Cirebon, SC- dalam suatu upaya menciptakan situasi Kabupaten Cirebon lebih aman dan tertib serta menegakan perda Jajaran Satpol PP Kabupaten Cirebon kembali melakukan oprasi pekat dengan sasaran minuman keras (miras),
Razia di lakukan diwilayah barat Kabupaten Cirebon seperti daerah Palimanan, Arjawinangun,Plumbon dan Jamlang. Hasilnya, Pol PP berhasil menyita ratusan botol miras berbagai merk dan ukuran dari beberapa pedagang.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Sofyan SH MH melalui Kabid Tibum Teddy Broto didampingi Kasi Tibum Kusaeri Msi mengatakan, razia dilakukan setelah pihaknya mendapat banyak pengaduan dari masyarakat tentang maraknya miras diempat wilayah itu. ”Hari ini (kemarin,red) kami berhasil menyita 200 botol miras berbagai merek dan ukuran,” ungkap Kusaeri kepada SC.
Berawal laporan dari masyarakat tentang ada penjualan miras, disejumblah daerah strategis maka pihaknya langsung melakukan razia untuk menciptakan situasi Kabupaten Cirebon lebih aman dan tertib. ”Oprasi rutin kami lakukan, terlebih jika ada laporan dari masyarakat” ungkapnya.// Bambang
Selasa, 23 Desember 2008
Satpol PP Razia Miras Di Wilayah Barat
Memasang Baligo Gambar Caleg Sembarang
Satpol PP Kab.Cirebon Tegakan Perda
CIREBON,SC- Pemilu 2009, para caleg kini sudah banyak memasang atribut kampanye dario mulai bendera partai politik hingga baligo gambar calon anggota legislatif yang melanggar perda kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah Kabupaten Cirebon. Sebab, bendera partai ataupun baligo dipasang tiang rabu lalulintas, penunjuk jalan, pohon taman jalan hingga menggangu pengguna jalan raya.
Dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, HM Sofyan SH MH mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penertiban sejumlah atribut partai yang melanggar K3,” saat iti kami sedang membahas semacam surat keputusan dari bupati untuk melakukan penertiban atribut partai yang melanggar K3,”tegasnya.
Kasat juga dalam megakan perda yang ada, pihaknya juga meminta agar Panwaslu agar mengambil sikap atau memberikan teguran kepada para caleg yang tetap membandel dalam memasang baligo sembarang, apa lagi sampai memasang didaerah terlarang seperti disarana tempat ibadah, lingkungan perkantoran pemkab dan disarana pendidikan. Tegasnya.//bambang
PKBM PLS Disambut Baik Masyarakat Kalangan Bawah
Cirebon – Program Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) khususnya bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kabupaten Cirebon sukses. Hal tersebut meruntut dari banyaknya pengakuan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan PKBM. Beberapa Kelompok Belajar mengatakan, program yang banyak diikuti masyarakat kelas bawah ini sangat membantu, dalm hal pendidikan. “Kami sangat terbantu sekali dengan adanya PKBM ini. Saya awalnya buta hurup. Setelah mengikuti program ini sudah bisa membaca. Tutornya juga sangat berpengalaman,” aku Warso salah seorang warga yang mengikuti program KF.
Hal senada dikatakan Karman, salah seorang peserta program kejar paket B. Menurutnya, walaupun saat ini usianya sudah 20tahun, namun dia optimis bisa mengikuti semua program hingga paket C. Masalahnya aku Karman, ia tidak mampu melanjutkan sekolah hingga SLTP. “Saya yakin bisa mendapatkan ijazah SLTP hingga SMU, walaupun hanya sebatas ijazah persamaan. Justru dengan adanya kejar pakat C ini, bisa memotifasi saya untuk berjuang walaupun dengan keterbatasan yang saya miliki,” ujar Karman.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Dudung Mulyana, MSi melalui Kabid PLS, H. Asdullah Anwar, MM mengakui, bahwa program PLS tersebut memag sangat berat. Masalahnya kata Asdullah, pihaknya harus benar-benar jeli melakukan pemantauan diberbagai daerah, untuk mengetahui sampai sejauh mana program PLS tersebut berjalan. “Kami harus terjun langsung kelapangan, melihat sampai sejauh mana program ini benar-benar dijalankan. Jangan sampai niat baik pemerintah disia-siakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Asdullah.
Asdullah menerangkan, untuk program PLS tahun 2007 nilainya sekitar Rp. 3 Milliar. Dana tersebut menurutnya, terbagi dalam tiga bagian. Masing-masing dari APBN, APBD Provinsi serta APBD Kabupaten. Untuk APBD Kabupaten ujarnya, nilainya sekitar Rp. 450 juta. Sedangkan untuk APBD Provinsi hingga saat ini belum juga bisa membayar. “Provinsi hingga saat ini belum juga membayar, dan untuk APBN saya lupa berapa jumlah semuanya. Yang pasti total semunya sekitar tiga miliaran,” ujar Asdullah.
Dana tersebut lanjut Asdullah, mencakup untuk KF, Kejar paket A, B dan C serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Untuk KF kata Asdullah berjumlah 600 kelompok dengan nilai Rp. 3,5 juta/kelompok. Kejar Paket A berjumlah 2 kelompok dengan bantuan Rp. 12 juta/kelompok. Kejar Paket B berjumlah 45 kelompok dengan bantuan Rp. 18 juta/ kelompok. Sedangkan untuk kejar paket C berjumlah 44 kelompok dengan bantuan Rp. 18 juta/kelompok. Lalu untuk TBM hanya 2 kelompok dengan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan Rp. 10 juta.
Sedangkan untuk rencana kegiatan PLS tahun depan tambah Asdullah, nilainya mengalami penurunan, dengan jumlah Rp. 1,3 Milliar. Nilai pasti dari APBD Kabupaten ujarnya, sebesar 250 juta. Sedangkan hingga saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui berapa jumlah dari APBD provinsi dan APBN. “Jumlahnya saya belum tahu. Namun yang jelas program ini akan terus berjalan. Kami meminta semua pihak mengawasinya, karena ini proyek nasioanl,” tegas Asdullah.
Hingga saat ini, Diknas belum bisa merinci berapa banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang mengalami buta hurup, atau yang tidak lulus SD, SLTP maupun SMU. Namun dari survey tidak resmi menyebutkan, saat ini masih ada ribuan masyarakat Kabupaten Cirebon yang masuk kedalam kategori Buta Huruf, tidak lulus SD, SLTP maupun SMU. Namun survey tersebut belum tentu keabsahannya.
Hingga saat ini, masyarakat berharap banyak dengan adanya program PLS ini. Bagaimanapun, program ini benar-benar sangat membantu masyarakat kelas bawah. Saat ini, pihak Diknas dituntut untuk lebih konsen lagi menangani masalah tersebut. “Jangan sampai program dananya milyaran rupiah ini disalah gunakan. Bagaimanapun, celah untuk menyalah gunakan dana ini sangat terbuka lebar. Tergantung moral para penyelenggara itu sendiri,” kata salah seorang masyarakat yang enggan disebutkan namanya.//Bambang
Samsat Sumber Optimalkan Pelayanan.
Cirebon, SC– Samsat Sumber memberikan pelayan prima kepada para pemohon perpanjangan STNK serta BPKB. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya pemohon STNK serta BPKB. Tercatat, setiap harinya ada ratusan pemohon yang datang ke Samsat Sumber. “Awalnya saya ragu dengan kinerja Samsat Sumber. Namun setelah saya rasakan, ternyata pelayanannya professional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” aku salah seorang pemohon pembuat STNK, beberapa waktu lalu.
Hal senada dikatakan Taspin, warga Cirebon.menurutnya, dia hanya butuh waktu satu hari untuk perpanjangan STNK. Itu pun aku Raspin, karena syarat yangdia bawa untuk perpanjangan tersebut kurang lengkap. “Saya salut dengan kinerja Samsat Sumber. Syarat kurang satu saja, mereka tidak mau proses. Ini benar-benar kinerja profesional Lagi pula, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan seperti yang dipasang di papan informasi,” kata Taspin.
Sementara itu Kanit Regiden Samsat Sumber, Iptu Jon H. Situmpol mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Samsat Sumber mengacu kepada Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, untuk mempermudah dan menghindari adanya upaya percaloan pihaknya memasang beberapa spanduk. “Kami memasang beberapa spanduk serta daftar biaya pengurusan yang sesuai dengan ketentuan. Ini supaya mempertegas lagi, bahwa pihak kami tidak pernah melakukan pungli,” ungkap Jon.
Pemasangan spanduk juga aku Jon, dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui bahwa memperpanjang STNK dan BPKB semudah membalikan telapak tangan. Asal semua syarat dipenuhi, lanjut Jon, pihaknya akan cepat memproses perpanjangan tersebut. “Ini bukan omong kosong. Proses yang kami jalankan tidak makan waktu berhari-hari. Asal syaratnya lengkap, hari itu juga selesai. Tapi mohon maaf, pemohon harus menunggu daftar antri,” ujar Jon.
Jon juga menepis anggapan, tentang banyaknya calo yang berkeliaran di Samsat Sumber. Selama ini akunya, pemohon datang langsung ke loket untuk mendaftarkan permohonan. Untuk Sedang untuk Wilayah Timur, hal itu hanyalah untuk mempermudah pembayaran para wajib pajak. “Kalau untuk wilayah timur itu hanya untuk mempermudah saja pembayaran pajak. Finishingnya tetap di Samsat Sumber. Ini bagian dari pelayanan kami kepada para pemohon,” kata Jon. (Bambang)
Gubernur Jabar Lantik Desa
CIREBON,SC- hasil sidang paripurna istimewa DPRD, Drs H. Dedi Supardi,MM-Ason Sukasa SmHk secara resmi dilantik menjadi bupati Cirebon periode 2008-2013 oleh Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan Lc,di gedung DPRD Kab.cirebon.
Pada acara pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat , seperti anggota DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang ESDM Drs Enggartiasto Lukita, Dr Yudhi Chrisnandi, Ketua DPRD Jawa Barat HM Ruslan, Wakil Ketua DPRD H Rudy Harsa Tanaya, anggota DPRD Jawa Barat Teti Kadi Bawono, Kepala Bakorwil Cirebon Drs H Nunung Sanuri MPd, serta muspida wilayah III Cirebon dan pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon.
Pasanga Desa ini jadwal awal bahwa pelantikan akan dilaksanakan pukul 09.00, diundur menjadi pukul 14.00. Pengunduran tersebut disebabkan pada saat bersamaan gubernur jawa Barat menerima kunjungan salah satu menteri di Bandung.
Meski ada perubahan waktu dilantiknya Desa namun para tamu undangan sabar menunggu, meskipun situasi yang aman terlihat di lingukungan kantor dijaga ketat oleh jajaran Polres Cirebon semenjak satu H-1.
Menurut Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan sesudah melantik Desa mengatakan, Cirebon merupakan daerah yang beberapa tahun lalu masa kejayaan dan menjadi pusat penyebara Islam di Jawa Barat dan Pulau Jawa. “Sehingga, denga kembali di percaya oleh masyarakat Kabupaten Cirebon pada masa lalu,” katanya, //Bambang
Penghargaan Terus Diraih Bupati Cirebon
CIREBON- SC, Tak lama setelah dilantik menjadi Bupati Cirebon periode 2008-2013, Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM, meraih dua penghargaan secara berturut dari dua penghargaan tersebut diantaranya Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi dan bidang ketahanan pangan.
Dalam hal ini Pemkab.Cirebon mendapatkan prestasi sebagai peserta kabupaten/kota terbaik saat mengikuti acara Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi di gedung DPR RI pada tanggal 9-12 Desember 2008 saat peringatan Hari Anti Korupsi penghargaan berhasil diraih Pemkab Cirebon di tingkat nasional.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, BUMN,BUMD dan perusahaan swasta yang ada di Indonesia, Pemkab Cirebon dinyatakan sebagai peserta terbaik.Hal itu zetelah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan MPR RI, ketua DPR RI, Ketua BPK, Jaksa Agung, Meneg BUMN, Mendagri, Meneg PAN, Memperin, Panitia anggaran DPR RI, Dirjen Otda dan Ketua PWI Pusat.
Tidak begitu lama menerima penghargaan Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi,Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM mendapt penghargaan lagi di bidang ketahanan pangan dalam rangka peningkatan produksi beras nasioanl (P2BN). Penghargaan rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara .
Menurut Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak), Ir Ali Efendi MM, penghargaan diberikan kepada Drs H Dedi Supardi MM karena selama memimpin Kabupaten Cirebon mampu menciptakan ketahanan pangan. ” Bila program nasional setiap daerah minimal mampu meningkatkan 5 persen dari produksi beras, Kabupatem Cirebon mampu meningkatkan produksi beras sebesar 20 persen atau 480 ribu ton /tahun,”jelasnya kepada SC .//Bambang
Senin, 22 Desember 2008
Wartawan Lebih Tahu Siapa Yang Akan Dimutasi
Cirebon,SC- Seperti yang diungkapkan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Drs H Nur Riyaman Novianto MM ”Untuk nama-nama saya rasa wartawan lebih tahu biasanya siapa-siapa saja yang dimutasi dan di promosikan,”
untuk pejabat-pejabat yang akan mendapatkan promosi dari eselon III ke eselon II telah melakukan fit and proper test di Bandung. Sebab, untuk jabatan eselon II harus mendapatkan persetujuan dari gubernur.
hingga akhir Desember 2008 ini Pemkab Cirebon tidak akan mengelar mutasi untuk mengisi jabatan yang kosong. ”Nantinya mutasi akan dipusatkan pada bulan Januari bersamaan dengan mulai dilaksanakan PP 41 tahun 2007,” tuturnya.
Ditambahkan Sekda, Hal tersebut dilakukan karena pada tahun 2008 ini, anggaran untuk melaksanakan PP 41/2007 belum dianggarkan dalam APBD tahun 2009 dan baru akan dianggarkan dalam APBD tahun 2009. Sehingga meskipun PP 41/2007 sudah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2008 tapi baru akan dilaksanakan pada tahun 2009.
”Sehingga nantinya PP 41/2007 ada 1.276 pejabat yang akan dilantik kembali karena terjadi perubahan nomenklatur dan kewenangan dari SKPD yang lama,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM menegaskan, pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemkab Cirebon akan dilakukan pada bulan Januari 2009 mendatang.
“Saat ini nama-nama yang akan menduduki jabatan baru maupun yang akan dimutasi telah siap. Namun mutasi akan tetap dilakukan pada Januari mendatang,”katanya //Bambang
HUT Dharma Wanita Persatuan Ke -9 Potong Tumpeng
Cirebon,SC- Pada acara peringatan hari jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) tingkatkan Kabupaten Cirebon Ke-9 dengan tema "kita tingkatkan tanam dan pelihara untuk mencapai ketahanan pangan".diperingati secara sederhana dengan pemotongan tumpeng diruang Nyimas Ganda Sari.
Meskipun dilakukan secara sederhana namun pada acara peringatan hari jadi DWP tersebut dihadiri Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon Hj Sri Heviyana, istri wakil Bupati Hj Aini Ason Sukasa, Ketua DPW Kabupaten Cirebon Hj Titi Nur Riyaman serta unsur muspida Kabupaten Cirebon.
Menurut ketua DPW Hj Titi Nur Riyaman AMKes SKM, sebenarnaya peringatan HUT DPW akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2008 lalu yang merupakan hari lahir DPW. ”Namun pada saat bersamaan banyak kegiatan yang dilakukan dilingkungan Pemkab Cirebon, maka HUT ke-9 DPW baru bisa dilaksanakan tanggal 16 Desember 2008,”
Pada peringatan HUT DPW juga diadakan beberapa kegiatan khususnya kegiatan sosial seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu di panti asuhan, beasiswa bagi siswa SD-SLTA maupun aksi donor darah.
Sementara itu, Ketua Penasehat DPW Kabupaten Cirebon Hj Sri Heviyana mengatakan bahwa sebagai istri seorang PNS, anggota DPW dituntut untuk bisa mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis namun tetap dinamis.
Sementara itu Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM berharap peran anggota DPW yang notebene istri dari PNS bisa memberikan dorongan kepada para suami untuk dapat bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pembangunan di Kabupaten Cirebon.//Bambang
Menjaga Saluran Irigasi Tangung Jawab Kita Bersama
Cirebon,SC- himbawan menjaga saluran irigasi kepada para petani dan kepada masyarakat memang tidak semudah membalikan telapak tangan, melainkan dalam hal ini pihak Dinas Pengolahan Sumber Daya Air (PSDA) Kab.Cirebon tak hentinya mengajak komponen yang mengait kepada urusan air.
Pada pembukaan acara pelatihan oprasi dan pemeliharaan irigasi partisifatif, Kepala Dinas PSDA, Ir H. Tardjono MM mengungkapkan bahwa pemeliharaan irigasi bukan hanya tanggung jawab Dinas PSDA saja melainkan juga tanggung jawab para petani dan semua komponen yang berkepentingan dengan air.
Dengan adanya pelatihan oprasi dan pemeliharaan irigasi partisifatif yang melibatkan para petani kiranya pengolahan irigasi secara efektif dan efesien agar sumber air yang ada dapat di manfaatkan masyrakat secara maksimal. “Kita ingin masyarakat dapat merasakan manfaat adanya irigasi.
Kadis juga menghimbaw kepada para petani yang tergabung dalam anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) se-Kabupaten Cirebon . selain untuk mengolah irigasi secara mandiri para petani juga lebih aktif melakukan pengawasan terhadap keberadaan irigasi di wilayahnya. “Agar semua irigasi yang kita miliki tetap terjaga dengan baik. Tegasnya kepada anggota P3A.///Bambang
Program Sekolah Gratis Tingat SMA Akan Direalisasikan.
Cirebon,SC- kini sudah saatnya janji Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi MM., harus ditepati mengenai program sekolah gratis tingkat SMA dan SMK di Kab.Cirebon, pasalnya pendidikan bukan lagi bicara Wajar Dikdas sembilan Tahun tetapi sudah melangkah pada Wajar Dikdas 12 Tahun,
Program tersebut disiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) setiap murid akan ditanggulangi pemerintah dari APBD, pemkab akan mengalokasikan dana sebesar Rp.14 milyar untuk terrealisasinya program tersebut,
Pada acara Lokakarya Berbagai Isu Pendidikan Peran Guru Dalam Membangun Watak dan Moralitas siswa SMA/SMK/MS Tingkat Kab. Cirebon di Asrama Haji Watubelah ditegaskan Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi MM bahwa program tersebut akan segera direalisasikan.
Pasalnya untuk saat ini anggaran untuk pendidikan di Kab.Cirebon telah mencapai 23 persen, itupun murni diperuntukan bagi pendidikan, selain itu pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp 14 Milyar ditambah bantuan dari program pendikan propvinsi yang per siswa mendapat Rp.15.000.-
Bupati juga mengingatkan kepada pihak pengelola sekolah SMA maupun SMK Negri di Kab.cirebon setelahnya program sekolah gratis ini terrealisasi agar tidak memungut biaya lagi terhadap siswa untuk senantiasa memegang komitmen pengabdian dengan mengedepankan profesionalisme didunia pendidikan.//Bambang
40 Caleg Kota Cirebon “Bandel”
Panwaslu Beri teguran Keras.
Cirebon,SC-Sebanyak 40 calon legislative (Caleg) di Kota Cirebon mendapat teguran keras dari panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) terkait pelanggaran dalam memasang atribut caleg di daerah terlarang.
Factor kesngajaan ini boleh dikatakan para caleg membandel pasalanya para caleg tidak mematuhi peraturan dan perundang undangan yang ada dengan bukti banyak caleg yang sampai mendapat teguran keras dari panwaslu.
Menurut H.Wasikin Marjuki Ketua Panwaslu Kota Cirebon mengatakan bahwa Teguran keras terhadap puluhan caleg ini bersifat teguran administrative yang mana para caleg dari berbagai parpol telah melakukan suatu pelanggaran didaerah terlarang.
Berdasarkan undang undang ada tiga titik atau tempat yang tidak boleh jidadikan kampanye oleh caleg dan parpol, diantara tiga tempat tersebut yaitu tempat instansi pemerintahan, tempat ibadah serta tempat sarana pendidikan.
Anehnya pelanggaran yang dilakukan puluhan caleg tersebut dari parpol besar seperti Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, PDIP, dan Partai Demokrat. Dan ada beberapa partai baru seperti Partai Hanura dan Gerindra.
Wasikin juga menegaskan jika puluhan caleg yang sudah mendapat teguran dari panwaslu tidak bias mengindahkan teguran maka persoalan ini bias berlanjut ke jalur hokum, bukan hanya itu pihaknya juga meminta agar instansi yang terkait seperti instansi pemerintah agar pro aktif dalam melakukan penertiban berdasarkan perda yang ada tentang ketertiban lingkungan dikota cirebon. Tegasnya.
Bukan hanya panwaslu melainkan juga Komandan Resort Militer (Danrem) 063 Sunan Gunungjati, Kol Inf Sigit Yuwono mengingatkan para Calon legislatif (caleg) dan Partai Politik (Parpol) yang akan bertarung pada Pemilu tahun 2009, dalam mensosialisasikan diri nanti untuk tidak memasangan atribut di lingkungan fasilitas TNI.
“Ini semua untuk menjaga poosisi netralitas TNI, karenanya diminta untuk tidak memasang atribut itu di asrama prajurit atau markas TNI,” tegasnya Danrem kepada sejumlah wartawan usai Upacara HUT Korem 063 ke-59 yag berlangsung di Makorem Sunan Gunungjati,
Danrem juga mengatakan, jika ada caleg dan parpol yang memasang di sana (lingkungan TNI, red), maka pihaknya akan memanggilnya dan memberikan penjelasan mengenai posisi netralitas TNI. Dan atribut yang teranjur terpasang untuk segera dicopot.
“Jika mereka tidak juga mau mencopot atribut-atribut itu, maka kami akan melaporkannya kepada Panwaslu setempat agar ditertibkan,” tegasnya.
Ditambahkan danrem, institusinya menginstruksi kepada para prajurit dan keluarganya untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung caleg maupun parpol //bambang.
Diskanla Kab.Cirebon Sambut Baik Kepedulian Dari PT Pertamina Ep Reg Jawa
CIREBON, SC-Sebagai wujud kepedulian Pertamina terhadap warga sekitar komplek PT.Pertamina EP Region Jawa di adakan pelatihan budidaya ikan tawar yang diikuti puluhan pemuda karangtaruna Desa Kelayan dan Desa Jatimulya Kecamatan Gunung Jati selama empat hari.
Selain diadakan pelatihan membudidaya ikan tawar Pertamina juga memberikan bibit dan pakan-nya selama tiga bulan. Sedangkan jenis ikan yang diujicobakan berupa Gurame dan Nila, alasannya karena setelah diteliti kedua jenis ikan itu memang cocok dikembangkan di desa penerima bantuan.
Pihak Pemkab Cirebon dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan menyambut baik upaya dan kepedulian pihak pertamina yang sudah mengadakan pelatihan membudidaya ikan tawar terhadap karangtaruna dibeberapa desa, dan diharapkan pelatihan ini dapat bermanfaat dan juga sebagai bekal bagi penerimanya dalam menciptakan lapangan kerja,” kata Ir Nunung Siti Nurjanah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon.//Bambang
Program Role Sering Tidak Ada Penyimpangan dan Penyelewengan
Cirebon,SC- Program role sharing merupakan program bersama yang diperuntukan untuk perbaikan maupun pembangunan sekolah, sekala prioritasnya SD,MI,SMP,MTs terutama ruang belajar mengajar para siswa – siswi,
Mekanisme program bersama ini tentunya adanya pengajuan dari sekolah setempet mengajukan premohonan yang dikemas berupa proposal lalu diajukan kepada melalui UPTD setempat maupun di Dinas pendidikan dan selanjutnya dari dinas diajukan ke pemerintah pusat melalui pemprop.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Dudung Mulyana M.Si., didampingi Kepala Bidang (Kabid) Program Sarana dan Prasarana (Sarpras), Drs. Dang Isa, M.Pd menegaskan kepada jajaranya Baik para kepsek, komite maupun pejabat disdik jangan sampai berurusan dengan aparat penegak hukum terkait program role shering
Jangan sampai melakukan penyelewengan dan penyimpangan terhadap program tersebut jika mereka masih menyayangi jabatan dan karirnya, toh program tersebut mengupayakan perbaikan dan pembangunan supaya tidak ada lagi sekolah yang ambruk.//bambang
Selasa, 09 Desember 2008
Kejari Layak Giring Wabup Tersangka Korupsi
Majalengka,SC-
Sejumlah elemen masyarakat berharap Kejari Majalengka menunjukkan gregetnya dalam menjerat pelaku korupsi PKBM bernilai Rp. 3.870.144.000, termasuk tidak mengabaikan keterkaitan mantan Kadisdik selaku Penanggungjawab Program kini Wakil Bupati terpilih. Hal ini berkenaan dengan desakan agar Kejati Jabar, Kejaksaan Agung bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati hingga mengambil alih sinyalemen tebang pilih penanganan kasus pembobolan keuangan negara.
Gelar sidang lanjutan perkara korupsi Program PKBM, Rabu pekan lalu, menyiratkan tidak jelinya Kejari Majalengka dengan tidak memposisikan pertanggungjawaban saksi Karna Sobahi dalam kapasitasnya sebagai Kadisdik juga Penanggungjawab PKBM. Majelis hakim diketuai Ating beranggotakan Otong dan Hendry menilai mantan PPTK kini terdakwa Subarman sebenarnya hanya terkena imbas perbuatan orang lain.
Keluhan mantan PPTK terdakwa Subarman soal penyimpangan APBD TA 2007 berupa pemotongan dana, berujung usulan pengunduran diri tidak direspon sedini mungkin untuk menghindari pembobolan keuangan daerah.
Keterangan Bendahara Umum saksi Artalim bertolak belakang dengan Kasir Pengeluaran Yuda. Artalim menyebut, setiap pencairan dana selalu diberikan kepada Subarman, namun Yuda membantah. Aktifis LPHM Yusuf Sunarya mengatakan, Kadisdik kala itu Karna Sobahi semestinya menghentikan pencairan sarat ketimpangan mulai ke-2 hingga ke-19.
Penyelenggara PKBM membeberkan, “Kami tidak menerima secara utuh. Pengelola anggaran memotong dana sekitar 40%. Potongan dana dikembalikan dan dikelola Disdik untuk sarana serta prasarana pembelajaran, namun sampai sekarang fasilitas tersebut tidak ada realisasinya”.
Aktifis Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Gusmana meyakini adanya tarif biaya untuk mengikuti PKBM. Umumnya, para pamong desa yang akan mengikuti paket B dan C mengeluh akibat biaya yang tidak sedikit terutama untuk sertifikasi.
Belum diketahui alasan Kajari Majalengka Alviand Deswaldy tidak menggiring mantan Kadisdik kini Wakil Bupati terpilih H Karna Sobahi ke kursi pesakitan. Ironisnya, berulang kali dikonfirmasi selalu menghindar dengan alasan tak jelas, padahal terlihat berada dalam ruang kerjanya.Bambang/SP
Otak Rencana Pembunuhan Akan Pimpin Majalengka
Majalengka, SC- Korban penculikan Saleh Al Idrus didampingi kuasa hukum H Idang Sugesti SH mengungkapkan, lemahnya kinerja Polwil Cirebon termasuk mengabaikan barang bukti dan kesaksian tersangka Agus diprediksi otak rencana pembunuhan, H Sutrisno lenggang-kangkung memimpin Pemkab Majalengka periode 2008-2013.
“Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) perlu mengetahui selanjutnya memberikan masukan kepada Kapolri berujung teguran untuk Kapolda Jabar atas keluhan lambannya proses penyelidikan serta penyidikan. Kapolwil Cirebon atau Kasubag Reskrim patut memberikan keterangan terkait perkembangan kasus tersebut,” kata Idang mempersiapkan SP2HP.
Menurutnya, sejak November 2003 hingga November 2008 menunjukkan kurang profesionalnya jajaran Polwil Cirebon menangani kasus tersebut. Apalagi, menggiring hingga menetapkan sanksi hukum atas sinyalemen keterlibatan sejumlah oknum Satgas PDIP dalam dugaan rencana pembunuhan diawali penculikan anggota dewan dimaksud.
“Penyidik atau penyidik pembantu layak mengembangkan pemeriksaan terhadap H Sutrisno dituding Agus dalang penculikan. Sejumlah barang bukti pantang diabaikan guna menelusuri bukti permulaan cukup untuk mempermudah ketentuan ancaman pidana terhadap otak dan kaki tangan kejahatan demi tegaknya supremasi hukum,” jelas Idang tanpa menampik indikasi peti es.
Saleh yakin kerugian atas dampak kasusnya menjadi pembelajaran hukum dan kedewasaan berdemokrasi bagi publik. “Meski ada izin pemeriksaan dari Gubernur Jabar melalui Surat No.171/3104/Dekon tanggal 23 September 2003, namun belum mengarah kepada H Sutrisno-otak rencana pembunuhan. Kami terus berjuang menuntut keadilan. Semoga kebenaran tetap menang meski tak sedikit pengorbanan,” tegas Saleh Al Idrus.
H Sutrisno dihubungi via phone terkesan mendadak menderita penyakit dusta akut. Awalnya mengakui identitas diri, namun disinggung pengakuan pelaku penculikan, penganiayaan dan rencana pembunuhan terhadap Saleh menguatkan keterlibatan dirinya, Bupati Majalengka terpilih itu berkilah, “Maaf saya supirnya, Pak Sutrisno sedang mancing”. Bambang/SP
Jalur Pantura Diperbaiki Mengakibatkan Kemacetan
CIREBON,SP- Jalur pantura tepatnya di jalur Playangan hingga Losar Cirebon dengan adanya perbaikan mengakibatkan macet, dengan mengandalkan satu jalur sehingga kendaraan arus dari arah jawa tengah dan kendaraan dari arah Jakarta dan bandung yang hendak kearah jawa tengah mengalami kendala macet.
Akibat perbaikan di jalur pantura sepanjang 3 KM yang hingga saat ini belum kelar dikerjakan nampaknya sedikit menghambat perjalanan kendaraan terutama bagi para pemudik yang hendak pulang ke jawa tengah dan tentunya juga pasca arus balik lebaran.
Pantauan SP di lapangan kemacetan kendaraan tersebut, selain adanya perbaikan jalur juga disebabkan oleh kendaraan besar sejenis truk gandengan dan kontener, bus yang melaju pelan karena sempitnya jalan yang dilewati.
Guna mengantisipasi kemungkinan semakin kroditnya situasi, Kasat lantas Polres Cirebon AKP Tunngul Pamuji yang dikonpirmasi mengungkapkan, pihaknya terpaksa memberlakukan sistem buka tutup terhadap kendaraan yang menuju Jakarta atau sebaliknya. “Jika tidak dilakukan buka tutup jelas kondisinya akan semakin macet,” ujarnya.
Kendati terjadi kemacetan panjang, lanjutnya, sejauh itu tidak dilakukan pengalihan kendaraan menuju jalur alternatif, karena system buka tutup dinilai ampuh untuk mencairkan lalulintas pada saat itu. System buka tutup baru dihentikan sekitar pukul 09.00 wib ketika kondisi di lapangan tidak memerlihatkan adanya penumpukan.
“Kalau hari biasa sebenarnya bias berjalan lancer atau tidak terjadi kemacetan. Hanya saja kemarin volume kendaraan yang melintas sangat padat menyusul libur panjang jelang lebaran, sehingga banyak pemudik asal Jakarta dan sekitarnya yang pulang kampong,” kata Tunggul
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Pantura wilayah Jawa Barat, Purnomo, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, proses perbaikan jalur Pantura Cirebon bulai Desa Playangan hingga Losari akn berlangsung selama satu minggu ke depan.
“Kami perkirakan pekerjaan perbaikan itu berlangsung selama satu minggu ini saja, dan soal antisipasi kemungkinan akan adanya kemacetan sebagaimana yang terjadi pagi tadi, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian,” ungkapnya. Bambang.
Berawal Tidak Permisi Direktur Grage Mall Dengan Tim Sidak Cek-Cok
CIREBON, SC- Nampaknya kali ini Tim inspeksi mendadak (Sidak) Gabungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Cirebon tidak berhasil melakukan Sidak Peredaran kosmetik yang membahayakan kesehatan bagi pemakainya diduga banyak beredar di Cirebon terutama di mall – mall.
Ketika tim sidak hendak melakukan aksinya dipusat perbelanjaan terbesar di kota cirebon yaitu Grage Mall mengalami kendala, karena terjadi insiden kecil tim sidak dengan Djarot Surojo Direktur Grage Mall.
Tim Sidak Baru sempat menemukan 10 item kosmetik yang dicurigai, tim yang dipimpin Kabid Perdagangan dalam negeri, Sutisna, setelah adanya cekcok akhirnya tim sidak bubar teratur dan meninggalkan Geage Mall.
Cek Cok (Perang Mulut) antara tim sidak dengan Djarot tidak berlangsung lama, ketika Djarot mendatangi tim dan mengatakan kepada tim “ bahwa saya tuan rumah dan sejauh ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau ada pemberitahuan mungkin kami bisa membantu dengan menunjukan conter-conternya”.
Meski sudah dijelaskan jika mereka (tim, red) melakukan sidak itu sudah mengantongi surat dari kepala dinas, namun Djarot tetap ngotot karena menurutnya selaku tuan rumah dia perlu tahu, minimal ada permisi-lah.
Setelah perang mulut dan sebelum meninggalkan Grage Mall, Sutisna Kabid Perdagangan Dalam negeri kepada beberapa wartawan “Kami meminta agar kejadian barusan tidak diperpanjang,”.
Namun Kepala Disperindag Kota Cirebon, Rohedi Youdy ketika dikonformasi mengaku kaget atas kejadian itu. Menurutnya apa yang dilakukan institusinya bersama inkes tersebt merupakan program pemerintah. “Dan jika kami sidag tidak harus memberitaukan terlebih dahulu dong,” tegasnya.
Masih menurut Youdy, pihaknya akan menurunkan tim ke lapangan untuk mencari kebenarannnya serta menyelesaikan permasalahannya. Bambang
6 Bulan Ditinggal Istri Jadi TKW Dua Bocah Kakak Beradik Dijadikan Pemuas Sex
CIREBON,SC-Alasan kalasik yang diakui Sarjudin, 27, lelaki asal Desa Dukuh Widra Kecamatan Pabedilan Kab.Cirebon bahwa dirinya tidak kuat menahan gairah sex-nya karena lama ditinggal istri jadi TKW di Arab Saudi sehingga mencabuli dua bocah kaka beradik yang gilanya lagi saat berbuat cabul disaksikan oleh anak kandungnya sendiri.
Takut dengan sumpah dan janji dengan istrinya tidak akan jajan diluar dengan perempuan lain dan Pesan sang istri itu jelas terngiang di telinga Sarjudin bahwa setiap kiriman uang setiap bulan digunakan untuk membangun rumah saja.
Modus yang dilakukan Sarjudi
Ketika melihat anak kandungnya tengah bermain dengan dua bocah kaka beradik anak tetatanganya di depan rumah, ketika melihat dua boca tersebut Sarjudi rupanya sedang mengalami hayalan kotor dan rupanya sedang konak sehingga sepontan menyusun rencana bejadnya.
Mula-mula kedua bocah beserta anaknya diajak bermain di dalam rumah untuk menonton film kartun dan burok. Para bocah ini nurut, dan Sarjudin pun perlahan mulai melancarkan aksinya. Korban pertama yakni SP (4 tahun) dengan cara dipangku dan menggerayangi tubuh mungil tersebut. Bahkan pelaku sempat menggulung kertas lalu dimasukan ke bagain sensitif bocah ingusan tersebut. Selepas itu, pelaku kembali memangku WT (2,9 tahun) adik SP tentu saja dengan pola yang sama terhadap Korban sebelumnya. Puas melampiaskan kegilaannya, pelaku lalu menyuruh kedua bocah itu pulang.
Terungkapnya kasus itu ketika salah satu bocah yang meringis kesakitan setiap kali buang air kecil. Setelah didesak orangtuanya, si bocah pun bercerita jika bagian “itu” dipegang dan dicolok oleh pelaku. Marah terhadap perbuatan yang dialami anaknya, orangtua korban lalu melaporkan kejadian itu ke Mapolres Cirebon.
Kapolres Cirebon AKP Drs Arif Ramdhani melalui Kasat Rekrim AKP Ferry Irawan ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya sudah melakukan penyidikan dan menangkap ayah bejat tersebut. “Pelakunya sudah kita tangkap dan masih diperiksa secara intensif,” katanya.
Terhadap perbuatannya, kata kapolres, pelaku diancam undang-undang perlindungan anak dengan ancaman paling rendah 3 tahun dan palinng lama 15 tahun. Bambang.
