan
5. Kecamatan Beber
6. Kecamatan Sedong
7. Kecamatan Pabedilan
8. Kecamatan Talun
9. Kecamatan Susukan Lebak

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga meresmikan dua kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu: Polindes Desa Putat Kecamatan Sedong, TK/PAUD Puspa Nida Desa Sampih Kecamatan Susukan Lebak.//@BB

Baca selengkapnya......

PSDA BBWS Cimanuk – Cisanggarung Antisipasi Kondisi Situ.

CIREBON,- sebagai antisipasi terjadinya musibah seperti jebolnya Situ Gintung, Tangerang Prov. Banten, Pengelola Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung melakukan peninjauan terhadap kondisi Situ Patok, Situ Sedong, dan Waduk Darma.

Menurut Kasno Kepala Seksi Operasional dan Pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Setelah dilakukanya peninjauan terhadap situ dan waduk yang berada di Cirebon dan di Kuningan, melihat situ sedong yang tingkat sedimentasi tergolong tinggi mengkhawatirkan air tidak bias lagi tertampung maka akan dilakukan pengerukan.

Tingginya tingkat sedimentasi situ sedong diakibatkan rusaknya tangkapan air di daerah hulu. "Karena itu selain pengerukan juga dibutuhkan perbaikan di daerah hulu agar tingkat sedimentasi bisa berkurang,

upaya yang sudah rutin dilakukan yakni, program konservasi. Di sekitar situ dan waduk sudah ditanami pohon. Khusus di lokasi Waduk Darma Kuningan, sedang diupayakan adanya jalan lingkar, sehingga kendaraan berat tidak melintas di atas waduk.,

namun dalam hal ini jangan diartikan kondisi situ dan waduk yang ada di Cirebon dan Kuningan kondisinya sudah gawat. peninjauan itu penting dilakukan karena kajian terakhir terhadap infrastruktur sumber daya air dilakukan sekitar 1993 lalu. Ungkapnya./@BB

Baca selengkapnya......